Context.id, JAKARTA - Pascawafatnya presiden Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei lalu, Iran segera mengadakan pemilihan presiden. 

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei langsung memberi mandat Wakil Presiden Utama Mohammad Mokhber sebagai pejabat presiden pada 20 Mei 2024. Mokhber diberi waktu 50 hari untuk mempersiapkan pemilu. 

Pemilihan presiden tahun ini diikuti oleh enam kandidat. Namun, dua kandidat – Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi dan Alireza Zakani– menyatakan mundur dari kontestasi. 

Melansir Reuters, sisa keempat kandidatnya adalah mantan Menteri dalam Negeri dan Kehakiman Mostafa Pourmohammadi, Saeed Jalili mantan Kepala Negosiator Nuklir, mantan wali kota Teheran Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Masoud Pezeshkian, anggota parlemen Iran mewakili Kota Tabriz. 

Pemilu Iran sendiri diadakan selama dua putaran, pada 28 Juni dan 5 Juli 2024.

Singkatnya, tokoh reformis Masoud Pezeshkian meraih suara terbanyak mencapai 16,3 juta suara. Sementara lawannya dari kubu konservatif Saeed Jalili mendulang 13,5 juta suara.

Jika dilihat lebih jauh, Iran mempunyai sistem pemerintahan yang unik dan berbeda dari negara kebanyakan. 

Salah satu yang mencolok ialah pemimpin teratas di Iran bukanlah presiden melainkan disebut Pemimpin Tertinggi. 

Sistem pemerintahan Iran mempunyai spektrum yang kompleks, yakni terdapat penggabungan unsur teokrasi Islam dengan demokrasi. 

Institusi yang tidak dipilih oleh rakyat dikendalikan oleh Pemimpin Tertinggi yang bekerja sama dengan presiden dan parlemen yang dipilih oleh rakyat.

Setidaknya begini susunan hierarki di pemerintahan Iran saat ini.

Pemimpin Tertinggi
Sosok yang paling berkuasa di Iran adalah pemimpin tertinggi, yang saat ini dipegang oleh Ayatollah Ali Khamenei.

Mengutip The Conversation, pemimpin tertinggi adalah pemegang otoritas keagamaan dan politik tertinggi di Iran. 

Posisi ini juga sekaligus menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata dan menaruh mata pada lembaga penting lainnya, seperti lembaga peradilan dan media pemerintah.

Selain itu, posisi ini mengawasi Dewan Penjaga, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa kandidat pemilu dan memveto undang-undang parlemen. 

Dalam kapasitas ini, pemimpin tertinggi memiliki keputusan akhir tentang kebijakan luar negeri dan berbagai bidang kebijakan dalam negeri.

Presiden
Di Iran, Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun dan dilarang untuk menjabat selama lebih dari dua periode secara berturut-turut. 

Dalam konstitusi, presiden didapuk sebagai pejabat tertinggi kedua, yang bertanggung jawab atas jalannya lembaga eksekutif pemerintahan dan pelaksanaan konstitusi.

Presiden mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kebijakan domestik dan urusan luar negeri. Namun keputusan final terkait seluruh urusan negara ada di tangan Pemimpin Tertinggi. 

Presiden bertanggung jawab dalam memutuskan kebijakan ekonomi negara. Delapan wakil presiden bertugas di bawah presiden, dan diisi oleh 22 menteri dalam kabinet. 

Parlemen
Parlemen di Iran merupakan badan legislatif dengan anggota sebanyak 290 orang, dan dipilih dalam pemilu setiap empat tahun sekali. 

Parlemen mempunyai tugas seperti menyusun undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan melakukan pengesahan perjanjian internasional.

Majelis Ahli
Majelis ahli adalah lembaga yang beranggotakan 88 orang yang bertanggung jawab memilih pemimpin tertinggi dan mengawasi kinerjanya. 

Pemilihan anggota majelis ahli dilakukan setiap delapan tahun sekali. 

Sama halnya dalam memilih presiden dan parlemen, pihak yang menentukan siapa saja yang berhak mencalonkan diri untuk duduk di majelis tersebut adalah Dewan Wali.

Dewan Wali
Dewan wali disusun dari 12 pakar hukum, di mana enam di antaranya dipilih oleh pemimpin tertinggi. Sementara sisanya, ditunjuk oleh Kepala Badan Peradilan yang akan secara resmi ditunjuk oleh parlemen.

Dewan wali diberi mandat untuk menafsirkan konstitusi dan memutuskan apakah undang-undang yang disusun oleh parlemen sudah sejalan dengan hukum islam. 

Apabila undang-undang yang disusun oleh parlemen belum sesuai dengan konstitusi atau hukum islam, undang-undang tersebut akan dikembalikan kepada parlemen untuk direvisi. 

Selain itu, dewan wali juga Dewan juga memeriksa kelayakan kandidat presiden dan parlemen.

Kontributor: Fadlan Priatna