Share

Home Stories

Stories 07 Agustus 2024

Kisah di Balik Dukungan PKS ke Bobby Nasution

PKS tak punya cukup kursi untuk mengusung calon gubernur

KPU Sumut/ Istimewa

Context.id, JAKARTA - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera mendukung Bobby Nasution dalam Pilkada Sumatra Utara turut dipengaruhi oleh sikap lamban PDIP.

Hal itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Tifatur Sembiring, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui akun X @tifsembiring, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, syarat jumlah kursi untuk bisa mengajukan calon Gubernur Sumatra Utara adalah dukungan 20 kursi dari partai di DPRD.

PKS yang cuma memiliki 10 kursi menurutnya tidak bisa mengusung calon sendiri sehingga harus berkoalisi dengan partai lain.

“Arahan umum pimpinan pusat PKS, bahwa koalisi di daerah tidak harus sama dengan koalisi di Pilpres lalu. Koalisi Pilkada di daerah, lebih cair. Beda karakteristik. Ada faktor ketokohan, ketegasan, kapasitas kepemimpinan, dukungan politik dan masyarakat, dll yang bersifat setempatan daerah. Faktanya juga begitu, pak Prabowo menang di Pilpres lalu, tapi Gerindra di Sumut bukan pemenang pileg,” ujarnya.



Dia melanjutkan, dalam enam bulan terakhir, nama bakal calon gubernur yang muncul ke publik hanya Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution dan pada 2018, PKS bersama beberapa partai lain mendukung Edy Rahmayadi yang saat ini mengarah ke PDIP.

PKS, tuturnya, menjalin komunikasi dengan Edy dan Bobby. Namun dia mengakui partai itu sangat intensif berkomunikasi dengan Edy Rahmayadi lantaran sudah ada pengalaman bekerja sama lima tahun sebelumnya.

Tapi, PKS yang tidak memiliki cukup kursi untuk mengajukan sendiri calonnya, meminta Edy agar berusaha mencari partai lain hingga mencapai kuota 20%. 

Edy kemudian mengarah ke PDIP yang memiliki perolehan 21 kursi di DPRD.

“Namun sampai lebih kurang empat kali penundaan, PDIP belum memberikan SK cagub kepada Pak Edy.  Jadi PKS Sumut harus menunggu sampai kapan. Padahal ada batas waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat calon yang harus dilengkapi semua,” tuturnya.

Karena itulah, pihaknya kemudian segera merapat ke Bobby. Di antara poin-poin kesepakatan dengan Bobby adalah pembangunan yang merata, bersikap adil, memajukan kesejahteraan masyarakat Sumut.

“Jika ditakdirkan menang, PKS akan terus mengawal pasangan ini agar tidak melenceng dari kebaikan dan nilai yang dianut oleh bangsa ini,” jelasnya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 07 Agustus 2024

Kisah di Balik Dukungan PKS ke Bobby Nasution

PKS tak punya cukup kursi untuk mengusung calon gubernur

KPU Sumut/ Istimewa

Context.id, JAKARTA - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera mendukung Bobby Nasution dalam Pilkada Sumatra Utara turut dipengaruhi oleh sikap lamban PDIP.

Hal itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Tifatur Sembiring, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui akun X @tifsembiring, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, syarat jumlah kursi untuk bisa mengajukan calon Gubernur Sumatra Utara adalah dukungan 20 kursi dari partai di DPRD.

PKS yang cuma memiliki 10 kursi menurutnya tidak bisa mengusung calon sendiri sehingga harus berkoalisi dengan partai lain.

“Arahan umum pimpinan pusat PKS, bahwa koalisi di daerah tidak harus sama dengan koalisi di Pilpres lalu. Koalisi Pilkada di daerah, lebih cair. Beda karakteristik. Ada faktor ketokohan, ketegasan, kapasitas kepemimpinan, dukungan politik dan masyarakat, dll yang bersifat setempatan daerah. Faktanya juga begitu, pak Prabowo menang di Pilpres lalu, tapi Gerindra di Sumut bukan pemenang pileg,” ujarnya.



Dia melanjutkan, dalam enam bulan terakhir, nama bakal calon gubernur yang muncul ke publik hanya Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution dan pada 2018, PKS bersama beberapa partai lain mendukung Edy Rahmayadi yang saat ini mengarah ke PDIP.

PKS, tuturnya, menjalin komunikasi dengan Edy dan Bobby. Namun dia mengakui partai itu sangat intensif berkomunikasi dengan Edy Rahmayadi lantaran sudah ada pengalaman bekerja sama lima tahun sebelumnya.

Tapi, PKS yang tidak memiliki cukup kursi untuk mengajukan sendiri calonnya, meminta Edy agar berusaha mencari partai lain hingga mencapai kuota 20%. 

Edy kemudian mengarah ke PDIP yang memiliki perolehan 21 kursi di DPRD.

“Namun sampai lebih kurang empat kali penundaan, PDIP belum memberikan SK cagub kepada Pak Edy.  Jadi PKS Sumut harus menunggu sampai kapan. Padahal ada batas waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat calon yang harus dilengkapi semua,” tuturnya.

Karena itulah, pihaknya kemudian segera merapat ke Bobby. Di antara poin-poin kesepakatan dengan Bobby adalah pembangunan yang merata, bersikap adil, memajukan kesejahteraan masyarakat Sumut.

“Jika ditakdirkan menang, PKS akan terus mengawal pasangan ini agar tidak melenceng dari kebaikan dan nilai yang dianut oleh bangsa ini,” jelasnya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Fakta Unik, Gelombang Panas Bisa Bikin Kita Cepat Menua

Sebelumnya gelombang panas diketahui dapat meningkatkan risiko kematian dini akibat serangan panas, iskemia dan masalah kesehatan lainnya

Jessica Gabriela Soehandoko . 12 September 2025

PBB Sebut Waktu Pencegahan Eskalasi Kelaparan di Gaza Terbatas

PBB menyoroti fenomena kelaparan di Gaza dan menyebut sempitnya peluang untuk mencegah kelaparan menyebar di kota ini.

Renita Sukma . 08 September 2025

Pengibaran Bendera Inggris di Sepanjang Jalan dan Sentimen Anti Imigran

Berkibarnya bendera bendera St. George s Cross dan bendera Union Jack bertebaran di seluruh wilayah Inggris menimbulkan kekhawatiran atas meluasny ...

Renita Sukma . 27 August 2025

Bukan Cuma Kafe, di Blok M Juga Ada Koperasi Kelurahan Merah Putih

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Melawai di Blok M Hub, Jakarta Selatan merupakan Koperasi Merah Putih tingkat kelurahan pertama di Indonesia

Renita Sukma . 26 August 2025