Context.id, JAKARTA - Partai Golkar merupakan partai senior yang mewarnai dunia perpolitikan di Indonesia bahkan menjadi salah satu pilar dari tegaknya Orde Baru.

Seperti diketahui, belum lama ini Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto baru saja mengundurkan diri sebagai ketum.

Sebelum mengundurkan diri, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan sempat melontarkan soal adanya desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub partai untuk melengserkan Airlangga. 

Lalu, bagaimana awal partai ini terbentuk? 

Jika ditilik dari sejarahnya, partai ini punya catatan panjang yang penuh warna. Dilansir dari laman resmi partai, Senin (12/8/2024),  Golongan Karya (Golkar) muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara.

Ketiganya, mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini mewujud dengan adanya Golongan Fungsional.

Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta sehingga menjadi Golongan Karya pada 1959. Hingga kini, Golongan Karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar.

Pada dekade 1950-an, pembentukan Golongan Karya semula diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah masyarakat.

Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk ‘demokrasi’ yang khas Indonesia. Wujud ‘demokrasi’ inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.

Jika mengacu pada buku David Reeve, sejarawan Universitas New South Wales yang berjudul Golkar Sejarah yang Hilang, sebenarnya Golkar dulunya adalah golongan fungsional antipartai yang digagas Presiden Sukarno.

Pada 28 Oktober 1956, Sukarno mengusulkan pembubaran partai-partai karena dianggap gagal menuntaskan revolusi ditambah seringkali berkonflik di parlemen. Saat itu Sukarno mengusulkan golongan fungsional atau golongan karya untuk menggantikan partai-partai.
 
Sukarno melongok Tiongkok dan Yugoslavia yang memiliki semacam golongan fungsional yang mewakili golongan di masyarakat.

Gagasan itu langsung diterjemahkan oleh Angkatan Darat. Saat itu AD membentuk banyak organisasi atau wadah untuk mengimbangi organisasi yang dimiliki Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Sejak 1960 hingga 1965, Angkatan Darat terus mengembangkan banyak organisasi seperti Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). PKI sebelumnya juga sudah punya, yakni Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).

Ada juga Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 

Organisasi-organisasi ini kemudian menghimpun diri dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964. Tanggal inilah yang dianggap cikala sebagai kelahiran Partai Golkar.

Setelah Orde Lama tumbang, Soeharto yang memimpin Orde Baru mengendalikan AD sekaligus Sekber Golkar. Dia memakai Sekber Golkar sebagai kendaraan politik, terutama dalam memenangkan pemilihan umum. 

Setelah Orba runtuh dilanda gelombang reformasi 1998. Sempat ada wacana membubarkan Golkar. Namun, hal itu gagal. Golkar malah mengubah diri menjadi sebuah partai secara resmi dan terus menjadi partai yang besar.

Kini, wujud golongan fungsional yang hendak menandingi partai sudah tak ada. Akhirnya, Golkar yang antipartai runtuh menjadi sebuah partai.

Ide Golkar yang awalnya sebagai penyeimbang partai-partai yang ada, justru menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini.