Share

Home Stories

Stories 29 Januari 2024

Ukraina dan Belitan Korupsi Perhananan di Tengah Darurat Perang

Di tengah masa invasi militer oleh Rusia, Dinas keamanan SBU Ukraina mengungkap skema dugaan korupsi pembelian senjata oleh oknum pejabat militer senilai Rp632,2 miliar.

Context.id, JAKARTA - Dinas keamanan SBU Ukraina mengungkap skema dugaan korupsi pembelian senjata oleh oknum pejabat militer dengan total nilai sekitar 1,5 miliar Hryvnia Ukraina atau setara dengan Rp632,2 miliar.

 

Dugaan korupsi ini dilakukan di tengah invasi melawan Rusia dan krisis senjata untuk tentara.

Kasus ini bermula saat para pejabat senior Kementerian Pertahanan, mantan pejabat Kementerian Pertahanan, serta kepala perusahaan swasta berafiliasi melakukan pengadaan senjata 100.000 peluru mortir untuk Angkatan Bersenjata melalui skema penipuan.

Pengadaan tersebut senilai sekitar 1,5 miliar Hryvnia Ukraina atau setara dengan Rp632,2 miliar dari anggaran belanja pertahanan Ukraina.



"Menurut penyelidikan, mantan dan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan serta pimpinan perusahaan afiliasi terlibat dalam penggelapan tersebut," ujar pihak SBU dilansir dari Reuters, Senin (29/1/2024).

SBU mengonfirmasi mereka telah menandatangai kontrak untuk membeli peluru dari pemasok senjata Lviv Arsenal pada Agustus 2022 atau 6 bulan setelah perang.

Dalam skema pembelian tersebut diketahui Kementerian Pertahanan mentransfer uang dalam jumlah penuh yang ditetapkan pada dokumen yang ditandatangani ke rekening perusahaan.

Dana tersebut kemudian mengalir ke entitas komersial asing yang seharusnya mengirimkan amunisi. Tetapi pada kenyatannya, tidak ada satu pun peluru artileri yang dikirim ke Ukraina.

Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berpartisipasi dalam skema penipuan tersebut.

Dari kelima tersangka korupsi yang ditangkap intelijen Ukraina, empat orang adalah pejabat kementerian pertahanan.

Sementara, seorang lainnya adalah manajer pemasok senjata dari perusahaan Lviv Arsenal. Salah satu tersangka bahkan mencoba kabur dari Ukraina dengan melintasi perbatasan.

Kejadian tersebut sangat disayangkan. Pasalnya Kiev tengah berupaya keras memberantas korupsi, untuk memuluskan langkah menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Namun ternyata kejadian korupsi di bidang pertahanan bukan pertama kali ini terjadi selama masa darurat perang dengan Rusia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov diberhentikan pada bulan September lalu karena berbagai kasus korupsi.

Padahal dia memiliki reputasi yang kuat mewakili Ukraina dalam diskusi dengan sekutu Baratnya.

Meskipun dia tidak dituduh melakukan korupsi secara pribadi, beberapa kasus menimpa militer di bawah kepemimpinannya, di antaranya terkait penyediaan makanan bagi pasukan dan pengadaan pakaian yang sesuai untuk prajurit.



Penulis : Ririn oktaviani

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 29 Januari 2024

Ukraina dan Belitan Korupsi Perhananan di Tengah Darurat Perang

Di tengah masa invasi militer oleh Rusia, Dinas keamanan SBU Ukraina mengungkap skema dugaan korupsi pembelian senjata oleh oknum pejabat militer senilai Rp632,2 miliar.

Context.id, JAKARTA - Dinas keamanan SBU Ukraina mengungkap skema dugaan korupsi pembelian senjata oleh oknum pejabat militer dengan total nilai sekitar 1,5 miliar Hryvnia Ukraina atau setara dengan Rp632,2 miliar.

 

Dugaan korupsi ini dilakukan di tengah invasi melawan Rusia dan krisis senjata untuk tentara.

Kasus ini bermula saat para pejabat senior Kementerian Pertahanan, mantan pejabat Kementerian Pertahanan, serta kepala perusahaan swasta berafiliasi melakukan pengadaan senjata 100.000 peluru mortir untuk Angkatan Bersenjata melalui skema penipuan.

Pengadaan tersebut senilai sekitar 1,5 miliar Hryvnia Ukraina atau setara dengan Rp632,2 miliar dari anggaran belanja pertahanan Ukraina.



"Menurut penyelidikan, mantan dan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan serta pimpinan perusahaan afiliasi terlibat dalam penggelapan tersebut," ujar pihak SBU dilansir dari Reuters, Senin (29/1/2024).

SBU mengonfirmasi mereka telah menandatangai kontrak untuk membeli peluru dari pemasok senjata Lviv Arsenal pada Agustus 2022 atau 6 bulan setelah perang.

Dalam skema pembelian tersebut diketahui Kementerian Pertahanan mentransfer uang dalam jumlah penuh yang ditetapkan pada dokumen yang ditandatangani ke rekening perusahaan.

Dana tersebut kemudian mengalir ke entitas komersial asing yang seharusnya mengirimkan amunisi. Tetapi pada kenyatannya, tidak ada satu pun peluru artileri yang dikirim ke Ukraina.

Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berpartisipasi dalam skema penipuan tersebut.

Dari kelima tersangka korupsi yang ditangkap intelijen Ukraina, empat orang adalah pejabat kementerian pertahanan.

Sementara, seorang lainnya adalah manajer pemasok senjata dari perusahaan Lviv Arsenal. Salah satu tersangka bahkan mencoba kabur dari Ukraina dengan melintasi perbatasan.

Kejadian tersebut sangat disayangkan. Pasalnya Kiev tengah berupaya keras memberantas korupsi, untuk memuluskan langkah menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Namun ternyata kejadian korupsi di bidang pertahanan bukan pertama kali ini terjadi selama masa darurat perang dengan Rusia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov diberhentikan pada bulan September lalu karena berbagai kasus korupsi.

Padahal dia memiliki reputasi yang kuat mewakili Ukraina dalam diskusi dengan sekutu Baratnya.

Meskipun dia tidak dituduh melakukan korupsi secara pribadi, beberapa kasus menimpa militer di bawah kepemimpinannya, di antaranya terkait penyediaan makanan bagi pasukan dan pengadaan pakaian yang sesuai untuk prajurit.



Penulis : Ririn oktaviani

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025