Menguatnya Kelompok Kiri di Politik Prancis

Context.id, JAKARTA - Kursi parlemen Perancis bergemuruh usai aliansi partai kiri memenangkan pemilu. Hasil ini didapat setelah aliansi bernama New Popular Front (NFP) itu mendulang 188 kursi parlemen. 

Aliansi kiri ini sendiri merupakan gabungan dari empat partai yaitu France Unbowed (LFI), Partai Sosialis (PS), Partai Hijau Prancis (LE-EELV), dan Partai Komunis Prancis (PCF), dan beberapa partai kecil. 

Meski memenangkan kursi terbanyak, NFP belum dapat dikatakan menang mutlak. Untuk berkuasa di parlemen, setidaknya butuh dulangan 289 kursi dari 577 kursi di parlemen. 

Situasi ini menimbulkan ketidakstabilan politik yang bisa mengarah pada kelumpuhan politik.

Kemenangan kelompok sayap kiri ini di luar dugaan. Pasalnya, aliansi ini baru terbentuk satu bulan lalu setelah Presiden Emmanuel Macron menggulirkan pemilu dadakan. 

Selain itu, program yang ditawarkan aliansi ini juga menjadi antitesis dari program Macron seperti mengembalikkan usia pensiun ke 60 tahun dan menaikkan upah sektor publik. 

Lalu seperti apa kiprah dan sepak terjang kelompok sayap kiri dalam gemuruh politik di Prancis?

Janji Kelompok Kiri
Pada pagelaran pemilu tahun itu, kaum sayap kiri Prancis meraih kemenangan elektoral terbesarnya setelah perang, saat pemimpin Partai Sosialis (PS) François Mitterrand dinobatkan jadi Presiden. Kemenangan ini memutus 25 tahun kepemimpinan konservatif. 

Kemenangan partai kiri asuhan Mitterrand menghasilkan Perdana Menteri Pierre Mauroy yang lebih radikal dari pemerintahan manapun sejak Léon Blum’s Popular Front pada 1936.

Sejak dilantik, pemerintah baru –dalam hal ini kelompok sayap kiri– secepat kilat mulai memanifestasikan program-program dalam janji kampanyenya. 

Beberapa di antaranya kenaikan upah minimum sebesar 40 persen, pengurangan jam kerja legal menjadi 39 jam, dan sejumlah kewenangan dan perlindungan baru untuk serikat pekerja Prancis.

Pada tahap awal, pemerintah menjalankan program ekonomi yang meskipun tidak sepenuhnya merupakan manifes sosialisme yang dijanjikan. 

Namun dalam jangka setahun, usaha pemerintah untuk menemukan jalan keluar dalam menangani krisis pelan-pelan mulai longsor.

Mitterrand menunda agenda ekonominya karena menghadapi tekanan dan masalah ekonomi yang terus berkembang. Imbasnya, pada 1982, Pemerintah membekukan upah dan pengeluaran. 

Perubahan Mitterrand membawa Prancis pada proses restrukturisasi ekonomi yang berdampak pada iklim politik Prancis hingga saat ini.

Bersatunya Kelompok Kiri 
Sebenarnya, sejak kapan kemunculan kelompok kiri dalam politik parlemen Prancis?

Pada 1934, Partai Komunis Prancis (PCF) dan salah satu partai beraliran sosialis, French Section of the Workers' International (SFIO) bersatu akibat kemunculan kelompok fasis di Jerman. 

Setahun berikutnya, dikukuhkan sebuah aliansi dari tiga aliran partai (sosialis, komunis, dan sosialis-radikal) dengan nama Popular Front. 

Aliansi ini pun mendapatkan dukungan dari sepuluh organisasi untuk mengawal ide pokok aliansi tersebut.

Dalam gagasannya di tahun 1936, Popular Front menyerukan perlunya perlawanan yang kuat terhadap fasisme. Selain itu, mereka juga berbicara soal kebebasan pers dan perlindungan sistem pendidikan publik. 

Akhirnya, Popular Front ini ikut serta dalam pemilu tahun 1936 yang dihelat dalam dua putaran (26 April dan 3 Mei). Singkatnya, aliansi sayap kiri ini memenangkan pemilu tersebut.

Dikutip dari Museum National Perang Dunia Kedua, Popular Front sendiri mendulang 59 persen suara. Dari 618 kursi di parlemen, Popular Front mengklaim 370 kursi sekaligus mengokohkan mereka sebagai mayoritas yang kuat. 

Setelah kemenangan tersebut, Léon Blum menjadi perdana menteri sosialis yahudi pertama dalam sejarah Prancis yang saat itu menginjak usia 64 tahun.

Kontributor: Fadlan Priatna