Share

Home Stories

Stories 22 Desember 2024

Trump Bantah Tudingan Bahwa Elon Musk Mengontrol Presiden

Musk tidak akan memegang jabatan presiden karena secara konstitusional tidak memenuhi syarat

Elon Musk dan Donald Trump/responsiblestatecraft.org

Context.id, JAKARTA  - Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menepis tudingan dirinya telah “menyerahkan jabatan presiden” kepada Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, yang belakangan memainkan peran besar dalam transisi pemerintahan. 

Dalam pidatonya di Arizona, Trump menyebut tuduhan tersebut sebagai “tipuan politik” yang disebarkan lawan-lawan politiknya. 

Trump menegaskan Musk tidak akan memegang jabatan presiden karena secara konstitusional tidak memenuhi syarat.

Elon Musk, yang lahir di Afrika Selatan, merupakan salah satu pendukung terbesar Trump dalam Pemilu AS 2024. 

Dia menyumbangkan sekitar US$200 juta untuk Komite Aksi Politik (PAC) pro-Trump dan mendukung presiden terpilih dalam kampanye. 

Musk juga ditunjuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), sebuah panel penasihat independen yang akan menangani pengeluaran pemerintah federal.

Beberapa hari sebelumnya, Trump dan Musk bersama-sama menolak rancangan anggaran yang dinegosiasikan di Kongres karena tidak memasukkan kenaikan batas utang. 

Langkah ini memaksa renegosiasi yang menghasilkan rancangan baru tanpa beberapa ketentuan yang mereka tolak.

Namun, peran besar Musk memicu kritik dari Demokrat, yang menuduhnya memengaruhi keputusan untuk kepentingan bisnisnya, termasuk penghapusan ketentuan yang dapat membatasi operasionalnya di China. 

Beberapa Republikan, seperti Senator Bill Hagerty, memuji Musk atas kontribusinya, sementara lainnya merasa khawatir akan pengaruh Musk yang dinilai berlebihan.

Musk juga diketahui hadir dalam pembicaraan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta pertemuan dengan pemimpin dunia lainnya. 

Hal ini semakin memperkuat kesan Musk memiliki peran signifikan dalam transisi pemerintahan.



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 22 Desember 2024

Trump Bantah Tudingan Bahwa Elon Musk Mengontrol Presiden

Musk tidak akan memegang jabatan presiden karena secara konstitusional tidak memenuhi syarat

Elon Musk dan Donald Trump/responsiblestatecraft.org

Context.id, JAKARTA  - Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menepis tudingan dirinya telah “menyerahkan jabatan presiden” kepada Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, yang belakangan memainkan peran besar dalam transisi pemerintahan. 

Dalam pidatonya di Arizona, Trump menyebut tuduhan tersebut sebagai “tipuan politik” yang disebarkan lawan-lawan politiknya. 

Trump menegaskan Musk tidak akan memegang jabatan presiden karena secara konstitusional tidak memenuhi syarat.

Elon Musk, yang lahir di Afrika Selatan, merupakan salah satu pendukung terbesar Trump dalam Pemilu AS 2024. 

Dia menyumbangkan sekitar US$200 juta untuk Komite Aksi Politik (PAC) pro-Trump dan mendukung presiden terpilih dalam kampanye. 

Musk juga ditunjuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), sebuah panel penasihat independen yang akan menangani pengeluaran pemerintah federal.

Beberapa hari sebelumnya, Trump dan Musk bersama-sama menolak rancangan anggaran yang dinegosiasikan di Kongres karena tidak memasukkan kenaikan batas utang. 

Langkah ini memaksa renegosiasi yang menghasilkan rancangan baru tanpa beberapa ketentuan yang mereka tolak.

Namun, peran besar Musk memicu kritik dari Demokrat, yang menuduhnya memengaruhi keputusan untuk kepentingan bisnisnya, termasuk penghapusan ketentuan yang dapat membatasi operasionalnya di China. 

Beberapa Republikan, seperti Senator Bill Hagerty, memuji Musk atas kontribusinya, sementara lainnya merasa khawatir akan pengaruh Musk yang dinilai berlebihan.

Musk juga diketahui hadir dalam pembicaraan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta pertemuan dengan pemimpin dunia lainnya. 

Hal ini semakin memperkuat kesan Musk memiliki peran signifikan dalam transisi pemerintahan.



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025

China Terus Mencoba Menyaingi Teknologi Cip AS

China terus memperkuat industri cipnya untuk menghadapi tekanan dari Amerika Serikat yang memboikot pengiriman cip ke Negeri Tirai Bambu itu

Renita Sukma . 06 October 2025