Context.id, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung prosesi penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung. 

Dalam sambutannya, Presiden ke-8 RI ini menyampaikan ironinya atas tindak perilaku pengusaha serakah yang menipu bangsa Indonesia. Padahal, kata Prabowo, jumlah uang yang dinikmati oleh segelintir orang ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas.

Prabowo mengatakan dana sebesar itu bisa digelontorkan untuk memperbaiki 8.000 lebih sekolah. Lebih lanjut, Prabowo mengaitkan jumlah kerugian dengan program yang tengah dirinya jalankan yaitu desa nelayan.

“Saudara, sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar,” ungkap Prabowo, Senin (20/10/2025).

Menurut perhitungan Prabowo, dana Rp13,2 triliun tersebut bisa membangun 600 kampung nelayan dan dapat memberikan kehidupan layak bagi 5 juta orang Indonesia. "Ini baru satu sektor kelapa sawit dan satu bentuk penyimpangan yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara,” katanya.

Prabowo mewanti-wanti masih banyak tambang ilegal yang turut merugikan negara hingga puluhan triliun, bahkan ratusan triliun setiap tahunnya. Dia juga menyinggung keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Bangka Belitung bersama TNI, Kejaksaan, Polisi, Bea Cukai yang menghentikan penyelundupan timah dan turunannya.

“Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan kerugian itu Rp40 triliun setahun dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun.”

Di sisi lain, Prabowo mengingatkan meski aparat penegak hukum harus menjalankan tugas pengawasan tetapi jangan sampai melakukan kriminalisasi atau memperkarakan rakyat kecil. “Saudara-saudara harus bantu saya. Menegakkan kebenaran, membela yang lemah.”