Context.id, JAKARTA - Presiden terpilih Donald Trump telah berulang kali mengancam untuk menutup Departemen Pendidikan AS. 

Wakil Presiden terpilih JD Vance bahkan menyebut universitas sebagai lembaga yang bermusuhan satu sama lain dan punya ideologi yang merusak.

Meskipun menutup Departemen Pendidikan memerlukan persetujuan kongres, Trump tetap memiliki wewenang untuk memengaruhi sektor pendidikan. 

Dia berencana mencabut akreditasi dan pendanaan federal dari sekolah yang mempromosikan teori ras kritis, agenda transgender dan konten politik yang tidak sesuai.

Melansir Newsweek, Trump diperkirakan akan menargetkan kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi yang oleh konservatif sering disebut "wokeism." 

Langkah ini mencakup penutupan kantor woke, penghapusan peraturan yang mempromosikan keberagaman dan pengendalian kurikulum pendidikan tinggi.

Reaksi dunia akademik
Beberapa universitas telah bersiap dengan strategi hukum untuk melawan potensi pelanggaran otonomi institusi. 

Namun, universitas di negara bagian yang dipimpin oleh Partai Republik, seperti Texas dan Florida, telah mematuhi kebijakan antikeberagaman.

Pendukung hak-hak sipil memperingatkan kebijakan ini dapat mengarah pada penyensoran dan membatasi diskusi akademis tentang isu-isu seperti ras dan identitas gender. 

Para pakar hukum menekankan pentingnya mempertahankan kebebasan akademik agar universitas dapat terus menjalankan misinya.

Meski universitas menghadapi masa-masa sulit, banyak yang berharap pelaksanaan kebijakan ini akan memerlukan waktu dan mungkin terhambat oleh disfungsi birokrasi