Share

Home Stories

Stories 21 Desember 2022

Taliban Tutup Universitas untuk Perempuan Afghanistan

Pemerintahan Taliban Afghanistan telah melarang perempuan untuk menempuh pendidikan di universitas.

Wanita Afghanistan. -Reuters-

Context, JAKARTA - Pemerintahan Taliban Afghanistan telah melarang perempuan untuk menempuh pendidikan di universitas. Informasi ini tertuang dalam sebuah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada Selasa (20/12/2022).

Dalam surat tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi Neda Mohammad Nadeem mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan universitas negeri maupun swasta di Afghanistan untuk menangguhkan akses ke siswa perempuan.

“Anda semua diinformasikan untuk segera melaksanakan perintah penangguhan pendidikan (untuk) perempuan sampai pemberitahuan lebih lanjut,” tulis Neda, dikutip dari Al Jazeera.


Ketatnya Aturan di Bawah Taliban

Dilansir BBC, sejak Taliban menguasai Afghanistan tahun lalu, banyak perubahan kebijakan yang terjadi di negara tersebut, dan salah satunya ada di sektor pendidikan

Awalnya, perempuan masih diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran di universitas. Namun, mata pelajaran yang bisa mereka ambil sangat terbatas. Para siswa perempuan dikabarkan dilarang untuk mempelajari ilmu kedokteran hewan, teknik, ekonomi, dan pertanian. Selain itu, pelajaran jurnalisme juga sangat dibatasi.

Selain itu, ruang kelas dan pintu masuk dibedakan berdasarkan gender, dan siswa perempuan hanya dapat diajar oleh dosen perempuan, atau dosen laki-laki yang sudah tua.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan Taliban di sektor pendidikan semakin ketat. Kali ini, bukan hanya pembatasan saja, namun Taliban memutuskan untuk melarang perempuan menempuh pendidikan di universitas.

Menurut Taliban, apa yang dilakukan mereka adalah cara untuk menjaga kepentingan nasional dan kehormatan perempuan. Beberapa pejabat Taliban juga mengatakan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara.

Diketahui, penyebab pelarangan ini bukan semata-mata untuk menegakkan “Syariat Islam” ala Taliban saja, namun juga karena kurangnya dana di sektor pendidikan, dan dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk merombak silabus sesuai yang diinginkan pemerintahan Taliban.


Tanggapan PBB

Menanggapi hal ini, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah hal yang sangat mengganggu. “Ini jelas melanggar janji lain dari Taliban,” kata Dujarric.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah membuat perempuan Afghanistan semakin kehilangan ruang, tidak hanya dalam pendidikan, namun dalam hal lainnya.

“Ini adalah langkah lain yang sangat meresahkan dan sulit membayangkan bagaimana suatu negara dapat berkembang, dapat mengatasi semua tantangan yang dimilikinya tanpa partisipasi aktif perempuan dan pendidikan mereka,” ujar Stephane.



Penulis : Naufal Jauhar Nazhif

Editor   : Context.id

Stories 21 Desember 2022

Taliban Tutup Universitas untuk Perempuan Afghanistan

Pemerintahan Taliban Afghanistan telah melarang perempuan untuk menempuh pendidikan di universitas.

Wanita Afghanistan. -Reuters-

Context, JAKARTA - Pemerintahan Taliban Afghanistan telah melarang perempuan untuk menempuh pendidikan di universitas. Informasi ini tertuang dalam sebuah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada Selasa (20/12/2022).

Dalam surat tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi Neda Mohammad Nadeem mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan universitas negeri maupun swasta di Afghanistan untuk menangguhkan akses ke siswa perempuan.

“Anda semua diinformasikan untuk segera melaksanakan perintah penangguhan pendidikan (untuk) perempuan sampai pemberitahuan lebih lanjut,” tulis Neda, dikutip dari Al Jazeera.


Ketatnya Aturan di Bawah Taliban

Dilansir BBC, sejak Taliban menguasai Afghanistan tahun lalu, banyak perubahan kebijakan yang terjadi di negara tersebut, dan salah satunya ada di sektor pendidikan

Awalnya, perempuan masih diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran di universitas. Namun, mata pelajaran yang bisa mereka ambil sangat terbatas. Para siswa perempuan dikabarkan dilarang untuk mempelajari ilmu kedokteran hewan, teknik, ekonomi, dan pertanian. Selain itu, pelajaran jurnalisme juga sangat dibatasi.

Selain itu, ruang kelas dan pintu masuk dibedakan berdasarkan gender, dan siswa perempuan hanya dapat diajar oleh dosen perempuan, atau dosen laki-laki yang sudah tua.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan Taliban di sektor pendidikan semakin ketat. Kali ini, bukan hanya pembatasan saja, namun Taliban memutuskan untuk melarang perempuan menempuh pendidikan di universitas.

Menurut Taliban, apa yang dilakukan mereka adalah cara untuk menjaga kepentingan nasional dan kehormatan perempuan. Beberapa pejabat Taliban juga mengatakan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara.

Diketahui, penyebab pelarangan ini bukan semata-mata untuk menegakkan “Syariat Islam” ala Taliban saja, namun juga karena kurangnya dana di sektor pendidikan, dan dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk merombak silabus sesuai yang diinginkan pemerintahan Taliban.


Tanggapan PBB

Menanggapi hal ini, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah hal yang sangat mengganggu. “Ini jelas melanggar janji lain dari Taliban,” kata Dujarric.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah membuat perempuan Afghanistan semakin kehilangan ruang, tidak hanya dalam pendidikan, namun dalam hal lainnya.

“Ini adalah langkah lain yang sangat meresahkan dan sulit membayangkan bagaimana suatu negara dapat berkembang, dapat mengatasi semua tantangan yang dimilikinya tanpa partisipasi aktif perempuan dan pendidikan mereka,” ujar Stephane.



Penulis : Naufal Jauhar Nazhif

Editor   : Context.id


RELATED ARTICLES

Perumusan Gagasan Sejarah: Pemerintah Sekarang Vs 1957, Apa Bedanya?

Pemerintah kembali menulis sejarah Indonesia, tapi tanpa riuh debat publik seperti era 1957. Proyek senyap miliaran rupiah dianggap jadi alat legi ...

Renita Sukma . 09 July 2025

Ketika Perang Dagang Mempercepat Eksploitasi Mode

Tarif yang dimaksudkan untuk membela pekerja AS justru memperburuk nasib pekerja di tempat lain

Noviarizal Fernandez . 07 July 2025

Festival Film AI dan Masa Depan Ekspresi Manusia

Festival Film AIFF 2025 mencoba menjembatani antara teknologi AI dan orisinalitas karya seni dalam industri hiburan

Renita Sukma . 07 July 2025

Muatan Politis Proyek Revisi Sejarah Versi Pemerintah

Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia versi pemerintah dianggap bermuatan politis, bukan karena dasar pertimbangan ilmu pengetahuan

Renita Sukma . 25 June 2025