Taliban Tutup Universitas untuk Perempuan Afghanistan

Naufal Jauhar Nazhif - 21 December 2022

Context, JAKARTA - Pemerintahan Taliban Afghanistan telah melarang perempuan untuk menempuh pendidikan di universitas. Informasi ini tertuang dalam sebuah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada Selasa (20/12/2022).

Dalam surat tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi Neda Mohammad Nadeem mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan universitas negeri maupun swasta di Afghanistan untuk menangguhkan akses ke siswa perempuan.

“Anda semua diinformasikan untuk segera melaksanakan perintah penangguhan pendidikan (untuk) perempuan sampai pemberitahuan lebih lanjut,” tulis Neda, dikutip dari Al Jazeera.

Ketatnya Aturan di Bawah Taliban

Dilansir BBC, sejak Taliban menguasai Afghanistan tahun lalu, banyak perubahan kebijakan yang terjadi di negara tersebut, dan salah satunya ada di sektor pendidikan

Awalnya, perempuan masih diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran di universitas. Namun, mata pelajaran yang bisa mereka ambil sangat terbatas. Para siswa perempuan dikabarkan dilarang untuk mempelajari ilmu kedokteran hewan, teknik, ekonomi, dan pertanian. Selain itu, pelajaran jurnalisme juga sangat dibatasi.

Selain itu, ruang kelas dan pintu masuk dibedakan berdasarkan gender, dan siswa perempuan hanya dapat diajar oleh dosen perempuan, atau dosen laki-laki yang sudah tua.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan Taliban di sektor pendidikan semakin ketat. Kali ini, bukan hanya pembatasan saja, namun Taliban memutuskan untuk melarang perempuan menempuh pendidikan di universitas.

Menurut Taliban, apa yang dilakukan mereka adalah cara untuk menjaga kepentingan nasional dan kehormatan perempuan. Beberapa pejabat Taliban juga mengatakan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara.

Diketahui, penyebab pelarangan ini bukan semata-mata untuk menegakkan “Syariat Islam” ala Taliban saja, namun juga karena kurangnya dana di sektor pendidikan, dan dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk merombak silabus sesuai yang diinginkan pemerintahan Taliban.

Tanggapan PBB

Menanggapi hal ini, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah hal yang sangat mengganggu. “Ini jelas melanggar janji lain dari Taliban,” kata Dujarric.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah membuat perempuan Afghanistan semakin kehilangan ruang, tidak hanya dalam pendidikan, namun dalam hal lainnya.

“Ini adalah langkah lain yang sangat meresahkan dan sulit membayangkan bagaimana suatu negara dapat berkembang, dapat mengatasi semua tantangan yang dimilikinya tanpa partisipasi aktif perempuan dan pendidikan mereka,” ujar Stephane.

Editor : Context.id