Context.id, JAKARTA - Pada 2024, kebijakan atas ide-ide keberagaman, kesetaraan, dan inklusi yang selama ini dielu-elukan di Amerika Serikat mulai menghadapi gelombang pembalikan yang tak terduga. 

Di bawah tekanan sosial dan politik, setidaknya belasan perusahaan besar AS dan ratusan universitas memilih untuk meninjau ulang atau bahkan meninggalkan kebijakan yang sebelumnya dianggap sebagai pilar modernisasi institusi ini.

Langkah ini terjadi di tengah pergeseran sikap publik yang menilai tiga kebijakan itu sebagai kebijakan yang memecah belah, meskipun para pendukungnya terus berargumen inisiatif tersebut diperlukan untuk mengatasi ketimpangan struktural. 

Salah satu pergeseran paling mencolok datang dari sektor korporasi seperti yang dilaporkan New York Post. 

American Airlines, misalnya, mengumumkan penghentian kebijakan perekrutan berbasis keberagaman setelah menghadapi tekanan hukum dari kelompok konservatif seperti America First Legal. 

Langkah ini diikuti oleh raksasa ritel Walmart, yang pada November menghapus produk tertentu dari pasar daringnya dan mengakhiri partisipasinya dalam inisiatif kesetaraan Human Rights Campaign.

Dalam pernyataan resminya, Walmart menekankan mereka tetap berkomitmen pada inklusi tetapi merasa perlu menyesuaikan pendekatan. 

Perusahaan besar lainnya, seperti Ford, Lowe’s, Boeing, dan John Deere, dilaporkan juga mengurangi fokus mereka pada kebijakan inklusi mulai tahun ini dan seterusnya. 

Bahkan perusahaan otomotif Jepang seperti Nissan dan Toyota bergabung dalam tren ini dengan memangkas program-program terkait keberagaman di Amerika Serikat.

Namun, tidak semua pihak melihat ini sebagai akhir dari ide soal keberagaman, kesetaraan dan inklusi. 

Sebuah laporan dari Heritage Foundation menunjukkan 485 dari 500 perusahaan Fortune masih mempertahankan kebijakan tersebut dalam bentuk tertentu. 

Perubahan besar juga terlihat di sektor pendidikan tinggi. Data dari Chronicle of Higher Education mengungkapkan 215 kampus di 32 negara bagian telah menyesuaikan atau menghapus tiga kebijakan itu. 

Universitas di negara bagian seperti Florida, Texas, dan Alabama dipaksa untuk menutup kantor yang menyuarakan ide keberagaman, kesetaraan dan inklusi setelah undang-undang baru melarang penggunaan dana negara untuk inisiatif tersebut.

Di Florida, misalnya, larangan permanen pada pendanaan publik untuk program tersebut menyebabkan pemutusan hubungan kerja di Universitas Florida. 

Kebijakan serupa di Texas memaksa Universitas Texas di Austin untuk menutup kantor inklusi mereka, menyusul undang-undang anti kesetaraan, keberagaman dan inklusi yang ditandatangani oleh Gubernur Greg Abbott pada 2023.