Context.id, JAKARTA- Kementerian Pertahanan menandatangi kontrak pembelian alat utama sistem pertahanan (Alutsista) buatan dalam negeri senilai Rp2,24 triliun. Penandatanganan kontrak itu dilakukan dalam kegiatan Business Matching 2024.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa kontrak pembelian senilai Rp2,24 triliun dari total anggaran Rp9,3 triliun itu dilakukan Kementerian Pertahanan dengan PT Len Industri (Persero) dan PT Pindad (Persero).

“Pembelian untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis, serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan,” katanya, dikutip, Jumat (8/3/2024).

Selain sektor pertahanan, terdapat juga penandatanganan kontrak pembelian dari sektor konstruksi senilai Rp2,09 triliun dari total anggaran Rp16,4 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kontrak pembelian tersebut dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., KSO CAMC Engineering Co. Ltd., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

“Pembelian untuk pembangunan bandara VVIP, Gedung Sekretariat Presiden, jalan feeder di kawasan IKN, dan sebagainya,” ucap Agus.

Dia menyebutkan bahwa dengan adanya kontrak pembelian ini membuktikan bahwa industri dalam negeri sudah memiliki kemampuan dan kualitas untuk memenuhi kebutuhan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR.

Adapun, Business Matching 2024 merupakan kelanjutan dari agenda serupa yang sudah dilaksanakan sukses sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku industri selaku produsen dengan penggunan produk dalam negeri khususnya yang menggunakan anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa.

Pada Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024, Kemenperin menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.