Share

Home Stories

Stories 17 Mei 2024

Malaysia dan ‘Diplomasi Orangutan’ untuk Muluskan Sawit ke Eropa

Malaysia dikabarkan menggunakan diplomasi orangutan untuk meluluhkan Uni Eropa agar mau menerima kelapa sawitnya

Orangutan/wwf

Context.id, JAKARTA - Baru-baru ini Malaysia dikabarkan menggunakan diplomasi ‘orangutan’ untuk meluluhkan Uni Eropa agar mau menerima kelapa sawitnya. Dplomasi semacam ini pernah digunakan oleh China yang terkenal dengan diplomas pandanya. 

Selama ini Uni Eropa terus menghalangi masuknya minyak sawit dan produk turunannya yang berasal dari Malaysia dan Indonesia. Alasannya, perkebunan sawit kedua negara ini tidak ramah lingkungan dan menyebabkan deforestasi.  

Melansir Antara, Menteri Perkebunan dan Komoditi Malaysia Johari Abdul Ghani mengatakan dalam akun sosial media X miliknya, strategi diplomasi orangutan digunakan untuk membuktikan kepada komunitas dunia bahwa Malaysia selalu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Melalui diplomasi orangutan secara langsung membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa Malaysia senantiasa berkomitmen terhadap kelangsungan hidup keanekaragaman hayati,” tulis Ghani seperti dikutip, Jumat (17/5)

Menurut Ghani, Malaysia sebagai eksportir minyak sawit terbesar kedua di dunia tidak bisa mengambil pendekatan defensif terhadap isu negatif yang dihembuskan Uni Eropa. 



Untuk itu, pemerintahnya berusaha menggunakan pendekatan yang lebih halus dan mengundang para ahli ekologi dan lingkungan dunia untuk datang ke Malaysia melihat keseimbangan yang diciptakan. 

“Kami juga menyambut baik perusahaan kelapa sawit besar untuk berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah untuk merawat, melestarikan, dan meningkatkan kesadaran bagi mitra global sekaligus memberikan keahlian teknis mengenai spesies satwa liar yang ikonik di Malaysia,” kata Ghani.

Kendati demikian, pernyataan Ghani telah memicu ketegangan dengan komunitas advokasi satwa liar yang meminta pemerintah mengajukan alternatif lainnya dalam melindungi satwa liar dan lanskap perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

“Pemerintah harus mempertimbangkan langkah diplomatik alternatif, dan perlu penelitian lebih lanjut tentang dampak potensial rencana dan kelayakan konservasi.” tegas Kelompok advokasi Justice for Wildlife Malaysia, seperti dikutip dari The Business, Rabu, (15/5).

Penulis: Candra Soemirat



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin

Home Stories

Stories 17 Mei 2024

Malaysia dan ‘Diplomasi Orangutan’ untuk Muluskan Sawit ke Eropa

Malaysia dikabarkan menggunakan diplomasi orangutan untuk meluluhkan Uni Eropa agar mau menerima kelapa sawitnya

Orangutan/wwf

Context.id, JAKARTA - Baru-baru ini Malaysia dikabarkan menggunakan diplomasi ‘orangutan’ untuk meluluhkan Uni Eropa agar mau menerima kelapa sawitnya. Dplomasi semacam ini pernah digunakan oleh China yang terkenal dengan diplomas pandanya. 

Selama ini Uni Eropa terus menghalangi masuknya minyak sawit dan produk turunannya yang berasal dari Malaysia dan Indonesia. Alasannya, perkebunan sawit kedua negara ini tidak ramah lingkungan dan menyebabkan deforestasi.  

Melansir Antara, Menteri Perkebunan dan Komoditi Malaysia Johari Abdul Ghani mengatakan dalam akun sosial media X miliknya, strategi diplomasi orangutan digunakan untuk membuktikan kepada komunitas dunia bahwa Malaysia selalu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Melalui diplomasi orangutan secara langsung membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa Malaysia senantiasa berkomitmen terhadap kelangsungan hidup keanekaragaman hayati,” tulis Ghani seperti dikutip, Jumat (17/5)

Menurut Ghani, Malaysia sebagai eksportir minyak sawit terbesar kedua di dunia tidak bisa mengambil pendekatan defensif terhadap isu negatif yang dihembuskan Uni Eropa. 



Untuk itu, pemerintahnya berusaha menggunakan pendekatan yang lebih halus dan mengundang para ahli ekologi dan lingkungan dunia untuk datang ke Malaysia melihat keseimbangan yang diciptakan. 

“Kami juga menyambut baik perusahaan kelapa sawit besar untuk berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah untuk merawat, melestarikan, dan meningkatkan kesadaran bagi mitra global sekaligus memberikan keahlian teknis mengenai spesies satwa liar yang ikonik di Malaysia,” kata Ghani.

Kendati demikian, pernyataan Ghani telah memicu ketegangan dengan komunitas advokasi satwa liar yang meminta pemerintah mengajukan alternatif lainnya dalam melindungi satwa liar dan lanskap perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

“Pemerintah harus mempertimbangkan langkah diplomatik alternatif, dan perlu penelitian lebih lanjut tentang dampak potensial rencana dan kelayakan konservasi.” tegas Kelompok advokasi Justice for Wildlife Malaysia, seperti dikutip dari The Business, Rabu, (15/5).

Penulis: Candra Soemirat



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Bank Digital Bantu Gen Z Menabung atau Justru Makin Boros?

Bank digital mempermudah transaksi, tapi tanpa disiplin finansial, kemudahan itu bisa jadi jebakan konsumtif.

Renita Sukma . 30 March 2025

Darah Buatan: Berapa Lama Lagi Terwujud?

Di lab canggih dari Inggris hingga Jepang, para ilmuwan berupaya menciptakan yang selama ini hanya ada dalam fiksi ilmiah darah buatan. r n

Noviarizal Fernandez . 25 March 2025

Negara Penghasil Kurma Terbesar di Dunia dan Kontroversi di Baliknya

Kurma tumbuh subur di wilayah beriklim panas dengan musim kering yang panjang sehingga banyak ditemui di Timur Tengah dan Afrika Utara

Noviarizal Fernandez . 25 March 2025

Push-up Ternyata Bisa Mempengaruhi Hidup Pegiatnya

Push-up lebih dari sekadar memperkuat tubuh, tetapi juga membangun disiplin dan kepercayaan diri

Noviarizal Fernandez . 24 March 2025