Context.id, JAKARTA  — Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Transportasi Singapura S Iswaran mengejutkan publik di Negeri Singapura. Pasalnya, Singapura adalah salah satu negara dengan angka  kasus korupsi terkecil di dunia.

Iswaran yang telah menjabat menteri selama 13 tahun akhirnya dijatuhi vonis 12 bulan oleh pengadilan tinggi Singapura pada Kamis, 3 Oktober 2024. 

Di tengah citra gemerlapnya sebagai salah satu negara terbersih di dunia, kasus ini mengungkap sisi kelam di balik kebijakan anti-korupsi yang ketat, menunjukkan tidak ada tempat bagi pelanggaran hukum, bahkan bagi pejabat tinggi.

Ketika hakim mengetuk palu dan menyatakan vonis, keheningan menggelayuti ruang sidang. Iswaran, yang selama ini dikenal sebagai sosok berintegritas, kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya.

Dia terbukti menerima gratifikasi dari beberapa perusahaan swasta selama masa jabatannya. Melansir The Straits Times, Otoritas Antikorupsi Singapura (CPIB) tidak tinggal diam terhadap korupsi dan mereka  akan terus melakukan penyelidikan yang mendalam kasus-kasus korupsi lainnya. 

Masyarakat Singapura, yang umumnya memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah, merasa terkejut. Namun, banyak yang sepakat bahwa langkah tegas ini justru memperkuat kepercayaan tersebut.

"Ini adalah pengingat bahwa semua orang, tidak peduli seberapa tinggi jabatan mereka, harus bertanggung jawab," ujar seorang warga yang ditemui di sebuah kafe di pusat kota.

Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1965, Singapura telah berjuang melawan korupsi dengan gigih. Melansir CNA, di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, negara ini mengembangkan sistem hukum yang tegas dan transparan.  Sngapura tidak hanya berbicara tentang anti-korupsi, tetapi juga menerapkannya secara nyata. 

Mengapa Singapura berhasil?
Dengan berbagai program pendidikan dan kesadaran publik, Singapura berhasil membangun budaya anti-korupsi yang kuat. Rakyat dididik untuk memahami pentingnya integritas, dan mereka dilatih untuk melaporkan praktik korupsi tanpa rasa takut.

Selain itu, gaji yang kompetitif bagi pejabat publik juga berperan penting dalam menekan peluang korupsi. Mereka percaya orang yang berkualitas tidak hanya ingin melayani negara, tetapi juga dihargai secara layak.

Transparansi adalah kunci. Singapura mengedepankan kebijakan terbuka, dengan informasi mengenai anggaran dan pengeluaran pemerintah dapat diakses oleh publik. Ini bukan sekadar jargon, melainkan praktik yang dijalankan sehari-hari.

Perjalanan Singapura dalam memberantas korupsi bukanlah hal yang mudah. Dalam dekade-dekade awal setelah kemerdekaan, praktik korupsi merajalela. Namun, dengan tekad yang kuat, pemerintah mengubah keadaan.

Pembentukan CPIB pada tahun 1952 dan pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pada tahun 1960 adalah langkah awal yang menentukan.

Sejak saat itu, Singapura berkomitmen untuk terus memperbaiki sistemnya, menciptakan lingkungan yang tidak hanya bersih tetapi juga transparan.

Dan hasilnya? Singapura kini dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, dengan posisi yang selalu tinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International.

Kasus S. Iswaran adalah sebuah pengingat meski Singapura dikenal sebagai model pemerintahan bersih, tantangan selalu ada.

Tentunya vonis penjara terhadap Iswaran ini, masyarakat semakin yakin setiap tindakan salah akan mendapat ganjaran yang setimpal.

Singapura mungkin masih memiliki jalan panjang, tetapi komitmen untuk menjaga integritas pemerintahan tetap tak tergoyahkan.

Di tengah sorotan, negara ini terus melangkah maju, bertekad untuk menjaga kepercayaan publik dan memerangi korupsi dengan cara yang tegas dan konsisten. 

Bagaimana dengan Indonesia?