Context.id, JAKARTA- Saudi Arabia akan membuka toko minuman keras pertamanya di ibu kota Riyadh, yang secara eksklusif melayani diplomat non-Muslim.

Mengutip Reuters, Jumat (26/1/2024), untuk melakukan pembelian di tempat tersebut, pelanggan harus mendaftar melalui aplikasi seluler, mendapatkan kode izin dari kementerian luar negeri, dan mematuhi kuota bulanan, tambah laporan itu.

Perkembangan ini menandai langkah signifikan dalam upaya Arab Saudi, yang dipelopori oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, untuk memfasilitasi pariwisata dan bisnis di negara Muslim yang secara tradisional konservatif, di mana konsumsi alkohol dilarang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Inisiatif ini sejalan dengan tujuan Visi 2030 yang lebih luas, yang bertujuan untuk mendiversifikasi perekonomian di luar ketergantungan pada minyak.

Toko minuman keras baru tersebut terletak di kawasan diplomatik Riyadh, sebuah kawasan yang sebagian besar merupakan tempat tinggal kedutaan dan kediaman diplomatik, dan akses untuk mengonsumsinya akan ibatasi secara ketat untuk non-Muslim.

Aksesibilitas toko tersebut kepada ekspatriat non-Muslim lainnya masih belum jelas. Meskipun Arab Saudi adalah rumah bagi jutaan ekspatriat, mayoritas adalah pekerja Muslim dari Asia dan Mesir.

Toko tersebut diperkirakan akan dibuka dalam beberapa minggu mendatang, kata laporan itu, mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Arab Saudi memiliki undang-undang ketat yang melarang meminum alkohol yang dapat dihukum dengan ratusan cambukan, deportasi, denda, atau penjara dan ekspatriat juga menghadapi deportasi.

Sebagai bagian dari reformasi, hukuman cambuk telah banyak digantikan dengan hukuman penjara.

Media yang dikendalikan negara melaporkan minggu ini bahwa pemerintah memberlakukan pembatasan baru terhadap impor alkohol dalam pengiriman diplomatik, yang mungkin meningkatkan permintaan terhadap toko baru tersebut.

Peraturan baru ini akan membatasi impor untuk melawan penukaran apa yang disebut “tidak pantas atas barang-barang khusus dan minuman beralkohol yang diterima oleh kedutaan besar negara-negara non-Muslim di Arab Saudi”, mengutip harian Arab News.

Arab Saudi, yang relatif tertutup selama beberapa dekade, dalam beberapa tahun terakhir telah melonggarkan aturan sosial yang ketat, seperti memisahkan laki-laki dan perempuan di tempat umum dan mewajibkan perempuan mengenakan jubah hitam atau abaya.

Genggaman kekuasaan Pangeran Mohammed bin Salman juga disertai dengan perubahan-perubahan yang mencakup pembukaan negara untuk pariwisata non-religius, konser dan mengizinkan perempuan mengemudi, serta tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan saingan politik.

Visi 2030 juga mencakup pengembangan industri lokal dan pusat logistik, serta bertujuan untuk menambah ratusan ribu lapangan kerja bagi warga negara Saudi.