Share

Stories 19 Januari 2024

Kerek Pajak Motor Demi Subsidi Transportasi Massal

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk menambah subsidi transportasi massal

Ilustrasi Pajak Motor - Jihan Aldiza

Context.id, JAKARTA - Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Pemerintah ingin menekan penggunaan kendaraan konvensional dengan cara menaikkan pajak.

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk mengerek pajak kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) berbahan bakar minyak (BBM) untuk dialihkan sebagai subsidi transportasi umum seperti LRT, dan Kereta Cepat.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang mencari formulasi titik ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara.

“Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” ujarnya dalam sambutan video peluncuran mobil listrik BYD di Jakarta, yang dikutip  Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan segala upaya sedang dilakukan mulai dari penerapan ganjil-genap, menaikkan pajak, hingga mempersiapkan infrastruktur agar masyarakat dapat menitipkan mobil maupun motornya.



Kemenko Marves disebut akan melakukan rapat pada 22 Januari 2024 mengenai kebijakan yang akan diberlakukan tersebut sebelum mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.

 “Beberapa bulan terakhir ini kami sudah menemukan situs-situs masalahnya dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta menjadi bersih,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi kemenko Marvesi Rachmat Kaimuddin mengatakan pemakaian bahan bakar fosil mencapai 84% sepanjang 2022.

Kemudian konsumsi batu bara sekitar 41%, dengan 30% merupakan BBM termasuk untuk LPG. Adapun, sekitar 50% dari subsidi merupakan komoditas yang didatangkan dari luar negeri atau impor.

“Karena itu memang diperlukan berbagai jenis strategi untuk mendorong bertransisi dari yang tadi energi impor dan subsidi ini,” tuturnya.

Rencana ini ditanggapi berbagai pihak, termasuk Tifatul Sembiring, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era kepempimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tifatutl meminta rencana itu tidak direalisasikan.

“Jangan naikkan Bang. Kalau bisa seperti biasa aja dulu. Beban rakyat sudah berat ini. Apalagi sepeda motor, yang pakai kan ekonomi kelas bawah. Jangan, kasihanilah bang,” ujarnya meallui akun X, @tifsembiring.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 19 Januari 2024

Kerek Pajak Motor Demi Subsidi Transportasi Massal

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk menambah subsidi transportasi massal

Ilustrasi Pajak Motor - Jihan Aldiza

Context.id, JAKARTA - Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Pemerintah ingin menekan penggunaan kendaraan konvensional dengan cara menaikkan pajak.

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk mengerek pajak kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) berbahan bakar minyak (BBM) untuk dialihkan sebagai subsidi transportasi umum seperti LRT, dan Kereta Cepat.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang mencari formulasi titik ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara.

“Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” ujarnya dalam sambutan video peluncuran mobil listrik BYD di Jakarta, yang dikutip  Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan segala upaya sedang dilakukan mulai dari penerapan ganjil-genap, menaikkan pajak, hingga mempersiapkan infrastruktur agar masyarakat dapat menitipkan mobil maupun motornya.



Kemenko Marves disebut akan melakukan rapat pada 22 Januari 2024 mengenai kebijakan yang akan diberlakukan tersebut sebelum mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.

 “Beberapa bulan terakhir ini kami sudah menemukan situs-situs masalahnya dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta menjadi bersih,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi kemenko Marvesi Rachmat Kaimuddin mengatakan pemakaian bahan bakar fosil mencapai 84% sepanjang 2022.

Kemudian konsumsi batu bara sekitar 41%, dengan 30% merupakan BBM termasuk untuk LPG. Adapun, sekitar 50% dari subsidi merupakan komoditas yang didatangkan dari luar negeri atau impor.

“Karena itu memang diperlukan berbagai jenis strategi untuk mendorong bertransisi dari yang tadi energi impor dan subsidi ini,” tuturnya.

Rencana ini ditanggapi berbagai pihak, termasuk Tifatul Sembiring, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era kepempimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tifatutl meminta rencana itu tidak direalisasikan.

“Jangan naikkan Bang. Kalau bisa seperti biasa aja dulu. Beban rakyat sudah berat ini. Apalagi sepeda motor, yang pakai kan ekonomi kelas bawah. Jangan, kasihanilah bang,” ujarnya meallui akun X, @tifsembiring.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Klaster AI Kempner Raih Predikat Superkomputer Hijau Tercepat di Dunia

Melalui peningkatan daya komputasi ini, kita dapat mempelajari lebih dalam bagaimana model generatif belajar untuk bernalar dan menyelesaikan tuga ...

Context.id . 23 November 2024

Apakah Asteroid yang Kaya Logam Mulia Ribuan Triliun Dolar Bisa Ditambang?

Sebuah wahana antariksa sedang dalam perjalanan menuju sebuah asteroid yang mungkin mengandung logam berharga senilai sekitar US 100 ribu kuadrili ...

Context.id . 22 November 2024

Sertifikasi Halal Perkuat Daya Saing Produk Dalam Negeri

Sertifikasi halal menjadi salah satu tameng bagi pengusaha makanan dan minuman dari serbuan produk asing.

Noviarizal Fernandez . 22 November 2024

Paus Fransiskus Bakal Kanonisasi Carlo Acutis, Santo Millenial Pertama

Paus Fransiskus akan mengkanonisasi Carlo Acutis pada 27 April 2025, menjadikannya santo millenial pertama dan simbol kesatuan iman dengan dunia d ...

Context.id . 22 November 2024