Share

Stories 19 Januari 2024

Kerek Pajak Motor Demi Subsidi Transportasi Massal

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk menambah subsidi transportasi massal

Ilustrasi Pajak Motor - Jihan Aldiza

Context.id, JAKARTA - Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Pemerintah ingin menekan penggunaan kendaraan konvensional dengan cara menaikkan pajak.

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk mengerek pajak kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) berbahan bakar minyak (BBM) untuk dialihkan sebagai subsidi transportasi umum seperti LRT, dan Kereta Cepat.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang mencari formulasi titik ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara.

“Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” ujarnya dalam sambutan video peluncuran mobil listrik BYD di Jakarta, yang dikutip  Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan segala upaya sedang dilakukan mulai dari penerapan ganjil-genap, menaikkan pajak, hingga mempersiapkan infrastruktur agar masyarakat dapat menitipkan mobil maupun motornya.



Kemenko Marves disebut akan melakukan rapat pada 22 Januari 2024 mengenai kebijakan yang akan diberlakukan tersebut sebelum mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.

 “Beberapa bulan terakhir ini kami sudah menemukan situs-situs masalahnya dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta menjadi bersih,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi kemenko Marvesi Rachmat Kaimuddin mengatakan pemakaian bahan bakar fosil mencapai 84% sepanjang 2022.

Kemudian konsumsi batu bara sekitar 41%, dengan 30% merupakan BBM termasuk untuk LPG. Adapun, sekitar 50% dari subsidi merupakan komoditas yang didatangkan dari luar negeri atau impor.

“Karena itu memang diperlukan berbagai jenis strategi untuk mendorong bertransisi dari yang tadi energi impor dan subsidi ini,” tuturnya.

Rencana ini ditanggapi berbagai pihak, termasuk Tifatul Sembiring, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era kepempimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tifatutl meminta rencana itu tidak direalisasikan.

“Jangan naikkan Bang. Kalau bisa seperti biasa aja dulu. Beban rakyat sudah berat ini. Apalagi sepeda motor, yang pakai kan ekonomi kelas bawah. Jangan, kasihanilah bang,” ujarnya meallui akun X, @tifsembiring.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 19 Januari 2024

Kerek Pajak Motor Demi Subsidi Transportasi Massal

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk menambah subsidi transportasi massal

Ilustrasi Pajak Motor - Jihan Aldiza

Context.id, JAKARTA - Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Pemerintah ingin menekan penggunaan kendaraan konvensional dengan cara menaikkan pajak.

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk mengerek pajak kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) berbahan bakar minyak (BBM) untuk dialihkan sebagai subsidi transportasi umum seperti LRT, dan Kereta Cepat.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang mencari formulasi titik ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara.

“Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” ujarnya dalam sambutan video peluncuran mobil listrik BYD di Jakarta, yang dikutip  Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan segala upaya sedang dilakukan mulai dari penerapan ganjil-genap, menaikkan pajak, hingga mempersiapkan infrastruktur agar masyarakat dapat menitipkan mobil maupun motornya.



Kemenko Marves disebut akan melakukan rapat pada 22 Januari 2024 mengenai kebijakan yang akan diberlakukan tersebut sebelum mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.

 “Beberapa bulan terakhir ini kami sudah menemukan situs-situs masalahnya dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta menjadi bersih,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi kemenko Marvesi Rachmat Kaimuddin mengatakan pemakaian bahan bakar fosil mencapai 84% sepanjang 2022.

Kemudian konsumsi batu bara sekitar 41%, dengan 30% merupakan BBM termasuk untuk LPG. Adapun, sekitar 50% dari subsidi merupakan komoditas yang didatangkan dari luar negeri atau impor.

“Karena itu memang diperlukan berbagai jenis strategi untuk mendorong bertransisi dari yang tadi energi impor dan subsidi ini,” tuturnya.

Rencana ini ditanggapi berbagai pihak, termasuk Tifatul Sembiring, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era kepempimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tifatutl meminta rencana itu tidak direalisasikan.

“Jangan naikkan Bang. Kalau bisa seperti biasa aja dulu. Beban rakyat sudah berat ini. Apalagi sepeda motor, yang pakai kan ekonomi kelas bawah. Jangan, kasihanilah bang,” ujarnya meallui akun X, @tifsembiring.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Inovasi Kesehatan Mental: Mengobati Depresi Melalui Aplikasi Digital

Aplikasi Rejoyn menawarkan solusi inovatif untuk mengobati depresi dengan latihan emosional yang \"mereset \" sirkuit otak

Context.id . 30 October 2024

Lewat Pertukaran Pelajar, Hubungan Indonesia-Kazakhstan Makin Erat

Hubungan Indonesia-Kazakhstan semakin erat melalui acara \"Kazakhstan-Indonesia Friendship Society\" dan program pertukaran pelajar untuk generasi ...

Helen Angelia . 30 October 2024

Jam Kerja Rendah Tapi Produktivitas Tinggi, Berkaca dari Jerman

Data OECD menunjukkan meskipun orang Jerman hanya bekerja rata-rata 1.340 jam per tahun, partisipasi perempuan yang tinggi dan regulasi bagus memb ...

Context.id . 29 October 2024

Konsep Adrenal Fatigue Hanyalah Mitos dan Bukan Diagnosis yang Sahih

Konsep adrenal fatigue adalah mitos tanpa dasar ilmiah dan bukan diagnosis medis sah yang hanyalah trik marketing dari pendengung

Context.id . 29 October 2024