Stories - 31 January 2024

Tahun Politik Bikin BUMN Memilih Tidak IPO, Ini Alasannya

Sejumlah faktor menjadi alasan BUMN tidak melakukan IPO, mulai dari sentimen Pemilu 2024 hingga kondisi pasar modal yang wait and see.

Context.id, JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memastikan tidak ada perusahaan pelat merah yang akan menggelar pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) pada 2024.

 

Ada sejumlah faktor yang menjadi alasannya, mulai dari sentimen Pemilu 2024 hingga kondisi pasar modal yang wait and see.

Jika benar terjadi, kondisi ini akan serupa dengan tahun politik 2019 yang nihil aksi pencatatan saham perdana dari BUMN.

Sejatinya, ada beberapa perusahaan yang ditargetkan melantai di pasar modal pada tahun lalu, seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur.

Namun, rencana tersebut ditunda lantaran kondisi pasar yang dinilai kurang menarik.

"Sementara belum. Kami lagi lihat market tergantung appetite, seperti PHE [Pertamina Hulu Energi] kemarin ternyata minatnya kurang," ujar Kartika atau akrab disapa Tiko.

Tiko menyampaikan Kementerian BUMN menahan rencana IPO subholding PTPN, PalmCo, pada 2024.

Musababnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan agar perusahaan memiliki valuasi yang tinggi.

"Tadinya kami mau dorong PalmCo, namun kami melihat marketnya seperti apa. Kalau pasarnya oke, kami mungkin dorong tetapi [ternyata] pasarnya kurang. Kami lihat timing juga, tahun depan mungkin PalmCo tetapi setelah pasar bagus," ujar Tiko.

Saat itu, dari 55 emiten baru yang melantai, tidak ada satu pun berasal dari BUMN.

Hal tersebut berbanding terbalik dibandingkan 2018. Dari 57 perusahaan yang melantai, tiga di antaranya merupakan anak usaha BUMN yakni PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) dan PT Phapros Tbk. (PEHA).

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis pada Januari 2019, Kementerian BUMN menargetkan setidaknya ada tiga anak usaha perseroan pelat merah dapat melantai di Bursa pada 2019 dengan catatan, melihat dan mempertimbangkan kondisi pasar.

Salah satu perusahaan yang batal membawa anak usaha IPO pada 2019 adalah PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Perseroan menunda rencana itu sejalan dengan pertimbangan fundamental serta portofolio entitas yang bakal melantai di Bursa Efek Indonesia.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memandang tertundanya IPO perusahaan pelat merah dipicu oleh sentimen Pilpres 2024, terutama soal pergantian rezim kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Ini terkait dengan pergantian rezim eksekutif karena menjadi penentu arah kebijakan negara ke depan, dan kebijakan ini pun turut mempengaruhi kehidupan di berbagai bidang, tak terkecuali pasar modal yang masuk dalam bidan perekonomian,” ujarnya pada Jumat (27/1/2024).

Oleh sebab itu, dia memandang wajar jika tidak ada BUMN yang menggelar IPO pada tahun ini lantaran berkaitan dengan dinamika politik dan keamanan menjelang Pilpres.

Dia pun meyakini hal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan kondisi pasar.

“Kalau kondisi pasar tahun ini dibilang kurang menarik, menurut saya tidak ada kaitannya. Mereka [Kementerian BUMN] lebih memperhatikan kecenderungan dinamika politik maupun keamanan, apalagi seputar dinamika penyelenggaran Pemilu,” tuturnya.

Meski demikian, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga meyakini perusahaan pelat merah beserta anak usahanya tidak akan kekurangan dana, meski tidak melakukan IPO.

“Kan pendanaan ada beberapa pilihan, bisa saja joint venture atau cari partner strategis. IPO tidak buat mereka [BUMN] kekurangan dana kan? Tidak lah, karena kita tujuannya untuk ekspansi,” ujarnya saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (30/1/2024).


Penulis : Ririn oktaviani

Editor   : Wahyu Arifin

MORE  STORIES

Sederet Menteri Jokowi yang Gemar Olahraga

Di tengah kesibukannya, menteri-menteri kabinet Jokowi nyatanya banyak gemar berolahraga juga

Ririn oktaviani | 23-02-2024

Pendiri WikiLeaks Julian Assange akan Diekstradisi?

Pemerintah AS dan juga warga dunia menunggu langkah selanjutnya Pemerintah Inggris, apakah akan mengekstradisi Julian Assange atau tidak.

Context.id | 23-02-2024

Tuntut Perbaikan Upah, Dokter di Korsel Mogok Kerja

Unjuk rasa ini menjadi salah satu aksi mogok kerja terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Negeri Gingseng ini sering diwarnai unjuk rasa gerakan ...

Context.id | 23-02-2024

Pemerintah Adakan Program Doktor Terapan di Perguruan Tinggi Vokasi

Program doktor terapan membuat pendidikan vokasi mempunyai jenjang pendidikan yang lengkap, mulai dari diploma, sarjana, magister hingga doktor.

Context.id | 22-02-2024