Share

Stories 25 Januari 2024

Ikut Kampanye, Jokowi Bahayakan Demokrasi

Presiden bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.

Context.id, JAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi dinilai akan membuat kondisi politik di Indonesia menjadi rancu dan membahayakan demokrasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, Kamis (25/1/2024).

Hal ini sebagai tanggapan atas pernyataan yang mengatakan dia boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Pernyataan Presiden Jokowi tentunya akan membahayakan demokrasi karena itu akan berdampak kepada pejabat lainnya seperti Menteri, Kepala Daerah dan lainnya ikut memihak dan kampanye terang-terang kepada salah satu pasangan capres," kata Kaka.

Dia menjelaskan, bahwa Presiden bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.



"Pak Jokowi itu sebagai presiden bukan milik parpol, tetapi sebagai kepala negara yang harus bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia, maka tidak boleh memihak apalagi ikut kampanye salah satu calon presiden," ucapnya.

Menurut Kaka, Jokowi harus mengambil cuti atau melepaskan jabatannya sebagai presiden jika mau ikut kampanye, karena hal itu akan mengganggu demokrasi Indonesia.

"Ya Pak Jokowi harus ambil cuti atau mundur dari jabatan presiden kalau mau ikut kampanyekan salah satu capres,".

Dia menduga adanya politik dinasti yang dibuat Jokowi untuk menggunakan kekuasaan para pejabat negara dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024.

"Ya ada dugaan politik dinasti yang dibuat Jokowi dengan menggunakan kekuasaan , fasilitas negara dan melalui para pejabat negara untuk menangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024," tegasnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa jika Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur.

"Kalau Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur," bebernya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 25 Januari 2024

Ikut Kampanye, Jokowi Bahayakan Demokrasi

Presiden bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.

Context.id, JAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi dinilai akan membuat kondisi politik di Indonesia menjadi rancu dan membahayakan demokrasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, Kamis (25/1/2024).

Hal ini sebagai tanggapan atas pernyataan yang mengatakan dia boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Pernyataan Presiden Jokowi tentunya akan membahayakan demokrasi karena itu akan berdampak kepada pejabat lainnya seperti Menteri, Kepala Daerah dan lainnya ikut memihak dan kampanye terang-terang kepada salah satu pasangan capres," kata Kaka.

Dia menjelaskan, bahwa Presiden bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.



"Pak Jokowi itu sebagai presiden bukan milik parpol, tetapi sebagai kepala negara yang harus bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia, maka tidak boleh memihak apalagi ikut kampanye salah satu calon presiden," ucapnya.

Menurut Kaka, Jokowi harus mengambil cuti atau melepaskan jabatannya sebagai presiden jika mau ikut kampanye, karena hal itu akan mengganggu demokrasi Indonesia.

"Ya Pak Jokowi harus ambil cuti atau mundur dari jabatan presiden kalau mau ikut kampanyekan salah satu capres,".

Dia menduga adanya politik dinasti yang dibuat Jokowi untuk menggunakan kekuasaan para pejabat negara dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024.

"Ya ada dugaan politik dinasti yang dibuat Jokowi dengan menggunakan kekuasaan , fasilitas negara dan melalui para pejabat negara untuk menangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024," tegasnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa jika Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur.

"Kalau Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur," bebernya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Inovasi Kesehatan Mental: Mengobati Depresi Melalui Aplikasi Digital

Aplikasi Rejoyn menawarkan solusi inovatif untuk mengobati depresi dengan latihan emosional yang \"mereset \" sirkuit otak

Context.id . 30 October 2024

Lewat Pertukaran Pelajar, Hubungan Indonesia-Kazakhstan Makin Erat

Hubungan Indonesia-Kazakhstan semakin erat melalui acara \"Kazakhstan-Indonesia Friendship Society\" dan program pertukaran pelajar untuk generasi ...

Helen Angelia . 30 October 2024

Jam Kerja Rendah Tapi Produktivitas Tinggi, Berkaca dari Jerman

Data OECD menunjukkan bmeskipun orang Jerman hanya bekerja rata-rata 1.340 jam per tahun, partisipasi perempuan yang tinggi dan regulasi bagus mem ...

Context.id . 29 October 2024

Konsep Adrenal Fatigue Hanyalah Mitos dan Bukan Diagnosis yang Sahih

Konsep adrenal fatigue adalah mitos tanpa dasar ilmiah dan bukan diagnosis medis sah yang hanyalah trik marketing dari pendengung

Context.id . 29 October 2024