Share

Home Stories

Stories 14 Maret 2024

Redam Kritik Antideforestasi, Komisi Uni Eropa Kunjungi Amerika Latin

Negara-negara Amerika Latin itu sangat vokal mengkritik kebijakan antideforestasi parlemen Uni Eropa karena menghambat perdagangan komoditas perkebunan mereka

Context.id, JAKARTA - Kepala kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa dikabarkan akan mengunjungi Amerika Selatan pada minggu ini.

Pasalnya banyak negara-negara kawasan latin itu yang sangat vokal mengkritik kebijakan antideforestasi parlemen Uni Eropa karena dianggap menghambat perdagangan komoditas perkebunan mereka.

Undang-undang ini mewajibkan para importir bahan pokok seperti kedelai, kopi, minyak sawit, dan komoditas lainnya untuk membuktikan produk-produk yang mereka hasilkan tidak terkait deforestasi.

Lebih lanjut, UU Antideforestasi Uni Eropa ini dikabarkan akan berlaku pada akhir tahun ini. Komisi Uni Eropa berharap upaya pertemuan ini akan meredakan kritik keras di kawasan tersebut. 

Melansir Reuters, para pejabat Brasil mengatakan kebijakan Uni Eropa ini dipastikan akan mempersulit negosiasi perdagangan dengan Blok Mercosur alias blok ekonomi negara-negara Amerika Selatan. 



“Kita tidak boleh membiarkan undang-undang ini mengganggu perjanjian perdagangan antara Mercosur dan negara Uni Eropa,” kata Wakil Presiden Brazil Geraldo Alckmin, seperti dikutip, Kamis, (14/3).

Tak hanya blok Mercosur, Malaysia dan Indonesia juga telah mengkritik kebijakan ini yang menurutnya menghambat perdagangan dan tambahan biaya perekonomian, serta bersifat proteksionis.

Senada dengan Malaysia, para pejabat Brazil juga menyatakan UU Antideforestasi ini bersifat proteksionis, sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kendati demikian, UE menyatakan jika deforestasi besar-besaran memicu perubahan iklim dan salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar di negara-negara Amazon. 

"Ini akan membawa perubahan dibandingkan dengan cara kita berdagang di masa lalu. Niat saya adalah untuk merespons, menenangkan, segala ketakutan mengenai konsekuensi yang mungkin terjadi," kata Komisaris Lingkungan Uni Eropa Virginijus Sinkevicius, seperti dikutip, Kamis, (14/3).

Sinkevicius juga mengatakan bahwa Komisi melihat undang-undang ini sebagai titik balik dari perjuangan global untuk melawan permasalahan deforestasi.

Sinkevicius menyatakan bahwa dirinya akan mengunjungi Paraguay, Bolivia dan Ekuador pada minggu ini, termasuk negara-negara lain yang menandatangani pernyataan di WTO yang mengkritik kebijakan ramah lingkungan Uni Eropa ini.

“Paraguay cukup vokal dalam mengkritik peraturan deforestasi UE, jadi saya akan mencoba membahas situasi di sana dan menekankan bagaimana kami ingin bekerja sama dengan mereka dalam menyiapkan sistem penelusuran,” kata Sinkevicius.

Penulis: Candra Soemirat



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 14 Maret 2024

Redam Kritik Antideforestasi, Komisi Uni Eropa Kunjungi Amerika Latin

Negara-negara Amerika Latin itu sangat vokal mengkritik kebijakan antideforestasi parlemen Uni Eropa karena menghambat perdagangan komoditas perkebunan mereka

Context.id, JAKARTA - Kepala kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa dikabarkan akan mengunjungi Amerika Selatan pada minggu ini.

Pasalnya banyak negara-negara kawasan latin itu yang sangat vokal mengkritik kebijakan antideforestasi parlemen Uni Eropa karena dianggap menghambat perdagangan komoditas perkebunan mereka.

Undang-undang ini mewajibkan para importir bahan pokok seperti kedelai, kopi, minyak sawit, dan komoditas lainnya untuk membuktikan produk-produk yang mereka hasilkan tidak terkait deforestasi.

Lebih lanjut, UU Antideforestasi Uni Eropa ini dikabarkan akan berlaku pada akhir tahun ini. Komisi Uni Eropa berharap upaya pertemuan ini akan meredakan kritik keras di kawasan tersebut. 

Melansir Reuters, para pejabat Brasil mengatakan kebijakan Uni Eropa ini dipastikan akan mempersulit negosiasi perdagangan dengan Blok Mercosur alias blok ekonomi negara-negara Amerika Selatan. 



“Kita tidak boleh membiarkan undang-undang ini mengganggu perjanjian perdagangan antara Mercosur dan negara Uni Eropa,” kata Wakil Presiden Brazil Geraldo Alckmin, seperti dikutip, Kamis, (14/3).

Tak hanya blok Mercosur, Malaysia dan Indonesia juga telah mengkritik kebijakan ini yang menurutnya menghambat perdagangan dan tambahan biaya perekonomian, serta bersifat proteksionis.

Senada dengan Malaysia, para pejabat Brazil juga menyatakan UU Antideforestasi ini bersifat proteksionis, sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kendati demikian, UE menyatakan jika deforestasi besar-besaran memicu perubahan iklim dan salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar di negara-negara Amazon. 

"Ini akan membawa perubahan dibandingkan dengan cara kita berdagang di masa lalu. Niat saya adalah untuk merespons, menenangkan, segala ketakutan mengenai konsekuensi yang mungkin terjadi," kata Komisaris Lingkungan Uni Eropa Virginijus Sinkevicius, seperti dikutip, Kamis, (14/3).

Sinkevicius juga mengatakan bahwa Komisi melihat undang-undang ini sebagai titik balik dari perjuangan global untuk melawan permasalahan deforestasi.

Sinkevicius menyatakan bahwa dirinya akan mengunjungi Paraguay, Bolivia dan Ekuador pada minggu ini, termasuk negara-negara lain yang menandatangani pernyataan di WTO yang mengkritik kebijakan ramah lingkungan Uni Eropa ini.

“Paraguay cukup vokal dalam mengkritik peraturan deforestasi UE, jadi saya akan mencoba membahas situasi di sana dan menekankan bagaimana kami ingin bekerja sama dengan mereka dalam menyiapkan sistem penelusuran,” kata Sinkevicius.

Penulis: Candra Soemirat



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025