Ketika Presiden dan Menterinya Beda Pendapat Soal Rahasia Negara

Context.id, JAKARTA - Rahasia negara di bidang pertahanan menjadi topik yang terus dibahas pekan ini sesudah debat calon presiden.

Ya, seusai dalam debat pada Minggu (7/1/2024), Prabowo menilai capres lain tidak memiliki kualitas di bidang pertahanan dan hanya menggunakan narasi sesat melalui data yang salah ketika disampaikan dalam berdebat.

"Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru," tuturnya.

Kekecewaan kedua Prabowo yaitu dua capres lain hanya ingin mencari poin saja ketika membahas pertahanan demi mendapatkan suara masyarakat.

Dia juga berpandangan bahwa pertahanan merupakan sesuatu yang sakral dan harus bersifat rahasia. Jika tidak, kata Prabowo, negara lain akan membobol pertahanan Indonesia.

"Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan, kemanan, itu sarat dengan hal-hal rahasia," ujarnya.

Apa yang dikatakan oleh Prabowo diamini oleh Presiden Joko Widodo, yang putranya, Gibran Rakabumi mendampingi mantan Danjen Kopassus itu sebagai calon wakil presiden. Menurut presiden, data pertahanan tidak bisa dibuka seperti toko kelontong.

Rahasia negara di bidang pertahanan memang tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal 17 huruf c, menyebutkan informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara merupakan hal yang dikecualikan untuk diungkap ke publik.

Pengungkapan hal yang dikecualikan itu baru dapat dilakukan setelah ada keputusan pengadilan.

Adapun hal yang disebut rahasia dan dapat dikecualikan itu adalah tentang infrastruktur pertahanan pada tempat kerawanan, gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, hingga sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer hingga purwarupa persenjataan militer.

Namun, Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang juga menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo serta Joko Widodo.

“Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan. Kalau bicara soal anggaran, itu bukan rahasia. Saya mantan menhan juga. Mana yang rahasia. Saya tahu mana UU yang (soal) rahasia (data negara). Jadi, tidak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara,” ujarnya.

Menurutnya, pertanyaan yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terhadap Prabowo Subianto merupakan data yang bisa dibuka di publik karena bukan mengenai strategi pertahanan. 

“Itu kan soal alutsista. Engga bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya Rembungan, bukan debat,” pungkas Mahfud.

Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro angkat bicara mengenai polemik keterbukaan data dalam dunia pertahanan.

Menurutnya, keterbukaan data bukanlah hal yang tabu dalam dunia pertahanan. Bahkan menurut Ngasiman, transparansi data bisa menjadi strategi Indonesia untuk memberi efek kejut kepada negara lain agar tidak macam-macam terhadap Indonesia.

"Negara lain yang menjadi lawan juga akan berpikir dua kali jika mengetahui senjata apa yang kita miliki. Seperti negara-negara Adidaya yang kini memiliki senjata nuklir, bahkan mengumumkan hulu ledak mereka," tuturnya

Saat debat capres pekan lalu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memang memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis terkait pembelian alutsista bekas kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.