Share

Home Stories

Stories 24 Januari 2024

Akun Twitter-X Kemenhan Terang-terangan Dukung Prabowo-Gibran?

Prabowo Subianto diduga memberi arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan untuk terlibat aktif di Pilpres 2024

Context.id, JAKARTA - Dugaan ketidaknetralan aparatur negara dalam pemilihan umum kali ini kian mencuat dan berbuntut pelaporan Prabowo Subianto ke Badan Pengawas Pemilu.

Prabowo Subianto diduga memberi arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mempromosikan pasangan calon Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 melalui akun X atau Twitter resmi milik Kemenhan.

Akun X bernama @Kemhan_RI diduga telah mempromosikan paslon Prabowo-Gibran pada saat mencuit Mess Perwira Soekani dengan cara menuliskan hastag tambahan#PrabowoGibran2024.

"ASN itu dilarang untuk terafiliasi di dalam Pemilu 2024, itu namanya tidak netral. Kami melaporkan Menhan Prabowo Subianto dan ASN yang memegang akun X Kemenhan atas dugaan pelanggaran Pemilu karena kami menduga ada arahan khusus untuk mempromosikan Prabowo-Gibran melalui fasilitas negara," tutur Ketua Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih, Hemi Lavour ketika mengadukan persoalan ini di kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Hemi menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan ada arahan dari para petinggi Kemenhan untuk memberikan dukungan ke Prabowo-Gibran, mengingat ASN yang ada di Kemenhan masih diisi oleh militer yang hanya bisa nurut dengan atasannya.

 "Ini bukan pelanggaran administratif tetapi juga struktural, karena masih ada nuansa militeristik, ada unsur komando di Kemhan. Apakah mungkin ada cuitan tanpa ada perintah dari atasannya," katanya.

Dia juga mendesak Kemenhan melakukan evaluasi internal agar tidak terjadi dugaan pelanggaran pemilu lainnya, mengingat Menhan Prabowo Subianto saat ini tengah menjadi peserta Pemilu 2024.

"Harus dilakukan evaluasi menyeluruh di internal mereka agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari," ujarnya.

Bukan kali ini saja akun Twitter-X Kemenhan bermasalah. Beberapa pekan silam, akun X Kemenhan tersebut menampilkan data jumlah pesawat yang dimiliki TNI Angkatan Udara, namun diragukan kebenarannya oleh pengamat penerbangan Gerry Sooejatman.

Pada 17 Januari 2023 lalu, @Kemhan_RI mengunggah postingan berikut: TNI AU saat ini memiliki 466 unit armada pesawat, dan di awal tahun 2026 secara bertahap akan diperkuat 42 jet tempur Rafale Dassault Aviation, bagian dari upaya modernisasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto @prabowo

Gerry Soejatman melalui akun X-nya, @GerryS mempertanyakan data itu. Menurutnya, jumlah armada TNI AU Cuma sebanyak 273 atau 274 unit. Setelah digabung dengan armada udara TNI AD dan TNI AL pun totalnya sekitar 461 unit, atau kurang lima unit pesawat.

Mystery solved. Nulisnya TNIAU memiliki 466 unit. Setelah dihitung, kurang 193 pesawat. Ternyata, sisanya kalau pakai armada udaranya TNIAD dan TNIAL dimasukin ke total armada TNIAU angkanya sih mirip! 198 pesawat dimana kekurangannya 193. Yah mis-count 5 lah.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 24 Januari 2024

Akun Twitter-X Kemenhan Terang-terangan Dukung Prabowo-Gibran?

Prabowo Subianto diduga memberi arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan untuk terlibat aktif di Pilpres 2024

Context.id, JAKARTA - Dugaan ketidaknetralan aparatur negara dalam pemilihan umum kali ini kian mencuat dan berbuntut pelaporan Prabowo Subianto ke Badan Pengawas Pemilu.

Prabowo Subianto diduga memberi arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mempromosikan pasangan calon Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 melalui akun X atau Twitter resmi milik Kemenhan.

Akun X bernama @Kemhan_RI diduga telah mempromosikan paslon Prabowo-Gibran pada saat mencuit Mess Perwira Soekani dengan cara menuliskan hastag tambahan#PrabowoGibran2024.

"ASN itu dilarang untuk terafiliasi di dalam Pemilu 2024, itu namanya tidak netral. Kami melaporkan Menhan Prabowo Subianto dan ASN yang memegang akun X Kemenhan atas dugaan pelanggaran Pemilu karena kami menduga ada arahan khusus untuk mempromosikan Prabowo-Gibran melalui fasilitas negara," tutur Ketua Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih, Hemi Lavour ketika mengadukan persoalan ini di kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Hemi menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan ada arahan dari para petinggi Kemenhan untuk memberikan dukungan ke Prabowo-Gibran, mengingat ASN yang ada di Kemenhan masih diisi oleh militer yang hanya bisa nurut dengan atasannya.

 "Ini bukan pelanggaran administratif tetapi juga struktural, karena masih ada nuansa militeristik, ada unsur komando di Kemhan. Apakah mungkin ada cuitan tanpa ada perintah dari atasannya," katanya.

Dia juga mendesak Kemenhan melakukan evaluasi internal agar tidak terjadi dugaan pelanggaran pemilu lainnya, mengingat Menhan Prabowo Subianto saat ini tengah menjadi peserta Pemilu 2024.

"Harus dilakukan evaluasi menyeluruh di internal mereka agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari," ujarnya.

Bukan kali ini saja akun Twitter-X Kemenhan bermasalah. Beberapa pekan silam, akun X Kemenhan tersebut menampilkan data jumlah pesawat yang dimiliki TNI Angkatan Udara, namun diragukan kebenarannya oleh pengamat penerbangan Gerry Sooejatman.

Pada 17 Januari 2023 lalu, @Kemhan_RI mengunggah postingan berikut: TNI AU saat ini memiliki 466 unit armada pesawat, dan di awal tahun 2026 secara bertahap akan diperkuat 42 jet tempur Rafale Dassault Aviation, bagian dari upaya modernisasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto @prabowo

Gerry Soejatman melalui akun X-nya, @GerryS mempertanyakan data itu. Menurutnya, jumlah armada TNI AU Cuma sebanyak 273 atau 274 unit. Setelah digabung dengan armada udara TNI AD dan TNI AL pun totalnya sekitar 461 unit, atau kurang lima unit pesawat.

Mystery solved. Nulisnya TNIAU memiliki 466 unit. Setelah dihitung, kurang 193 pesawat. Ternyata, sisanya kalau pakai armada udaranya TNIAD dan TNIAL dimasukin ke total armada TNIAU angkanya sih mirip! 198 pesawat dimana kekurangannya 193. Yah mis-count 5 lah.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025