Context.id, JAKARTA - Pada Kamis (16/1) lalu, Elon Musk setuju dengan pernyataan Alice Weidel, pemimpin partai politik sayap kanan alternatif untuk Jerman (Alternative für Deutschland atau AfD), bahwa Adolf Hitler adalah seorang komunis. 

Percakapan kontroversial ini berlangsung di platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) dan menyentuh sejumlah topik penuh disinformasi, termasuk migrasi dan kebijakan Uni Eropa.

Weidel, dalam pernyataannya, menyebut Hitler, pemimpin partai Nazi adalah seorang komunis yang menganggap dirinya seorang sosialis. 

Dia menambahkan keberhasilan terbesar pascaera Nazi adalah "melabeli Adolf Hitler sebagai tokoh kanan-konservatif," padahal menurutnya, hal itu tidak sesuai fakta.

Musk, yang dikenal sebagai pendukung vokal kebebasan berbicara, merespons singkat, “Benar.”

Namun, sejarah mencatat hal yang bertolak belakang. Dalam otobiografinya, Mein Kampf, Hitler berulang kali menggambarkan komunisme sebagai ancaman utama bagi Jerman. 

Hitler menuding Marxisme adalah bagian dari konspirasi Yahudi untuk menguasai dunia. 

Sebagai pemimpin Reich Jerman, Hitler bertanggung jawab atas invasi Uni Soviet, perbudakan, serta kematian jutaan warga negara tersebut.

Weidel juga membandingkan pandangan Partai Nazi dengan kelompok politik modern yang mendukung Palestina, meski fakta menunjukkan bahwa kolega Weidel dalam AfD pernah menghadiri pertemuan rahasia yang diorganisir oleh mantan anggota kelompok neo-Nazi. 

Meski begitu, ia mengklaim AfD adalah satu-satunya pelindung rakyat Yahudi di Jerman.

Musk dan AfD
Keterlibatan Musk dengan AfD tidak hanya berhenti di percakapan ini. Sebelumnya, Musk menulis opini di surat kabar Jerman, menyebutkan penggambaran AfD sebagai ekstrem kanan adalah keliru. 

Musk merujuk pada fakta Weidel, seorang kandidat kanselir Jerman dalam pemilu mendatang, memiliki pasangan sesama jenis dari Sri Lanka.

"Mungkinkah ini terdengar seperti Hitler bagi Anda? Tentu tidak," tulis Musk dalam opini tersebut.

Menjelang percakapan tersebut, Uni Eropa menyatakan akan memantau acara tersebut untuk memastikan tidak ada manipulasi digital yang melanggar aturan dalam Digital Service Act (DSA).

Keterlibatan Musk dalam politik Jerman menuai beragam reaksi. Sebagian pihak mengkritik Musk karena menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Kepala lembaga survei Forsa Institute, Manfred Güllner, menyebut dukungan Musk terhadap AfD tidak berdampak signifikan terhadap opini publik di Jerman.

“Sampai saat ini, kami tidak melihat adanya peningkatan dukungan terhadap AfD yang signifikan,” kata Güllner.

Di sisi lain, interaksi Musk dengan pendengung sayap kanan Jerman, Naomi Seibt, turut memperkuat keterlibatannya dalam lanskap politik Jerman. 

Dalam percakapan mereka, Seibt menggambarkan AfD sebagai pergerakan nasionalis liberal yang bertujuan melawan otoritarianisme, klaim yang juga mengundang kritik tajam dari berbagai kalangan.

Keterlibatan Elon Musk dalam isu-isu politik global, termasuk dukungannya terhadap AfD, menunjukkan pengaruhnya yang semakin besar dalam membentuk narasi politik. 

Namun, langkah ini memicu pertanyaan tentang batasan kebebasan berbicara di tengah meningkatnya disinformasi dan polarisasi politik.