Context.id, JAKARTA - Janji Presiden Joko Widodo untuk menggenjot hilirisasi atau penghiliran hasil laut masih jauh dengan realita. Padahal, pengembangan sektor perikanan menjadi salah satu cerminan perhatian pemerintah dalam rangka mengawal tumbuh kembang anak bangsa.

Awal tahun lalu, Jokowi menyoroti samudra yang besarnya 3,25 juta km atau sekitar dua per tiga wilayah Indonesia, potensinya belum digarap dengan serius.

Terutama ikan tuna, cakalang, dan tongkol, Indonesia merupakan eksportir nomor satu. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara nomor satu pengimpor tepung ikan.

"Lucu, sudah dorong keluar, kemudian kita impor lagi dalam bentuk tepung ikan. Apa enggak bisa sih kita menghilirkan ini, mengindustrialisasikan ikan kita menjadi tepung ikan? Sesulit apa, apa sulit banget sih? Ndak, kalau kita belum mampu ya gandeng partner. Saya selalu sampaikan gandeng partner, partneran, jangan ragu-ragu untuk masuk ke sana," kata Jokowi.

Begitu pula dengan udang, rajungan, dan rumput laut. Menurut Jokowi, industri yang mampu menghasilkan nilai tambah dari ketiga komoditas kelautan itu terbilang sangat minim.

Lantas, setahun berselang setelah imbauan itu, bagaimana realisasi investasi RI di sektor perikanan?

Research Associate Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Asmiati Malik menggambarkan bahwa investasi di Tanah Air masih sangat terkonsentrasi untuk sektor tambang. Tren ini telah berlangsung bertahun-tahun lamanya, dan masih terjadi hingga akhir 2023.

"Padahal, perikanan adalah sektor utama yang menyediakan protein bagi masyarakat. Maka tidak heran kalau mayoritas masyarakat Indonesia tidak familiar makan ikan," ungkapnya dalam diskusi virtual Ekonom Perempuan Indef, dikutip Rabu (3/1/2024).

Menilik data National Single Window for Investment Badan Koordinasi Penanaman Modal (NSWI BKPM) di laman nswi.bkpm.go.id, sektor perikanan masih dalam jajaran terbawah dari sisi peringkat investasi.

Untuk realisasi penanaman modal asing (PMA), perikanan mengambil porsi paling mini dengan investasi hanya US$21,3 juta dari 574 proyek. Menempati peringkat terbawah. Padahal, perikanan tergolong sektor primer dalam investasi.

Sebagai perbandingan, realisasi PMA terbesar ditopang industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya senilai US$8,67 miliar dari 2.407 proyek, di mana tergolong sektor sekunder.

Menyusul setelahnya proyek yang tergolong sektor tersier, yaitu sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi senilai US$4,23 miliar dari 4.900 proyek .

"Investasi sektor primer, harusnya diperbesar karena menopang sektor-sektor terkait kebutuhan dasar. Kalau lebih condong pada sektor sekunder dan tersier, maka dampak terhadap kenaikan living cost akan jauh lebih besar kalau terjadi gejolak, terutama pada kelas menengah ke bawah," jelasnya.

Tren serupa turut tergambar dari realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), di mana sektor perikanan hanya Rp2,11 miliar dengan 4.370 proyek. Peringkatnya pun dua terbawah, hanya di atas industri alas kaki.

Adapun, PMDN tertinggi ditopang sektor pertambangan dengan investasi Rp61,63 triliun. Disusul dua industri yang berada di sektor tersier, yaitu transportasi, gudang, dan telekomunikasi senilai Rp57,25 triliun, kemudian sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran senilai Rp54,51 triliun.

"Tantangan investasi kita adalah terlalu bertumpu pada pertambangan. Sementara sektor-sektor seperti agrikultur, kehutanan, dan perikanan itu masih sangat kurang," tambah Asmiati.

Porsi realisasi sepanjang 2023 itu tampak tak jauh berbeda dengan tren sejak lima tahun sebelumnya. PMA untuk sektor perikanan bahkan nilainya belum kembali pulih sebesar era 2019. Hanya saja, PMDN sektor perikanan memang tercatat terus bertumbuh secara bertahap.

Oleh sebab itu, membenahi prioritas investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia masih perlu jadi perhatian para pemangku kepentingan.

Terlebih, berkaitan komoditas pangan yang menopang gizi untuk tumbuh kembang anak bangsa, di mana notabene merupakan tonggak sumber daya manusia (SDM) masa depan.

Upaya penghiliran komoditas perikanan yang telah menjadi salah satu target pemerintah pun merupakan keniscayaan, dan sudah sepatutnya menjadi fokus akselerasi.

"Realisasi investasi masih sangat terkonsentrasi pada sektor-sektor yang justru tidak punya direct impact terhadap kebutuhan primer masyarakat," tutupnya.

Sebagai informasi, hasil perikanan, rajungan, udang, dan rumput laut pun telah termasuk dalam komoditas yang penghilirannya akan digenjot pemerintah, sesuai Peta Jalan Hilirisasi yang akan menuntun penghiliran Indonesia sampai 2040.