Pensiunan Jenderal Jadi Timses, Ini Alasannya

Context.id, JAKARTA - Faktor kepentingan mendorong para pensiunan jenderal masuk ke dalam tim sukses calon presiden.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan bahwa para pensiunan sudah menjadi masyarakat sipil yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, termasuk menjadi anggota tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Sehingga dengan demikian, mereka berhak menyalurkan aspirasi mereka dengan bentuk menjadi anggota tim suskes,” ujarnya, Senin (12/2/2024).

Selain itu, menurutnya, ada motif lain dari para pensiunan jenderal untuk memperjuangkan pasangan calon tertentu.

Jika pasangan andalan mereka sukses meraih kekuasaan, tentunya para pensiunan akan berada pada areal hulu kekuasaan.

Dengan begitu, lanjutnya,  mereka bisa memperjuangkan kepentingannya, mulai dari memperkuat institusi baik militer maupun kepolisian, tempat mereka berkarya selama puluhan tahun, atau juga kepentingan bisnis mereka.

“Semua kepentingan itu berkelindan,” pungkasnya.

Dilansir dari dataindonesia.id, ketiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah mengumumkan daftar tim suksesnya untuk Pemilu 2024.

Deretan nama yang tergabung dalam tim tersebut berasal dari latar belakang yang beragam.

Sejumlah nama purnawirawan TNI-Polri turut masuk dalam daftar masing-masing tim sukses.

Berbekal pengalaman berdinas di militer dan kepolisian, mereka ikut membantu para pasangan calon untuk menggalang suara demi memenangkan Pemilu 2024.

Berdasarkan analisis dataIndonesia.id, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paling banyak berisikan purnawirawan.

Jumlahnya mencapai 28 orang yang mengisi beragam jabatan, mulai dari dewan pembina, dewan pengarah, dewan penasihat, hingga dewan pakar.

Beberapa nama purnawirawan yang cukup terkenal di TKN Prabowo-Gibran, antara lain mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Danjen Kopassus Jenderal (Purn) Agum Gumelar, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto, dan eks-Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman.

Di lain kubu, ada 23 purnawirawan TNI-Polri yang masuk Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar.

Beberapa di antaranya adalah mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus, mantan Kepala BIN Letjen (Purn) Sutiyoso, dan eks-Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.

Sementara, ada enam nama purnawirawan yang ikut Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Beberapa sosok purnawirawan tersebut, seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono.

Seperti pada pemilihan presiden sebelumnya, isu dukungan militer dan para mantan jenderal kembali mencuat. Namun apakah militer dan purnawirawan TNI sebenarnya memiliki peran penting dalam kemenangan calon presiden, termasuk dalam Pilpres 2024?

Calon presiden Ganjar Pranowo awal pekan ini menyebut tiga purnawirawan TNI, yaitu Luhut Pandjaitan, Agum Gumelar, dan Wiranto, bersikap 'mencla-mencle' karena kini mendukung kompetitornya, Prabowo Subianto.

Tiga mantan jenderal itu, sebelum Pilpres 2024, memang tercatat pernah menuduh Prabowo bertanggung jawab atas penculikan aktivis selama gejolak reformasi tahun 1997-1998.

Luhut telah menyanggah tuduhan Ganjar yang disematkan kepadanya. Adapun tim kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming menilai Ganjar “semestinya beradu visi-misi dan tidak menyerang kubu mereka secara personal”.

Harus diakui, setiap paslon pastinya ingin memenangkan pengaruh di semua lingkungan masyarakat, tak terkecuali militer dan Polri. Kendati mereka tidak memiliki hak pilih dalam pemilu, anggota keluarga mereka merupakan kantong pemilih yang besar.

Tidak terdapat data resmi TNI tentang jumlah prajurit dan perwira di institusi mereka. Merujuk data yang keluarkan Kantor Staf Presiden, prajurit TNI pada tahun 2022 mencapai 444.133 orang.

Setidaknya keluarga TNI yang memiiki hak pilih berjumlah lebih dari satu juta orang. Jadi bisa saja purnawirawan apalagi level perwira tinggi digunakan untuk mempengaruhi keluarganya.

Bukan saja keluarga inti, tapi juga jejaring mereka termasuk di keluarga juniornya yang masih menjabat. Belum lagi persatuan atau perkumpulan keluarga TNI/Polri yang cukup kuat pengaruhnya seperti misalnya Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3), ada juga PP Polri, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), PP TNI Angkatan Darat, Keluarga Besar Putra Putri Polri dan masih banyak lagi.