Share

Home Stories

Stories 19 Januari 2024

Kerek Pajak Motor Demi Subsidi Transportasi Massal

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk menambah subsidi transportasi massal

Ilustrasi Pajak Motor - Jihan Aldiza

Context.id, JAKARTA - Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Pemerintah ingin menekan penggunaan kendaraan konvensional dengan cara menaikkan pajak.

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk mengerek pajak kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) berbahan bakar minyak (BBM) untuk dialihkan sebagai subsidi transportasi umum seperti LRT, dan Kereta Cepat.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang mencari formulasi titik ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara.

“Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” ujarnya dalam sambutan video peluncuran mobil listrik BYD di Jakarta, yang dikutip  Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan segala upaya sedang dilakukan mulai dari penerapan ganjil-genap, menaikkan pajak, hingga mempersiapkan infrastruktur agar masyarakat dapat menitipkan mobil maupun motornya.



Kemenko Marves disebut akan melakukan rapat pada 22 Januari 2024 mengenai kebijakan yang akan diberlakukan tersebut sebelum mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.

 “Beberapa bulan terakhir ini kami sudah menemukan situs-situs masalahnya dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta menjadi bersih,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi kemenko Marvesi Rachmat Kaimuddin mengatakan pemakaian bahan bakar fosil mencapai 84% sepanjang 2022.

Kemudian konsumsi batu bara sekitar 41%, dengan 30% merupakan BBM termasuk untuk LPG. Adapun, sekitar 50% dari subsidi merupakan komoditas yang didatangkan dari luar negeri atau impor.

“Karena itu memang diperlukan berbagai jenis strategi untuk mendorong bertransisi dari yang tadi energi impor dan subsidi ini,” tuturnya.

Rencana ini ditanggapi berbagai pihak, termasuk Tifatul Sembiring, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era kepempimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tifatutl meminta rencana itu tidak direalisasikan.

“Jangan naikkan Bang. Kalau bisa seperti biasa aja dulu. Beban rakyat sudah berat ini. Apalagi sepeda motor, yang pakai kan ekonomi kelas bawah. Jangan, kasihanilah bang,” ujarnya meallui akun X, @tifsembiring.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 19 Januari 2024

Kerek Pajak Motor Demi Subsidi Transportasi Massal

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk menambah subsidi transportasi massal

Ilustrasi Pajak Motor - Jihan Aldiza

Context.id, JAKARTA - Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Pemerintah ingin menekan penggunaan kendaraan konvensional dengan cara menaikkan pajak.

Peningkatan pajak sepeda motor itu dilakukan untuk mengerek pajak kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) berbahan bakar minyak (BBM) untuk dialihkan sebagai subsidi transportasi umum seperti LRT, dan Kereta Cepat.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang mencari formulasi titik ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara.

“Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” ujarnya dalam sambutan video peluncuran mobil listrik BYD di Jakarta, yang dikutip  Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan segala upaya sedang dilakukan mulai dari penerapan ganjil-genap, menaikkan pajak, hingga mempersiapkan infrastruktur agar masyarakat dapat menitipkan mobil maupun motornya.



Kemenko Marves disebut akan melakukan rapat pada 22 Januari 2024 mengenai kebijakan yang akan diberlakukan tersebut sebelum mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.

 “Beberapa bulan terakhir ini kami sudah menemukan situs-situs masalahnya dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta menjadi bersih,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi kemenko Marvesi Rachmat Kaimuddin mengatakan pemakaian bahan bakar fosil mencapai 84% sepanjang 2022.

Kemudian konsumsi batu bara sekitar 41%, dengan 30% merupakan BBM termasuk untuk LPG. Adapun, sekitar 50% dari subsidi merupakan komoditas yang didatangkan dari luar negeri atau impor.

“Karena itu memang diperlukan berbagai jenis strategi untuk mendorong bertransisi dari yang tadi energi impor dan subsidi ini,” tuturnya.

Rencana ini ditanggapi berbagai pihak, termasuk Tifatul Sembiring, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era kepempimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tifatutl meminta rencana itu tidak direalisasikan.

“Jangan naikkan Bang. Kalau bisa seperti biasa aja dulu. Beban rakyat sudah berat ini. Apalagi sepeda motor, yang pakai kan ekonomi kelas bawah. Jangan, kasihanilah bang,” ujarnya meallui akun X, @tifsembiring.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025