Stories - 20 September 2022

Empat Negara Resmi Larang WN Rusia Masuk Wilayahnya

Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia sudah menutup perbatasan mereka untuk warga negara Rusia.


Turis dan pejalan kaki di Old Town, Warsawa, Polandia, pada (16/8/2022). - Bloomberg -

Context.id, JAKARTA - Empat negara anggota Uni Eropa yang berada di perbatasan Rusia, yakni Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia sudah menutup perbatasan mereka untuk warga negara tersebut.

Namun, larangan tersebut hanya untuk pengunjung dengan tujuan pariwisata, nudaya, olahraga, dan bisnis. Sedangkan bagi pemegang izin tempat tinggal, anggota keluarga, korban kasus kemanusiaan, dan pemberontak dibebaskan dari larangan tersebut.

Selain itu, Finlandia yang juga berbatasan dengan Rusia sebenarnya sudah memangkas jumlah visa yang dikeluarkan untuk warga negara Rusia yakni hanya 10 persen dari yang didaftarkan. Namun, Finlandia belum bergabung dengan empat negara tersebut untuk melarang para turis Rusia untuk masuk ke negaranya.

Diketahui, kebijakan-kebijakan ini diberlakukan sebagai tanggapan negara barat atas invasi Rusia ke Ukraina.

Sebenarnya, Uni Eropa sudah membuat keputusan untuk mempersulit pembuatan visa dari Rusia ke negara-negara Uni Eropa, tetapi empat negara ini yang pertama kali bertindak untuk melarang warga Rusia untuk masuk ke wilayahnya.

Diketahui, menurut catatan dari Uni Eropa dan dilansir dari Moscow Times, lebih dari 1 juta penduduk Rusia masuk ke daerah Uni Eropa pada semester 1 2022, yang mana dianggap mengganggu keamanan daerah-daerah barat.

Lebih lanjut, hampir 66 persen penduduk tersebut masuk dari negara-negara Baltik dan Polandia. Sedangkan 33 persen sisanya masuk dari negara Finlandia.


Diprotes Rusia

Ketika larangan Polandia dan negara-negara baltik mulai diberlakukan, kedutaan Rusia menganggap bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang berlebihan.


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Pencemaran Udara Perlu Diiringi Penegakkan Hukum

Penyelesaian persoalan pencemaran udara perlu diiringi dengan penegakkan hukum

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Polemik Utang Pemerintah ke BUMN

Pemerintah diminta untuk segera membayarkan utang atau tanggungannya kepada BUMN agar tidak mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kejagung Dalami Korupsi Dana Sawit di BPDPKS

Kerugian negara dalam dugaan korupsi di BPDPKS ini karena ada korporasi yang mendapatkan dana pengembangan biodiesel tapi hasilnya tidak sesuai

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kementerian BUMN Gandeng Kejagung Awasi Dana Pensiun

Amburadulnya pengelolaan dana pensiun badan usaha milik negara (Dapen BUMN) yang dapat mengakibatkan kerugian besar menjadi perhatian pemerintah

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023