Kisah di Balik Dukungan PKS ke Bobby Nasution
PKS tak punya cukup kursi untuk mengusung calon gubernur
Context.id, JAKARTA - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera mendukung Bobby Nasution dalam Pilkada Sumatra Utara turut dipengaruhi oleh sikap lamban PDIP.
Hal itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Tifatur Sembiring, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui akun X @tifsembiring, Rabu (7/8/2024).
Menurutnya, syarat jumlah kursi untuk bisa mengajukan calon Gubernur Sumatra Utara adalah dukungan 20 kursi dari partai di DPRD.
PKS yang cuma memiliki 10 kursi menurutnya tidak bisa mengusung calon sendiri sehingga harus berkoalisi dengan partai lain.
“Arahan umum pimpinan pusat PKS, bahwa koalisi di daerah tidak harus sama dengan koalisi di Pilpres lalu. Koalisi Pilkada di daerah, lebih cair. Beda karakteristik. Ada faktor ketokohan, ketegasan, kapasitas kepemimpinan, dukungan politik dan masyarakat, dll yang bersifat setempatan daerah. Faktanya juga begitu, pak Prabowo menang di Pilpres lalu, tapi Gerindra di Sumut bukan pemenang pileg,” ujarnya.
BACA JUGA
Dia melanjutkan, dalam enam bulan terakhir, nama bakal calon gubernur yang muncul ke publik hanya Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution dan pada 2018, PKS bersama beberapa partai lain mendukung Edy Rahmayadi yang saat ini mengarah ke PDIP.
PKS, tuturnya, menjalin komunikasi dengan Edy dan Bobby. Namun dia mengakui partai itu sangat intensif berkomunikasi dengan Edy Rahmayadi lantaran sudah ada pengalaman bekerja sama lima tahun sebelumnya.
Tapi, PKS yang tidak memiliki cukup kursi untuk mengajukan sendiri calonnya, meminta Edy agar berusaha mencari partai lain hingga mencapai kuota 20%.
Edy kemudian mengarah ke PDIP yang memiliki perolehan 21 kursi di DPRD.
“Namun sampai lebih kurang empat kali penundaan, PDIP belum memberikan SK cagub kepada Pak Edy. Jadi PKS Sumut harus menunggu sampai kapan. Padahal ada batas waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat calon yang harus dilengkapi semua,” tuturnya.
Karena itulah, pihaknya kemudian segera merapat ke Bobby. Di antara poin-poin kesepakatan dengan Bobby adalah pembangunan yang merata, bersikap adil, memajukan kesejahteraan masyarakat Sumut.
“Jika ditakdirkan menang, PKS akan terus mengawal pasangan ini agar tidak melenceng dari kebaikan dan nilai yang dianut oleh bangsa ini,” jelasnya.
RELATED ARTICLES
Kisah di Balik Dukungan PKS ke Bobby Nasution
PKS tak punya cukup kursi untuk mengusung calon gubernur
Context.id, JAKARTA - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera mendukung Bobby Nasution dalam Pilkada Sumatra Utara turut dipengaruhi oleh sikap lamban PDIP.
Hal itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Tifatur Sembiring, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui akun X @tifsembiring, Rabu (7/8/2024).
Menurutnya, syarat jumlah kursi untuk bisa mengajukan calon Gubernur Sumatra Utara adalah dukungan 20 kursi dari partai di DPRD.
PKS yang cuma memiliki 10 kursi menurutnya tidak bisa mengusung calon sendiri sehingga harus berkoalisi dengan partai lain.
“Arahan umum pimpinan pusat PKS, bahwa koalisi di daerah tidak harus sama dengan koalisi di Pilpres lalu. Koalisi Pilkada di daerah, lebih cair. Beda karakteristik. Ada faktor ketokohan, ketegasan, kapasitas kepemimpinan, dukungan politik dan masyarakat, dll yang bersifat setempatan daerah. Faktanya juga begitu, pak Prabowo menang di Pilpres lalu, tapi Gerindra di Sumut bukan pemenang pileg,” ujarnya.
BACA JUGA
Dia melanjutkan, dalam enam bulan terakhir, nama bakal calon gubernur yang muncul ke publik hanya Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution dan pada 2018, PKS bersama beberapa partai lain mendukung Edy Rahmayadi yang saat ini mengarah ke PDIP.
PKS, tuturnya, menjalin komunikasi dengan Edy dan Bobby. Namun dia mengakui partai itu sangat intensif berkomunikasi dengan Edy Rahmayadi lantaran sudah ada pengalaman bekerja sama lima tahun sebelumnya.
Tapi, PKS yang tidak memiliki cukup kursi untuk mengajukan sendiri calonnya, meminta Edy agar berusaha mencari partai lain hingga mencapai kuota 20%.
Edy kemudian mengarah ke PDIP yang memiliki perolehan 21 kursi di DPRD.
“Namun sampai lebih kurang empat kali penundaan, PDIP belum memberikan SK cagub kepada Pak Edy. Jadi PKS Sumut harus menunggu sampai kapan. Padahal ada batas waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat calon yang harus dilengkapi semua,” tuturnya.
Karena itulah, pihaknya kemudian segera merapat ke Bobby. Di antara poin-poin kesepakatan dengan Bobby adalah pembangunan yang merata, bersikap adil, memajukan kesejahteraan masyarakat Sumut.
“Jika ditakdirkan menang, PKS akan terus mengawal pasangan ini agar tidak melenceng dari kebaikan dan nilai yang dianut oleh bangsa ini,” jelasnya.
POPULAR
RELATED ARTICLES