Context.id, JAKARTA - Publik di Indonesia dihebohkan dengan kabar suap pejabat Kementerian dan badan layanan umum milik salah satu kementerian oleh perusahaan asal Jerman. Korporasi perangkat lunak asal Jerman SAP SE terbukti menyuap pejabat di Indonesia.

Terungkapnya skandal suap tersebut bermula dari putusan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Sekadar informasi, otoritas di AS menyatakan SAP SE melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) dan diminta membayar US$220 juta atau sekitar Rp3,4 triliun.

SAP ditengarai terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis dan pengurusan dokumen dengan sejumlah lembaga di Indonesia, meskipun belum terdapat rincian lebih lanjut.

“Pemeriksa pos, bersama mitra penegak hukum FBI dan jaksa Departemen Kehakiman, mengikuti jejak suap dan korupsi yang tersebar luas dari Afrika Selatan hingga Indonesia,” demikian keterangan Departemen Kehakiman AS akhir pekan lalu.

Adapun SAP mengaku siap menyelesaikan penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA).

Penjabat Asisten Jaksa Agung dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS Nicole M. Argentieri mengatakan bahwa resolusi SAP dengan departemen tersebut berasal dari skema pemberian suap kepada pejabat pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia.

SAP dinilai melanggar ketentuan-ketentuan FCPA terkait dengan suap kepada pejabat di Afrika Selatan dan konspirasi untuk melanggar ketentuan anti-penyuapan FCPA dalam skema pembayaran suap kepada pejabat Indonesia.

“SAP memberikan suap kepada pejabat di badan usaha milik negara di Afrika Selatan dan Indonesia untuk mendapatkan bisnis pemerintah yang berharga,” kata Nicole.

Berdasarkan dokumen pengadilan, SAP dan rekan-rekan konspiratornya melakukan pembayaran suap  dalam bentuk pembayaran tunai, sumbangan politik, dan transfer elektronik, beserta barang-barang mewah.

Secara khusus, sehubungan dengan Afrika Selatan, periode suap yang dijalankan SAP antara sekitar 2013—2017. SAP, melalui agen-agen tertentu, terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Afrika Selatan dan memalsukan pembukuan, catatan, dan akun SAP, semuanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak patut.

Sedangkan untuk di Indonesia, SAP melakukan suap pada periode antara 2015—2018. SAP, melalui agen-agen tertentu, terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas bagi SAP sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan departemen, lembaga, dan lembaga di Indonesia.

Di dokumen itu, disebut beberapa mitra SAP yang pejabatnya menerima suap di antaranya  Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo.

SAP akan membayar denda pidana sebesar US$118,8 juta dan penyitaan administratif sebesar US$103, 3 juta. SAP juga akan terus bekerja sama dengan penyidik dalam setiap investigasi kriminal yang sedang berlangsung atau di masa depan yang timbul selama jangka waktu penyidikan.

Selain itu, penyidik akan mengkredit denda pidana hingga US$55,1 juta terhadap jumlah yang dibayarkan SAP untuk menyelesaikan penyelidikan oleh otoritas penegak hukum di Afrika Selatan atas tindakan terkait.

Departemen ini akan mengkreditkan hingga jumlah penyitaan penuh terhadap pencairan yang dibayarkan SAP kepada SEC atau otoritas Afrika Selatan.

Di sisi lain, KPK mengaku sedang berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk menggali informasi terkait dengan kasus pemberian suap perusahaan Jerman SAP, terhadap pejabat di Indonesia. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan FBI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus suap lintasnegara atau foreign bribery itu. 

"Barusan [14 Januari malam] saya tanya ke staf ternyata sudah dikoordinasikan dengan FBI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi KPK sudah menerima informasi tersebut," kata Alex.