Share

Home Originals

Originals 10 September 2024

Mulai 1 Oktober 2024, Tidak Semua Motor Boleh Isi Pertalite?

Pemerintah akan membatasi sepeda motor jenis 150 cc untuk nenggak Pertalite.

Context.id, JAKARTA - Penyaluran BBM Subsidi, termasuk pertalite dianggap tidak tepat sasaran. Banyak kelompok orang kaya yang justru menikmatinya. Karenanya, pemerintah sedang merencanakan untuk membatasi penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat. 

Jika tidak aral rintangan, pemerintah akan mulai melakukan pembatasan itu pada 1 Oktober 2024 nanti. Pemerintah akan membatasi kendaraan jenis tertentu, termasuk sepeda motor untuk nenggak Pertalite.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sih bilangnya aturan ini masih dalam pembahasan. Kalau jadi, pastinya bakal ada sosialisasi supaya nggak terjadi kegaduhan. 

Menurut Susenas, ternyata sekitar 80% kompensasi pertalite dinikmati masyarakat mampu. Artinya BBM  subsidi ini tidak tepat sasaran.  Sejalan dengan ini, pemerintah juga telah mengoreksi alokasi volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2025.

Nantinya, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, alokasinya bakal turun dibandingkan RAPBN 2024, dari sebelumnya 19,58 juta kiloliter menjadi 19,31 juta kiloliter.



Harapannya, penyaluran BBM subsidi bakal tepat sasaran!

Soal motor yang juga kena pembatasan, ini berlaku khusus motor  yang berspesifikasi kubikasi mesin 150 cc ke atas. Beberapa di antaranya mulai dari Yamaha Aerox, Honda ADV, hingga Vespa GTS 250.

Namun, Menko Marves  Lluhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengguna motor jenis tadi itu, masih ada yang bisa nenggak BBM subsidi khusus yang berprofesi sebagai driver ojek online.



Penulis : Naufal Jauhar Nazhif

Editor   : Wahyu Arifin

Home Originals

Originals 10 September 2024

Mulai 1 Oktober 2024, Tidak Semua Motor Boleh Isi Pertalite?

Pemerintah akan membatasi sepeda motor jenis 150 cc untuk nenggak Pertalite.

Context.id, JAKARTA - Penyaluran BBM Subsidi, termasuk pertalite dianggap tidak tepat sasaran. Banyak kelompok orang kaya yang justru menikmatinya. Karenanya, pemerintah sedang merencanakan untuk membatasi penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat. 

Jika tidak aral rintangan, pemerintah akan mulai melakukan pembatasan itu pada 1 Oktober 2024 nanti. Pemerintah akan membatasi kendaraan jenis tertentu, termasuk sepeda motor untuk nenggak Pertalite.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sih bilangnya aturan ini masih dalam pembahasan. Kalau jadi, pastinya bakal ada sosialisasi supaya nggak terjadi kegaduhan. 

Menurut Susenas, ternyata sekitar 80% kompensasi pertalite dinikmati masyarakat mampu. Artinya BBM  subsidi ini tidak tepat sasaran.  Sejalan dengan ini, pemerintah juga telah mengoreksi alokasi volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2025.

Nantinya, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, alokasinya bakal turun dibandingkan RAPBN 2024, dari sebelumnya 19,58 juta kiloliter menjadi 19,31 juta kiloliter.



Harapannya, penyaluran BBM subsidi bakal tepat sasaran!

Soal motor yang juga kena pembatasan, ini berlaku khusus motor  yang berspesifikasi kubikasi mesin 150 cc ke atas. Beberapa di antaranya mulai dari Yamaha Aerox, Honda ADV, hingga Vespa GTS 250.

Namun, Menko Marves  Lluhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengguna motor jenis tadi itu, masih ada yang bisa nenggak BBM subsidi khusus yang berprofesi sebagai driver ojek online.



Penulis : Naufal Jauhar Nazhif

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Kalau Tak Ditunda, Tarif Trump Bisa Bikin Sepatu Nike dan Adidas Melambung?

Harga sepasang sepatu terkenal bisa bicara banyak soal geopolitik dan geoekonomi

Renita Sukma . 15 April 2025

Terancam Tarif AS, Indonesia Longgarkan Impor dan TKDN

Keputusan untuk melonggarkan kebijakan TKDN dan membuka keran impor seperti simalakama bagi Indonesia

Renita Sukma . 14 April 2025

Ini Struktur Lengkap Danantara! Kenapa Banyak Orang Asingnya?

BPI Danantara baru saja mengumumkan struktur lengkapnya pada 24 Maret 2025. Menariknya, banyak orang asing yang mengisi jabatan di lembaga ini

Naufal Jauhar Nazhif . 27 March 2025

THR, Salah Satu Warisan Perjuangan Organisasi Komunis

Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang merupakan sayap PKI berkontribusi menghasilkan kebijakan tunjangan hari raya

Naufal Jauhar Nazhif . 26 March 2025