Context.id, JAKARTA - Grup Djarum dan Wings Group akan terlibat dalam pembangunan kebun raya di Ibu Kota Nusantara. Seperti apakah profil kebun raya tersebut?

Seperti diketahui, Botanical Garden merupakan proyek dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berupa pembangunan kebun raya, jalur hijau, hingga taman safari di kawasan IKN.

Kepala OIKN, Bambang Susantono mengutip Bisnis mengatakan mereka berencana membuat kebun raya di IKN atau botanical garden, kemudian jalur hijau atau taman publik.

Dia berharap investasi untuk pembuatannya dari swasta. Pembangunan botanical garden rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektar, yang ada di Kawasan Istana Presiden, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur.

Luas Kawasan Istana Presiden di IKN mencapai 50 hektar. Sehingga jika ditambah dengan botanical garden 50 hektar totalnya mencapai 100 hektar.

Jika Kebun raya ini terealisasi, maka Indonesia akan memiliki lima kebun raya. Sebelumnya sudah ada empat kebun raya di Indonesia yakni kebun raya Bogor, kebun raya Cibodas, kebun raya Purwodadi, dan kebun raya Bali.

Lebih Tertarik Kebun Raya
Dua konglomerat Indonesia yakni Djarum Group dan Wings Group memastikan akan ikut serta dalam proyek non komersial Ibu kota Nusantara (IKN) berupa pembangunan botanical Garden.

Kabar itu disampaikan oleh kedua perusahaan itu menyusul beredarnya pemberitaan jika Djarum dan Wings mundur dari Konsorsium Nusantara IKN yang diinisiasi "Bos" Agung Sedayu, Aguan.

Corporate Communications Manager Djarum, Budi Darmawan, menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya hanya berkomitmen untuk melakukan pengembangan ruang publik non-profit yakni botanical garden.

Senada, Head of Corporate Communications & CSR Wings Group Indonesia, Sheila Kansil menuturkan bahwa tidak tercantumnya nama Wings Group dalam daftar keanggotaan Konsorsium Nusantara lantaran pihaknya hanya berkomitmen untuk membangun kebun raya yang sifatnya non-profit.

Kendati demikian, Sheila memastikan pihaknya tetap merupakan bagian dari Konsorsium Nusantara.

"Kami sampaikan bahwa Wings Group tetap ikut serta di dalam Konsorsium Nusantara IKN yang bersifat non-komersial, salah satu contohnya adalah pembangunan kebun raya," tuturnya sebagaimana dikutip, Jumat (5/1/2024).

Hutan IKN Rusak

Sebelumnya, OIKN menyebut, kawasan IKN Nusantara telah rusak bahkan sebelum ditetapkan sebagai kawasan ibu kota baru Indonesia itu. Total ada sekitar 120.000 hektare lahan hutan yang harus direhabilitasi ataupun direstorasi.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan, pihaknya berkewajiban untuk mempertahankan keanekaragaman hayati di IKN. Namun untuk mencapai hal itu, pihaknya perlu berupaya ekstra.

"Dalam situasi ekosistem IKN yang kita ketahui, sebagian besar itu telah alami kerusakan, bahkan sebelum ditetapkannya IKN," kata Myrna, dalam Konsultasi Publik IKN, lewat saluran telekonferensi, Rabu (27/12/2023).

Senada, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN, Pungky Widiaryanto juga mengatakan berdasarkan analisis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), IKN ini secara baseline bahkan sebelum dicanangkan tutupan hutan yang ada hanya sekitar 16% dari total 256 ribu ha dengan laju deforestasi sekitar 1.000 ha/tahun.

Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Dwiko Budi Permadi, menyebutkan adanya ancaman deforestasi dalam pembangunan IKN di Kalimantan Utara.  Deforestasi secara terencana terjadi pada sektor-sektor yang memanfaatkan lahan hutan, mengkonversi serta merubah peruntukan lahan hutan.

“Pemerintah mengusung konsep IKN kota maju, pintar, hijau, forest city dimana 75% IKN merupakan kawasan hijau. Namun, menjadi pertanyaan kritis karena status 256 ribu hektare itu hutan, jika 75% kawasan hijau berarti melakukan deforestasi sebesar 30% untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya,”urainya dalam Fisipol Leadership Forum Live bertajuk Transformasi Kalimantan Timur Sebagai IKN Baru Menuju Masyarakat Hijau pada Mei 2023 lalu, seperti dikutip dari laman UGM.

Lebih lanjut Dwiko menjelaskan dari laporan Bapenas diketahui bahwa kondisi hutan di kawasan IKN juga tidak  berada dalam kondisi baik. Dari 256 ribu hektare kawasan hanya 43 persen saja yang berhutan. Artinya, terjadi deforetasi yang cukup besar yakni pada 57% kawasan.

Sementara itu, lanjutnya, menurut catatan KLHK kemampuan untuk melakukan rehabilitasi hutan 900 hektare per tahun dengan persen keberhasilan yang rendah. Selain itu, membutuhkan waktu sekitar 99 tahun untuk bisa mentransformasi hutan IKN menjadi hutan kembali.