Mengenal Nota Keuangan yang Disampaikan Presiden Menjelang HUT RI

Context.id, JAKARTA - Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 akan kembali digelar pada Jumat (16/8/2024) di Gedung Nusantara, Komplek DPR/MPR, Jakarta. 

Selain agenda tersebut, ada pula pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-79 kemerdekaan RI. 

DPR sebagai tuan rumah juga menggelar Sidang Paripurna DPR RI tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 dan pembacaan nota keuangan. 

Pembacaan nota keuangan dalam agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD digelar tanggal 16 Agustus setiap tahunnya.

Namun tahun ini akan menjadi pembacaan nota keuangan terakhir presiden Jokowi yang akan lengser pada 20 Oktober 2024. 

Jokowi akan membacakan nota keuangan dan RAPBN tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada pemerintahan presiden terpilih 2024–2029 Prabowo Subianto. 

Melansir situs Kementerian Keuangan, nota keuangan dapat diartikan sebagai dokumen yang menguraikan dan menerangkan tentang APBN.

Dalam nota keuangan, dikemukakan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran, umumnya selama satu tahun fiskal. yakni 1 Januari - 31 Desember. 

Secara daftar isi, dokumen nota keuangan acap berubah dari tahun ke tahun. Namun, setidaknya ada enam aspek yang selalu menjadi pembahasan.

Asumsi Dasar Makro 
Dalam nota keuangan, aspek asumsi  dasar mikro meliputi sumber data yang dipakai dalam menghitung rencana keuangan disertai landasan yang mendasari perhitungan tersebut seperti asumsi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan inflasi. 

Pendapatan
Aspek ini menguraikan soal beragam sumber pendapatan negara yang diharapkan misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), kepabeanan cukai, dan lain sebagainya. Rancangan pendapatan ini akan menjadi fondasi untuk perencanaan pengeluaran pemerintah. 

Belanja Negara
Belanja negara berarti rincian pengeluaran pemerintahan tahun depan yang meliputi berbagai sektor seperti perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, pertanian, UMKM, dan lain sebagainya. Prioritas dan tujuan pemerintah akan menentukan pengalokasian dana untuk setiap sektor. 

Arah Kebijakan Fiskal
Penentuan arah kebijakan fiskal dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan di tahun depan dan evaluasi anggaran tahun lalu.

Umumnya, akan dijabarkan rencana kebijakan seperti perubahan tarif pajak, pengurangan atau peningkatan subsidi, dan insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu. 

Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Pada aspek ini, memuat sumber pembiayaan yang dirancang untuk mengatasi defisit yang meliputi rincian terkait jumlah utang yang akan diterbitkan, jangka waktu pinjaman, tingkat bunga, serta rencana pembayaran kembali.

Risiko dan Tantangan 
Bagian ini menganalisis risiko dan tantangan yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan rencana keuangan seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan kondisi ekonomi global, atau risiko dalam implementasi kebijakan.

Pada umumnya nota keuangan terdapat dua jenis, yakni nota keuangan untuk RAPBN dan nota keuangan untuk RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan). Namun ada perbedaan antara keduanya. 

Nota keuangan RAPBN menyertai perkembangan realisasi APBN tahun lalu yang mencakup lima tahun dan tahun berjalan, sedangkan RAPBN-P tidak menyertai hal tersebut. 

Lalu, nota keuangan RAPBN disampaikan oleh presiden yang sudah terjadwal setiap 16 Agustus. Sementara RAPBN-P tidak dibacakan oleh presiden.

Kemudian, penguraian rencana APBN tahun mendatang dilakukan pada nota keuangan RAPBN. 

Di sisi lain, nota keuangan RAPBN-P menjelaskan rencana perubahan APBN hingga akhir tahun berjalan dengan landasan perwujudan semester pertama dan perkiraan semester kedua.

Kontributor: Fadlan Priatna