Share

Home Stories

Stories 29 Juli 2024

Mendorong Lahirnya Kader Pembaharuan Melalui Pendidikan Politik Alternatif

LP3ES dan Indef menginisiasi pembentukan Sekolah Demokrasi dan forum jurnalis-akademisi (Juara)

Ilustrasi demokrasi/jdih.sukoharjokab.go.id

Context.id, JAKARTA - Kehadiran Sekolah Demokrasi dan Indef School of Political Economy (ISPE) mempunyai nilai tambah karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.

Saat ini banyak peneliti maupun komunitas gerakan sipil yang menganggap demokrasi Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai demokratis kendati banyak pemimpin terpilih secara demokratis namun tidak menjalankan proses demokrasi.

Hal ini menjadi langkah awal untuk melahirkan kader pembaharuan yang dapat memajukan Indonesia menghadapi tantangan ke depan.

Menurut Wijayanto, Kepala Sekolah Demokrasi LP3ES dan Wakil Rektor Bidang Riset Universitas Diponegoro, Sekdem dan ISPE diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, Universitas Paramadina, KITLV Leiden, Idef dan LP3ES, mengusung tema “Tantangan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru: Menyambut Kabinet Prabowo – Gibran.”

Nantinya sekolah akan dilaksanakan secara hybrid di University of Amsterdam dengan peserta PPI Belanda dan melalui zoom dengan peserta aktivis, jurnalis, akademisi serta mahasiswa. Dalam momen yang bersamaan, LP3ES juga meluncurkan forum Jurnalis dan Akademisi (Juara). 



Wijayanto memaparkan Indonesia saat ini dihantui permasalahan disinformasi yang sangat masif hingga menjadikan masyarakat terpolarisasi. Melalui Juara, LP3ES dan Indef mencoba menghadang derasnya arus disinformasi tersebut.

Wijayanto melanjutkan, kaderisasi pemimpin bangsa melalui sekolah demokrasi ini penting dan relevan untuk mendorong lahirnya para pemimpin yang membela demokrasi di tengah gelombang kemunduran demokrasi yang tidak hanya melanda Indonesia  namun juga melanda dunia.

"Saat ini banyak pemimpin yang memunggungi demokrasi yang tidak komit pada aturan main demokratis yang melemahkan bahkan merusak institusi demokrasi," jelasnya. 

Sekolah itu untuk melahirkan para kader pemimpin muda yang mampu menjawab berbagai tantangan jaman yang semakin kompleks dengan berbagai permasalahannya di antaranya krisis iklim, krisis ekonomi, cyber crime dan perang antar negara.

Hal yang sama juga dipaparkan Ward Berenschot, peneliti senior KITLV Leiden. Dia menyatakan kegiatan ini sangat penting sebagai medium dalam bertukar ide secara sehat demi kemajuan Indonesia.

“Saya mengapresiasi pembentukan forum Juara dan sekolah demokrasi sebagai jembatan peneliti atau akademisi dengan jurnalis untuk diskusi publik yang lebih kritis yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia” kata Ward.

Adapun  Didik J. Rachbini selaku pendiri Indef peneliti LP3ES dan Rektor Universitas Paramadina menekankan pentingnya memperjuangkan demokrasi agar negara semakin aman.

“Perjalanan demokrasi di Indonesia sudah tidak berjalan dengan baik yang mana telah banyak terjadi praktik ‘politik uang’. Sehingga peneliti harus menemukan inovasi dalam menanggulangi hal-hal ini, serta jurnalis juga harus jeli dalam meneliti hal-hal ini demi menjaga berjalannya demokrasi yang aman” tuturnya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 29 Juli 2024

Mendorong Lahirnya Kader Pembaharuan Melalui Pendidikan Politik Alternatif

LP3ES dan Indef menginisiasi pembentukan Sekolah Demokrasi dan forum jurnalis-akademisi (Juara)

Ilustrasi demokrasi/jdih.sukoharjokab.go.id

Context.id, JAKARTA - Kehadiran Sekolah Demokrasi dan Indef School of Political Economy (ISPE) mempunyai nilai tambah karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.

Saat ini banyak peneliti maupun komunitas gerakan sipil yang menganggap demokrasi Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai demokratis kendati banyak pemimpin terpilih secara demokratis namun tidak menjalankan proses demokrasi.

Hal ini menjadi langkah awal untuk melahirkan kader pembaharuan yang dapat memajukan Indonesia menghadapi tantangan ke depan.

Menurut Wijayanto, Kepala Sekolah Demokrasi LP3ES dan Wakil Rektor Bidang Riset Universitas Diponegoro, Sekdem dan ISPE diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, Universitas Paramadina, KITLV Leiden, Idef dan LP3ES, mengusung tema “Tantangan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru: Menyambut Kabinet Prabowo – Gibran.”

Nantinya sekolah akan dilaksanakan secara hybrid di University of Amsterdam dengan peserta PPI Belanda dan melalui zoom dengan peserta aktivis, jurnalis, akademisi serta mahasiswa. Dalam momen yang bersamaan, LP3ES juga meluncurkan forum Jurnalis dan Akademisi (Juara). 



Wijayanto memaparkan Indonesia saat ini dihantui permasalahan disinformasi yang sangat masif hingga menjadikan masyarakat terpolarisasi. Melalui Juara, LP3ES dan Indef mencoba menghadang derasnya arus disinformasi tersebut.

Wijayanto melanjutkan, kaderisasi pemimpin bangsa melalui sekolah demokrasi ini penting dan relevan untuk mendorong lahirnya para pemimpin yang membela demokrasi di tengah gelombang kemunduran demokrasi yang tidak hanya melanda Indonesia  namun juga melanda dunia.

"Saat ini banyak pemimpin yang memunggungi demokrasi yang tidak komit pada aturan main demokratis yang melemahkan bahkan merusak institusi demokrasi," jelasnya. 

Sekolah itu untuk melahirkan para kader pemimpin muda yang mampu menjawab berbagai tantangan jaman yang semakin kompleks dengan berbagai permasalahannya di antaranya krisis iklim, krisis ekonomi, cyber crime dan perang antar negara.

Hal yang sama juga dipaparkan Ward Berenschot, peneliti senior KITLV Leiden. Dia menyatakan kegiatan ini sangat penting sebagai medium dalam bertukar ide secara sehat demi kemajuan Indonesia.

“Saya mengapresiasi pembentukan forum Juara dan sekolah demokrasi sebagai jembatan peneliti atau akademisi dengan jurnalis untuk diskusi publik yang lebih kritis yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia” kata Ward.

Adapun  Didik J. Rachbini selaku pendiri Indef peneliti LP3ES dan Rektor Universitas Paramadina menekankan pentingnya memperjuangkan demokrasi agar negara semakin aman.

“Perjalanan demokrasi di Indonesia sudah tidak berjalan dengan baik yang mana telah banyak terjadi praktik ‘politik uang’. Sehingga peneliti harus menemukan inovasi dalam menanggulangi hal-hal ini, serta jurnalis juga harus jeli dalam meneliti hal-hal ini demi menjaga berjalannya demokrasi yang aman” tuturnya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025