Share

Home Stories

Stories 10 Mei 2023

Berapa Biaya yang Sudah Digelontorkan untuk Vaksinasi?

Masalahnya, sasaran yang diharapkan ternyata masih jauh dari target. Realisasi vaksinasi dosis keempat baru mencapai 1,74 persen.

Ilustrasi vaksinasi ke empat. -Bloomberg-

Context.id, JAKARTA - Masih ingat 2 Maret 2020? Dimana kita dikagetkan dengan kasus Covid-19 pertama di wilayah Depok, Indonesia. 

Saat itu seluruh lapisan masyarakat heboh dan panik. Pemerintah gencar melakukan sosialisasi serta pembaharuan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Namun kini, Indonesia sudah bebas menghirup udara segar. Tentunya dengan sisa-sisa ingatan untuk tetap memperhatikan kesehatan guna mengurangi dampak buruk SARS-CoV-2. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih tenang dengan diadakannya vaksinasi secara berkala mulai dari tahap pertama hingga dosis keempat (booster kedua). 

Dikutip dari website DPR-RI, Ketua DPR RI, Puan Maharani turut mendukung program pemberian dosis keempat vaksin Covid-19. 

“Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan mengingat tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan Covid-19,” tutur Puan dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (29/7/2022).

Pemerintah juga tengah menjalankan pemberian dosis keempat bagi masyarakat umum untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh, sekaligus upaya mengurangi penyebaran varian baru. 

Pasalnya, kemunculan Omicron varian BA.5 baru-baru ini, memungkinkan reinfeksi terhadap warga khususnya kelompok rentan seperti lansia. 

 

Total Anggaran Vaksinasi Covid-19 Sejak 2020-2023

Sejak diluncurkannya program vaksinasi massal, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran kesehatan yang terfokus untuk penanganan pandemi Covid-19.

Mulai dari dana sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, Rp188 triliun pada 2021, dan Rp82,4 triliun pada 2022. Belum lagi biaya kesehatan pendukung untuk penanganan Covid-19 sehingga mencapai Rp1.895,5 triliun selama tiga masa krisis tersebut. 

Namun, saat ini anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 menurun tajam. Dikutip dari Bisnis, pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran belanja untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pasalnya, mempertimbangkan data dan situasi epidemiologi kasus Covid-19 serta  munculnya varian baru, pemerintah justru menggencarkan percepatan vaksinasi Covid-19 pada 2023. 

Dalam surat edaran Kementerian Kesehatan RI, disampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 dosis booster ke-2 dapat diberikan bagi masyarakat umum. Pembiayaan yang akan disisihkan untuk mendanai program yang sedang berjalan tersebut masih terus dikalkulasikan.

Masalahnya, sasaran yang diharapkan ternyata masih jauh dari target. Realisasi vaksinasi dosis keempat baru mencapai 1,74 persen.

Padahal, booster kedua terhadap masyarakat umum telah diputuskan akan diberikan secara gratis. Diutamakan bagi mereka yang sudah lebih dari enam bulan setelah melakukan vaksinasi booster pertama.

Adapun isu terkait vaksinasi berbayar, masih terus dalam pengkajian dan pemantauan Kemenkes. Kalaupun kebijakan ini diterapkan, vaksin berbayar akan menjadi opsi masyarakat saja atau bersifat tidak wajib. 



Penulis : Nisrina Khairunnisa

Editor   : Crysania Suhartanto

Stories 10 Mei 2023

Berapa Biaya yang Sudah Digelontorkan untuk Vaksinasi?

Masalahnya, sasaran yang diharapkan ternyata masih jauh dari target. Realisasi vaksinasi dosis keempat baru mencapai 1,74 persen.

Ilustrasi vaksinasi ke empat. -Bloomberg-

Context.id, JAKARTA - Masih ingat 2 Maret 2020? Dimana kita dikagetkan dengan kasus Covid-19 pertama di wilayah Depok, Indonesia. 

Saat itu seluruh lapisan masyarakat heboh dan panik. Pemerintah gencar melakukan sosialisasi serta pembaharuan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Namun kini, Indonesia sudah bebas menghirup udara segar. Tentunya dengan sisa-sisa ingatan untuk tetap memperhatikan kesehatan guna mengurangi dampak buruk SARS-CoV-2. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih tenang dengan diadakannya vaksinasi secara berkala mulai dari tahap pertama hingga dosis keempat (booster kedua). 

Dikutip dari website DPR-RI, Ketua DPR RI, Puan Maharani turut mendukung program pemberian dosis keempat vaksin Covid-19. 

“Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan mengingat tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan Covid-19,” tutur Puan dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (29/7/2022).

Pemerintah juga tengah menjalankan pemberian dosis keempat bagi masyarakat umum untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh, sekaligus upaya mengurangi penyebaran varian baru. 

Pasalnya, kemunculan Omicron varian BA.5 baru-baru ini, memungkinkan reinfeksi terhadap warga khususnya kelompok rentan seperti lansia. 

 

Total Anggaran Vaksinasi Covid-19 Sejak 2020-2023

Sejak diluncurkannya program vaksinasi massal, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran kesehatan yang terfokus untuk penanganan pandemi Covid-19.

Mulai dari dana sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, Rp188 triliun pada 2021, dan Rp82,4 triliun pada 2022. Belum lagi biaya kesehatan pendukung untuk penanganan Covid-19 sehingga mencapai Rp1.895,5 triliun selama tiga masa krisis tersebut. 

Namun, saat ini anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 menurun tajam. Dikutip dari Bisnis, pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran belanja untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pasalnya, mempertimbangkan data dan situasi epidemiologi kasus Covid-19 serta  munculnya varian baru, pemerintah justru menggencarkan percepatan vaksinasi Covid-19 pada 2023. 

Dalam surat edaran Kementerian Kesehatan RI, disampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 dosis booster ke-2 dapat diberikan bagi masyarakat umum. Pembiayaan yang akan disisihkan untuk mendanai program yang sedang berjalan tersebut masih terus dikalkulasikan.

Masalahnya, sasaran yang diharapkan ternyata masih jauh dari target. Realisasi vaksinasi dosis keempat baru mencapai 1,74 persen.

Padahal, booster kedua terhadap masyarakat umum telah diputuskan akan diberikan secara gratis. Diutamakan bagi mereka yang sudah lebih dari enam bulan setelah melakukan vaksinasi booster pertama.

Adapun isu terkait vaksinasi berbayar, masih terus dalam pengkajian dan pemantauan Kemenkes. Kalaupun kebijakan ini diterapkan, vaksin berbayar akan menjadi opsi masyarakat saja atau bersifat tidak wajib. 



Penulis : Nisrina Khairunnisa

Editor   : Crysania Suhartanto


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025