Context.id, JAKARTA - Saat Presiden AS terpilih Donald Trump mulai mempersiapkan pemerintahannya, perhatian publik banyak terfokus pada isu-isu besar seperti imigrasi, hak aborsi, dan demokrasi. Namun, ada satu isu penting yang belum banyak dibahas, ancaman terhadap kebebasan internet.

Trump telah memilih sejumlah pejabat untuk memimpin lembaga penting, seperti Komisi Komunikasi Federal (FCC) dan Komisi Perdagangan Federal (FTC), yang berpotensi membatasi kebebasan berbicara di dunia maya.

Para ahli mengingatkan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan baru ini dapat mengubah cara platform internet mengelola konten, memperburuk iklim kebebasan berekspresi.

Seperti dilansir Al Jazeera, Brendan Carr, komisaris FCC yang dipilih Trump, menjadi salah satu tokoh yang menonjol dalam hal ini.

Carr, yang dikenal sebagai kritikus keras terhadap perusahaan teknologi besar (Big Tech), berencana untuk mengubah FCC menjadi lembaga yang lebih agresif mengawasi dan mengatur pidato di internet.

Salah satu usulannya adalah perubahan besar pada Bagian 230 Undang-Undang Kesopanan Komunikasi, yang memberikan perlindungan hukum bagi platform terhadap konten yang diposting oleh pengguna mereka.

Carr menginginkan reformasi yang akan membatasi kemampuan platform untuk memoderasi atau menghapus konten yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan politik tertentu.

Selain Carr, Trump juga memilih Andrew Ferguson untuk memimpin FTC, lembaga yang bertugas melindungi konsumen.

Ferguson berencana menggunakan FTC untuk menanggapi apa yang ia sebut sensor terhadap pidato konservatif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar.

Tak hanya itu saja, Ferguson  juga ingin mengatur lebih ketat bagaimana platform-platform ini mengelola konten terkait isu-isu kontroversial, seperti perawatan gender, hak LGBTQ+, dan aborsi.

Tokoh lain yang juga berpotensi memengaruhi kebebasan berbicara di internet adalah Harmeet Dhillon, yang dipilih Trump untuk memimpin Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman.

Dhillon dikenal sebagai kritikus keras terhadap media sosial, dan dia berpendapat perusahaan teknologi harus lebih toleran terhadap pidato konservatif.

Bersama dengan tokoh-tokoh seperti Elon Musk dan Kash Patel, yang dikenal dengan pandangan mereka tentang sensor suara konservatif di internet, mereka berencana untuk menekan perusahaan teknologi agar lebih terbuka terhadap pandangan politik tertentu.

Para ahli kebebasan berbicara khawatir langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Trump ini dapat mengubah cara platform-platform teknologi beroperasi, dengan menekan ruang untuk pendapat yang tidak sejalan dengan ideologi konservatif.

Jika pejabat-pejabat ini berhasil mengimplementasikan kebijakan mereka, kebebasan berbicara di internet bisa terancam, menciptakan suasana di mana perbedaan pendapat semakin sulit disuarakan secara bebas.