Context.id, JAKARTA – Sejak awal, kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bertujuan melayani nasabah kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta melepaskan masyarakat dari jerat lintah darat.

Namun, sayangnya tata kelola internal yang semrawut membuat entitas ini sulit untuk maju dan berkembang. Jika kita tidak mau menyebutnya; mati segan hidup pun tak berdaya.

Menariknya, ada seorang kolega yang bercerita sangat terbantu dengan keberadaan BPR. Dulu dia sempat mengendapkan uangnya di produk kelolaan dana BPR, dan dari uang itu bisa menyekolahkan anaknya di salah satu universitas negeri papan atas Tanah Air.

“Jadi nasabah BPR lumayan membantu. Buktinya, kuliah anak saya bisa rampung dari hasil dana saya yang dikelola BPR,” katanya kepada saya.

Entah kolega saya itu yang beruntung menyimpan uangnya di BPR yang bagus, atau memang periode dana kelolaannya sudah sangat lampau, saat masih benar tata kelolanya.  

Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang memeloti ratusan BPR yang terbelit masalah. Berdasarkan data OJK hingga Oktober 2023, jumlah BPR di Tanah Air sebanyak 1.410 unit.

Angka itu jauh berkurang dibandingkan dengan posisi pada 2015 sebanyak 1.636 entitas BPR yang beroperasi di Indonesia.

Banyak BPR yang tumbang karena terlibat fraud selain mengalami kredit macet. Dari aspek rasio kredit bermasalah di BPR hingga Oktober 2023 cenderung meningkat, menyentuh digit ganda.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, salah satu salah satu penyebab atas terjadinya masalah di industri tersebut yang dideteksi oleh otoritas adalah fraud.

“Fraud merupakan salah satu penyebab masalah yang membuat banyak BPR berguguran,” kata Dian dalam jawaban resminya baru-baru ini.

OJK Turun Tangan

Guna mencegah terjadinya fraud, lanjut Dian, OJK melakukan berbagai upaya. Di antaranya mendorong penerapan tata kelola bank yang baik, dan melanjutkan penguatan pengawasan melalui pelaksanaan workshop tipologi secara internal, serta penanganan penyimpangan ketentuan perbankan.

OJK juga meningkatkan fungsi pengawasan untuk memastikan operasional BPR sudah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang didukung infrastruktur teknologi informasi serta mendorong penerapan tata kelola bank yang baik.

Kendati dalam kondisi yang kurang mengesankan, Dian mengungkapkan beberapa indikator kinerja industri keuangan BPR masih menunjukkan pertumbuhan positif.

“Beberapa indikator kinerja industri keuangan BPR menunjukkan pertumbuhan positif seperti asset, kredit/pembiayaan dan dana pihak ketiga,” kata Dian.

OJK menerapkan sejumlah strategi penguatan bank perkreditan rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS). Salah satunya, memberikan persetujuan konsolidasi terhadap sebanyak 38 BPR/BPRS sepanjang 2023.

Dian mengatakan proses merger terus berlangsung. Terutama, terhadap BPR/BPRS dengan kepemilikan sama dengan tujuan sinergi, efisiensi, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan.

“Penguatan BPR didorong melalui konsolidasi/merger. Proses merger BPR/BPRS hingga saat ini masih terus berlangsung terutama untuk BPR/BPRS dengan kepemilikan sama yang tersebar di beberapa pulau,” kata Dian.

Upaya tersebut, diakselerasi melalui kebijakan tertentu seperti pemberian insentif bagi BPR/BPRS berupa izin beroperasi dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

Selanjutnya, OJK juga akan memperkuat ketentuan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait dengan konsolidasi yang mengatur tentang single presence policy atau pemilikan tunggal bank.

Sekadar informasi, single presence policy merupakan kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan skala ekonomi serta pengawasan terhadap bank.

Di samping itu, Dian mengatakan otoritas juga melakukan penguatan permodalan sebagai pendekatan guna mencegah kepailitan.

Saat ini OJK sedang melakukan revisi peta jalan (roadmap) BPR dan dalam tahap survei. “Dalam waktu dekat, diharapkan OJK sudah dapat meluncurkan roadmap ini,” kata Dian.

Punya Prospek

Dihubungi terpisah, Funding & Marketing Communication Head Bank Universal BPR, Igor Siboro, optimistis BPR masih memiliki prospek bisnis meskipun kompetisi dengan bank-bank digital dan umum kian ketat.

“Meskipun persaingan dengan bank digital dan umum meningkat, BPR tetap memiliki prospek bisnis dengan memanfaatkan kearifan lokal, mendekatkan diri ke nasabah, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional,” kata Igor kepada Bisnis.

Dia menjelaskan, fokus utama BPR dalam memperluas pasar adalah memperkuat layanan serta pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi yang dapat menjadi pilar pertumbuhan ekonomi

BPR, sambungnya, menargetkan segmen pasar mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor-sektor ekonomi lokal yang kurang terlayani oleh bank konvensional.

Guna menjaga bisnis agar tetap tumbuh, Igor menyebut perlu dilakukan pemantauan ketat terhadap risiko kredit.

“Pengelolaan risiko yang cermat dan inovasi dalam produk dan layanan menjadi kunci untuk menjaga kesehatan bisnis,” jelasnya.

Penulis: Rahmad Fauzan Sikumbang