Context.id, JAKARTA - Salah satu kesepakatan yang dirampungkan dalam KTT G20 adalah penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

\\r\\n

Hal ini pun tertuang dalam poin 12 dalam deklarasi pemimpin negara G20 dalam konferensi di Bali, pada Rabu (16/11/2022).

\\r\\n

Keputusan tersebut diambil karena negara-negara G20 memiliki komitmen untuk mencapai target SDG 7. Selain itu, diharapkan juga dapat menutup kesenjangan akses energi dunia dan menghapus kemiskinan energi. 

\\r\\n

Lebih lanjut, negara-negara G20 juga berjanji akan mempercepat transisi energi agar lebih cepat dalam mencapai tujuan iklim.                    

\\r\\n

Senada, Dana Moneter Internasional (IMF) melalui Direktur Pelaksana, Kristalina Inanova Georgieva-Kinova menyatakan bahwa IMF akan mendorong Indonesia menghapus subsidi BBM. Pasalnya, pada tahun depan harga energi diprediksi akan tetap tinggi dan dunia masih dihantui krisis energi jika Perang Ukraina-Rusia masih belum kunjung selesai.
 

\\r\\n

\\r\\n

Isu Sudah Lama Bergulir

\\r\\n

Menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyatakan bahwa isu penghapusan subsidi BBM bukanlah hal yang baru lagi.

\\r\\n

Pada pertengahan tahun ini, Bank Dunia bahkan juga pernah mendorong Presiden Jokowi untuk menaikan harga BBM di Indonesia hingga tidak ada subsidi.  

\\r\\n

Namun menurut Bhima, sebelum regulasi tersebut diputuskan, pemerintah harus memastikan adanya anggaran khusus untuk pembelian peralatan listrik bagi masyarakat. Misalnya dengan kapal listrik bagi nelayan dan traktor baterai untuk petani.

\\r\\n

Pasalnya, jika pemerintah mencabut subsidi tersebut, masyarakat tersebut yang akan terkena imbas paling besar. Padahal, mereka membutuhkan alternatif untuk menjalankan pekerjaannya. Selain itu perlu ada konsistensi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada minyak, misalnya dengan adanya pajak karbon dan subsidi transportasi publik. 

\\r\\n

“Saya kira ini perlu kehati-hatian dalam transisi energi sampai pemerintah punya arah jelas soal alternatif. Dan jangan sampai berdampak ke bansos. Jangan sampai bansos terlalu kecil sehingga mengakibatkan jumlah orang miskin bertambah,” ujar Bhima dikutip dari Tempo. 

\\r\\n

\\r\\n

\\r\\n

Orang Kaya Tidak Boleh Pakai Subsidi BBM

\\r\\n

Menurut  Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Inanova Georgieva-Kinova, masih banyak orang kaya di Indonesia yang membeli BBM dan LPG dengan harga subsidi karena penyaluran barang masih secara terbuka. Padahal, subsidi seharusnya diperuntukan hanya untuk masyarakat dengan golongan miskin. 

\\r\\n

Oleh karena itu, Kristalina pun menyarankan agar pemerintah Indonesia mengidentifikasi pihak mana yang paling rentan dan memerlukan bantuan, agar bantuan yang diberikan juga jadi lebih optimal.

\\r\\n

“Pesan penting bagi pemerintah adalah untuk mengidentifikasi siapa pihak yang paling rentan di masyarakat. Berikan dukungan kepada mereka, bukan kepada semua orang,” ujar Kristalina, pada Jumat (18/11/2022) dikutip dari Tempo.

\\r\\n\\r\\n

\\r\\n\\r\\n

\\r\\n

Berbagai Cara Telah Diupayakan Pemerintah

\\r\\n

Dikutip dari kajian Pusat Penelitian DPR, sebenarnya sudah lama belanja subsidi pemerintah dinilai tidak tepat sasaran. Contohnya pada Data Susenas 2015 saja menunjukkan bahwa subsidi solar sudah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. 

\\r\\n

Padahal, dalam kurun waktu 2017-2020 saja, belanja subsidi energi secara umum mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,7 persen, yakni Rp166.401 miliar menjadi Rp248.557 miliar. Alhasil, hal inipun mempersempit ruang fiskal pemerintah. 

\\r\\n

Oleh karena itu, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan beragam solusi untuk mengatasi dampak negatif penghapusan BBM, mulai dari pemberian subsidi langsung kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, dan pengalihan kepada subsidi non-energi. Namun, tetap saja, hal ini harus dipersiapkan dengan matang agar skema tersebut benar-benar tepat sasaran.