Context.id, JAKARTA, Pekan lalu Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menemui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Jakarta dan membahas kelanjutan kerja sama pertahanan dan keamanan regional. 

“Tujuan pertemuan ini adalah membangun kekuatan pertahanan kita sehingga dapat memainkan peran kita dalam keamanan kolektif di kawasan Indonesia dan Australia” ujar Marles, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Pertahanan Australia, Senin (4/3). 

Australia dan Indonesia juga berharap untuk dapat segera merealisasikan perjanjian kerja sama pertahanan yang sangat signifikan dan dapat memberikan keseimbangan strategis di kawasan dalam rentang waktu dua hingga tiga bulan mendatang. 

“Saya juga menyebutkan bahwa kami berharap dapat menyelesaikan dan menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia mungkin dalam dua atau tiga bulan ke depan” ucap Prabowo Subianto.

Menurut Marles, perjanjian baru kerja sama pertahanan ini dinilai menjadi yang paling mendalam dan paling signifikan antara Indonesia dan Australia dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara.

Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas mengenai sikap Australia sebagai mitra strategis Indonesia terhadap gerakan separatis yang terjadi di Papua. 

Pasalnya, Australia dan negara Melanesia lainnya kerap kali diterpa isu mendukung pembebasan wilayah Papua Barat dari wilayah Indonesia.

Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Marles juga menyatakan sikap negaranya dalam permasalahan ini.

“Kami Australia mengakui sepenuhnya kedaulatan wilayah Indonesia, titik. Dan tidak ada dukungan terhadap gerakan kemerdekaan apapun” tegasnya dalam konferensi persnya.

Ia juga mengatakan bahwa Australia mendukung penuh kedaulatan wilayah Indonesia termasuk wilayah Papua yang dipenuhi banyak gerakan separatis di dalamnya. 

“Termasuk provinsi-provinsi yang menjadi bagian dari Indonesia. Tidak ada keraguan, dan saya ingin memperjelaskan hal itu” imbuhnya.

Melansir dari ABC, Menteri Luar Negeri Penny Wong Australia menyatakan jika mereka tetap mempertahankan status quo antara Indonesia dan gerakan separatis Papua sesuai dengan Traktat Lombok.

“Kami mengakui kedaulatan Indonesia dalam kaitannya dengan Papua. Dan itu adalah posisi yang mencerminkan posisi bipartisan, termasuk oposisi, yang mencerminkan usaha dan komitmen kami terhadap Perjanjian Lombok dan kami akan tetap berkomitmen untuk itu," ujarnya.

Penulis: Candra Soemirat