Context.id, JAKARTA - Jalan karier politik Airin Rachmi Diany kian lapang untuk berlaga dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Banten.

Pasalnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengonfirmasi partainya akan mengusung Airin, kendati yang bersangkutan adalah politikus Partai Golkar.

Said menuturkan komunikasi politik antara PDIP dan Golkar terus berlangsung meskipun di beberapa daerah kedua partai memiliki sikap yang berbeda alias bersaing. 

"Insya Allah orang keduanya dari PDIP, mbak Airin dari Golkar. Kan itu sebuah keniscayaan di satu titik Golkar bisa bersama di titik lain Golkar tidak bisa bersama," ujar Said, Senin (5/8/2024).

Kabar PDIP mendukung Airin sejatinya bukan sesuatu yang baru. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebelumnya sudah mengonfirmasikan wacana kerja sama politik tersebut.

Djarot membenarkan PDIP sudah memutuskan mendorong Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi sebagai calon wakil gubernur Banten 2024, berpasangan dengan Airin Rachmi Diany.

"Betul [PDIP dukung Airin]. Kalau untuk Banten, kalau enggak salah Pak Ade Ketua DPD [PDIP] Banten [yang didorong jadi cawagub Airin]," ungkap Djarot.

Putri Banten

Airin memang bukan pemain baru dalam dunia perpolitikan di Provinsi Banten. Pasalnya, dia merupakan mantan Walikota Tangerang Selatan 2011-2021.

Selain itu, dia juga merupakan istri dari "Pangeran Banten" Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik mantan Gubernur Banten, Ratut Atut Chosiyah.

Wawan dan Ratut Atut serta saudari-saudari mereka lainnya yang terjun ke dunia politik merupakan anak-anak dari Chasan Sochib, seorang tokoh jawara Banten yang sudah malang melintang dalam dunia perpolitikan di daerah tersebut.

Dalam artikel jurnal berjudul Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal disebutkan bahwa Chosib juga mendorong menantunya, Airin untuk terjun ke dunia politik.

Airin yang merupakan kontestan Putri Indonesia itu semula diminta mertuanya untuk berlaga dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2008 dan kemudian berlaga pada Pilkada Tangerang Selatan pada 2010.

Masih menurut jurnal yang sama, karier politik Chasan Chosib berawal dari tugasnya untuk menyuplai kebutuhan logistik Divisi Siliwangi yang berada di Banten medio 1967.

Banten sendiri saat itu masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat. Setelah bertahun-tahun, Chasan Shohib yang merupakan jawara (sebutan untuk jagoan atau preman di daerah Banten) mulai mendapat tempat di kalangan penduduk Banten. 

Dirinya disegani karena dekat dengan tentara, birokrat dan Golkar yang saat itu merupakan backbone dari Rezim Orde Baru. 

Dia kemudian menangani berbagai proyek infrastruktur di Banten yang kemudian menjadi pemimpin informal di daerah itu dan berafiliasi dengan Golkar.

Namanya semakin melambung setelah berhasil melepaskan Banten dari Jawa Barat. Saat menjelang pemekaran Banten sebagai provinsi, sentimen terhadap orang Sunda Priangan (Non-Banten) pun dihembuskan. 

Selama ini orang-orang Sunda Banten atau biasa disebut Orang Kulon selalu menganggap mereka dijajah oleh Sunda Priangan. Sentimen itu muncul karena memang pemegang kuasa administratif alias birokrat memang didominasi Sunda Priangan. 

Dalam jurnal itu juga disebutkan dominasi keluarga ini dimulai dari sumber kekuasaan kultural kharismatik sebagai jawara, disusul dengan penguasaan sumber-sumber ekonomi lokal akumulasi kapital dan kemudian penguasaan politik.