Context.id, JAKARTA - Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Indonesia yang baru saja berpulang dikenal sebagai sosok penjaga APBN.

Hal itu diungkapkan oleh Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini. Dia menilai Indonesia kehilangan politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir dan kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, serta kenegaraan, khususnya politik anggaran dan APBN. 

“Tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an. Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktek kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR di mana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal,” tuturnya, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, Hamzah Haz adalah seorang pemimpin yang matang dan wakil presiden yang negarawan pemikir, menyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik dan ekonomi, yang seharusnya disajikan dalam diskursus publik. 

Hal ini, menurutnya, berbeda dengan politisi zaman sekarang yang matang yang ia nilai dipromosikan secara cepat, tidak menyukai pemikiran dan sekadar populer

Dia menilai politisi zaman dulu matang ditempa zaman dan selalu bergulat dengan ide kebangsaan, tidak berbeda jauh dari generasi politisi pemikir dau atau tiga dekade sebelumnya. 

Jika membandingkan  pemimpin sekarang dengan perjalanan pemimpin seperti Hamzah Haz dan generasi sebelumnya,  Didik melihat kualitasnya jauh seperti bumi dan langit.

“Yang bisa ditiru dari Hamzah Haz adalah komitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tenpa meninggalkan aspek realitas dan rasional. Berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan. Sebagai contoh, 20 tahun lalu terjadi krisis APBN Hamzah Haz turun gunung untuk ikut menyelesaikannya,” tuturnya.

Didik menceritakan, pada pertengahan 2005, ketika pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politiik, Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik.

Lanjutnya, ketika itu, terdapat pandangan bahwa subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang.

Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana  dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional.

Dalam hal ini, tuturnya,  Hamzah Haz tergolong pemimpin yang teguh pada perumusan kebijakan harus berbasis data.

Bagi Hamzah, jika politik populis yang antirasional dijalankan oleh partai politik, maka pro kontra tersebut akan mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, politik dan meluas menjadi krisis ekonomi rakyat. 

“Seperti apa yang dilakukan politisi sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya,” pungkasnya.