Share

Home Stories

Stories 25 Januari 2024

Ikut Kampanye, Jokowi Bahayakan Demokrasi

Presiden bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.

Context.id, JAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi dinilai akan membuat kondisi politik di Indonesia menjadi rancu dan membahayakan demokrasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, Kamis (25/1/2024).

Hal ini sebagai tanggapan atas pernyataan yang mengatakan dia boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Pernyataan Presiden Jokowi tentunya akan membahayakan demokrasi karena itu akan berdampak kepada pejabat lainnya seperti Menteri, Kepala Daerah dan lainnya ikut memihak dan kampanye terang-terang kepada salah satu pasangan capres," kata Kaka.

Dia menjelaskan, bahwa Presiden bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.



"Pak Jokowi itu sebagai presiden bukan milik parpol, tetapi sebagai kepala negara yang harus bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia, maka tidak boleh memihak apalagi ikut kampanye salah satu calon presiden," ucapnya.

Menurut Kaka, Jokowi harus mengambil cuti atau melepaskan jabatannya sebagai presiden jika mau ikut kampanye, karena hal itu akan mengganggu demokrasi Indonesia.

"Ya Pak Jokowi harus ambil cuti atau mundur dari jabatan presiden kalau mau ikut kampanyekan salah satu capres,".

Dia menduga adanya politik dinasti yang dibuat Jokowi untuk menggunakan kekuasaan para pejabat negara dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024.

"Ya ada dugaan politik dinasti yang dibuat Jokowi dengan menggunakan kekuasaan , fasilitas negara dan melalui para pejabat negara untuk menangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024," tegasnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa jika Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur.

"Kalau Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur," bebernya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 25 Januari 2024

Ikut Kampanye, Jokowi Bahayakan Demokrasi

Presiden bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.

Context.id, JAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi dinilai akan membuat kondisi politik di Indonesia menjadi rancu dan membahayakan demokrasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, Kamis (25/1/2024).

Hal ini sebagai tanggapan atas pernyataan yang mengatakan dia boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Pernyataan Presiden Jokowi tentunya akan membahayakan demokrasi karena itu akan berdampak kepada pejabat lainnya seperti Menteri, Kepala Daerah dan lainnya ikut memihak dan kampanye terang-terang kepada salah satu pasangan capres," kata Kaka.

Dia menjelaskan, bahwa Presiden bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.



"Pak Jokowi itu sebagai presiden bukan milik parpol, tetapi sebagai kepala negara yang harus bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia, maka tidak boleh memihak apalagi ikut kampanye salah satu calon presiden," ucapnya.

Menurut Kaka, Jokowi harus mengambil cuti atau melepaskan jabatannya sebagai presiden jika mau ikut kampanye, karena hal itu akan mengganggu demokrasi Indonesia.

"Ya Pak Jokowi harus ambil cuti atau mundur dari jabatan presiden kalau mau ikut kampanyekan salah satu capres,".

Dia menduga adanya politik dinasti yang dibuat Jokowi untuk menggunakan kekuasaan para pejabat negara dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024.

"Ya ada dugaan politik dinasti yang dibuat Jokowi dengan menggunakan kekuasaan , fasilitas negara dan melalui para pejabat negara untuk menangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024," tegasnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa jika Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur.

"Kalau Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur," bebernya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Bukan Cuma Kafe, di Blok M Juga Ada Koperasi Kelurahan Merah Putih

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Melawai di Blok M Hub, Jakarta Selatan merupakan Koperasi Merah Putih tingkat kelurahan pertama di Indonesia

Renita Sukma . 26 August 2025

TikTok Rilis Fitur Kampus, Mirip Facebook Versi Awal

Survei Pew Research Center pada 2024 menemukan enam dari sepuluh remaja di AS mengaku rutin menggunakan TikTok dan fitur ini bisa menggaet lebih ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 26 August 2025

Bubur Ayam Indonesia Dinobatkan sebagai Bubur Terenak di Dunia!

TasteAtlas menempatkan bubur ayam Indonesia sebagai bubur terenak dunia mengungguli Arroz Caldo dari Filipina serta Chè ba màu, bubur khas Vietn ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 26 August 2025

Menang di WTO, Mendag Dorong Uni Eropa Cabut Bea Imbalan Biodiesel

Pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa agar segera menghapus bea masuk imbalan atas impor produk biodiesel RI setelah terbitnya keputusan WTO

Renita Sukma . 25 August 2025