Context.id, JAKARTA - Pemerintah perlu mencermati potensi hambatan penggunaan satelit low earth orbit atau LEO. Satelit ini dinilai dapat menjadi solusi untuk pembangunan di sektor maritim.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, meski rencana tersebut dinilai cukup inovatif, pemerintah harus tetap memperhatikan anggaran dan keterisian satelit yang sudah mengangkasa saat ini.

“Memang untuk keamanan menerbangkan satelit sendiri juga miliki kelebihan, tetapi di sisi lain juga mengeluarkan anggaran yang cukup besar,” ujar Herunya, sebagaimana dikutip dari Bisnis, Selasa (5/3/2024).

Dia menjelaskan, untuk dapat menjangkau wilayah perairain Indonesia yang luas, maka diperlukan tidak cukup hanya satu satelit LEO.

Untuk itu, pengoperasian satelit tersebut tidak hanya sebatas persoalan anggaran, teknologi, dan manfaat, tetapi juga koordinasi slot orbit, pengelolaan satelit jangka panjang, dan pembangunan ekosistem.

Di samping itu,paparnya,  hal krusial lain adalah penentuan pihak yang membuat satelit, peluncuran satelit, dan operator yang akan mengoperasikan.

“Jadi ini bukan cuma menerbangkan satelit, tapi juga mengatur satelit yang ditempatkan pada orbitnya tersebut,” ucapnya.

Dia berpendapat, sebelum direncanakan lebih lanjut, sebaiknya dilakukan uji kelayakan untuk melihat dari segi teknis, bisnis, dan legal dari teknologi baru tersebut.

Lebih lanjut, dia menilai dibanding menerbangkan satelit LEO sendiri dengan anggaran yang besar, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bekerja sama dengan satelit LEO asing yang sebelumnya telah digandeng oleh perusahaan Indonesia, mulai dari One Web yang kini bekerja sama dengan DTP dan Starlink yang masih bekerja sama dengan Telkomsat.  

 “Nah ini yang harus dipertimbangkan apakah menerbangkan satelit sendiri atau layanan lain,” ujar Heru.

Sebelumnya, Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sudah membahas percepatan filing satelit LEO Cakra-1 dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU).

Satelit tersebut akan diluncurkan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional. 

“Indonesia negara kepulauan. Laut kita luas, sehingga diperlukan infrastruktur komunikasi berbasis satelit,” ujar Budi, dikutip dari laman Instagramnya.