Konflik Iran-Israel Bebani Pemerintahan Prabowo
Bagi presiden baru kondisi global yang penuh ketidakpastian bisa menghambat kebijakan ekonominya
Context.id, JAKARTA- Ekonom senior Didik Rahcbini menilai perseteruan Iran vs Israel kian menambah beban pemerintahan baru.
Menurutnya, bagi presiden yang baru terpilih, kondisi tidak pasti ini bisa dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonominya dan sekaligus menambah beban baru bagi masyarakat.
“Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga angan-angan dalam kampanye, lupakan saja, fokus pada daya tahan masyarakat, daya beli mereka, menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4/2024).
Karena itu, Didik menyarankan agar upaya menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok dijadikan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan.
Menurutnya, ada 3 kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan.
BACA JUGA
Untuk menjaga daya beli tidak turun, maka pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi. Ini merupakan duet pemerintah dan Bank Indonesia.
Dalam kebijakan ini, lanjutnya, Bank Indonesia berperan penting mengendalikan dari sisi moneternya.
Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak.
Pada sisi sektor riil pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam.
Kebijakan yang kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah.
Kebijakan ini, terangnya, perlu dijaga agar pengeluaran produktif, mampu membantu masyarakat bawah dan rentan.
“Kebijakan fiskal yang baik berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran, proyek besar kendalikan, dan populisme jangan serampangan,” ucapnya
Menurutnya, kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Harus diingat, jelasnya, sektor dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75 persen.
Meskipun eksternal terguncang tetapi menjaga ekonomi dan udaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting.
Adapun kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Jalur ke eropa dan Timur Tengah pasti terganggu.
Tetapi mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti mitra Jepang, Cina, Asean, India dan sebagainya.
“Sekarang saja dampak psikologisnya sudah terasa. Pemerintah perlu ahli komunikasi publik yang mengerti masyarakat, terutama calon pemerintah baru mulai sekarang untuk melakukan kebijakan komunikasi publik berkaitan dengan antisipasi kebijakan dari dampak perang Iran Israel,” pungkasnya.
RELATED ARTICLES
Konflik Iran-Israel Bebani Pemerintahan Prabowo
Bagi presiden baru kondisi global yang penuh ketidakpastian bisa menghambat kebijakan ekonominya
Context.id, JAKARTA- Ekonom senior Didik Rahcbini menilai perseteruan Iran vs Israel kian menambah beban pemerintahan baru.
Menurutnya, bagi presiden yang baru terpilih, kondisi tidak pasti ini bisa dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonominya dan sekaligus menambah beban baru bagi masyarakat.
“Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga angan-angan dalam kampanye, lupakan saja, fokus pada daya tahan masyarakat, daya beli mereka, menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4/2024).
Karena itu, Didik menyarankan agar upaya menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok dijadikan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan.
Menurutnya, ada 3 kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan.
BACA JUGA
Untuk menjaga daya beli tidak turun, maka pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi. Ini merupakan duet pemerintah dan Bank Indonesia.
Dalam kebijakan ini, lanjutnya, Bank Indonesia berperan penting mengendalikan dari sisi moneternya.
Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak.
Pada sisi sektor riil pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam.
Kebijakan yang kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah.
Kebijakan ini, terangnya, perlu dijaga agar pengeluaran produktif, mampu membantu masyarakat bawah dan rentan.
“Kebijakan fiskal yang baik berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran, proyek besar kendalikan, dan populisme jangan serampangan,” ucapnya
Menurutnya, kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Harus diingat, jelasnya, sektor dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75 persen.
Meskipun eksternal terguncang tetapi menjaga ekonomi dan udaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting.
Adapun kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Jalur ke eropa dan Timur Tengah pasti terganggu.
Tetapi mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti mitra Jepang, Cina, Asean, India dan sebagainya.
“Sekarang saja dampak psikologisnya sudah terasa. Pemerintah perlu ahli komunikasi publik yang mengerti masyarakat, terutama calon pemerintah baru mulai sekarang untuk melakukan kebijakan komunikasi publik berkaitan dengan antisipasi kebijakan dari dampak perang Iran Israel,” pungkasnya.
POPULAR
RELATED ARTICLES