Share

Home Stories

Stories 18 April 2024

Konflik Iran-Israel Bebani Pemerintahan Prabowo

Bagi presiden baru kondisi global yang penuh ketidakpastian bisa menghambat kebijakan ekonominya

Ilustrasi rupiah dan dolar AS/Bisnis

Context.id, JAKARTA- Ekonom senior Didik Rahcbini menilai perseteruan Iran vs Israel kian menambah beban pemerintahan baru.

Menurutnya, bagi presiden yang baru terpilih, kondisi tidak pasti  ini bisa dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonominya dan sekaligus menambah beban baru bagi masyarakat. 

“Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga angan-angan dalam kampanye, lupakan saja, fokus pada daya tahan masyarakat, daya beli mereka, menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar,"  ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4/2024).

Karena itu, Didik menyarankan agar upaya menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok dijadikan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan. 

Menurutnya, ada 3 kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan.



Untuk menjaga daya beli tidak turun, maka pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi.  Ini merupakan duet pemerintah dan Bank Indonesia.

Dalam kebijakan ini, lanjutnya, Bank Indonesia berperan penting mengendalikan dari sisi moneternya.

Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak.

Pada sisi sektor riil pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam.

Kebijakan yang kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah. 

Kebijakan ini, terangnya, perlu dijaga agar pengeluaran produktif, mampu membantu masyarakat bawah dan rentan. 

“Kebijakan fiskal yang baik berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran, proyek besar kendalikan, dan populisme jangan serampangan,” ucapnya

Menurutnya, kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Harus diingat, jelasnya, sektor dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75 persen.

Meskipun eksternal terguncang tetapi menjaga ekonomi dan udaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting.

Adapun kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Jalur ke eropa dan Timur Tengah pasti terganggu.

Tetapi mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti mitra Jepang, Cina, Asean, India dan sebagainya.

“Sekarang saja dampak psikologisnya sudah terasa. Pemerintah perlu ahli komunikasi publik yang mengerti masyarakat, terutama calon pemerintah baru mulai sekarang untuk melakukan kebijakan komunikasi publik berkaitan dengan antisipasi kebijakan dari dampak perang Iran Israel,” pungkasnya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 18 April 2024

Konflik Iran-Israel Bebani Pemerintahan Prabowo

Bagi presiden baru kondisi global yang penuh ketidakpastian bisa menghambat kebijakan ekonominya

Ilustrasi rupiah dan dolar AS/Bisnis

Context.id, JAKARTA- Ekonom senior Didik Rahcbini menilai perseteruan Iran vs Israel kian menambah beban pemerintahan baru.

Menurutnya, bagi presiden yang baru terpilih, kondisi tidak pasti  ini bisa dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonominya dan sekaligus menambah beban baru bagi masyarakat. 

“Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga angan-angan dalam kampanye, lupakan saja, fokus pada daya tahan masyarakat, daya beli mereka, menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar,"  ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4/2024).

Karena itu, Didik menyarankan agar upaya menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok dijadikan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan. 

Menurutnya, ada 3 kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan.



Untuk menjaga daya beli tidak turun, maka pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi.  Ini merupakan duet pemerintah dan Bank Indonesia.

Dalam kebijakan ini, lanjutnya, Bank Indonesia berperan penting mengendalikan dari sisi moneternya.

Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak.

Pada sisi sektor riil pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam.

Kebijakan yang kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah. 

Kebijakan ini, terangnya, perlu dijaga agar pengeluaran produktif, mampu membantu masyarakat bawah dan rentan. 

“Kebijakan fiskal yang baik berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran, proyek besar kendalikan, dan populisme jangan serampangan,” ucapnya

Menurutnya, kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Harus diingat, jelasnya, sektor dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75 persen.

Meskipun eksternal terguncang tetapi menjaga ekonomi dan udaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting.

Adapun kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Jalur ke eropa dan Timur Tengah pasti terganggu.

Tetapi mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti mitra Jepang, Cina, Asean, India dan sebagainya.

“Sekarang saja dampak psikologisnya sudah terasa. Pemerintah perlu ahli komunikasi publik yang mengerti masyarakat, terutama calon pemerintah baru mulai sekarang untuk melakukan kebijakan komunikasi publik berkaitan dengan antisipasi kebijakan dari dampak perang Iran Israel,” pungkasnya.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025