Share

Home Stories

Stories 01 September 2022

Polemik Larangan Visa Uni Eropa-Rusia

27 menteri luar negeri yang tergabung dalam Uni Eropa sudah sepakat untuk mengurangi jumlah visa baru kepada warga negara Rusia.

Ilustrasi Uni Eropa. - Bloomberg -

Context.id, JAKARTA - Ancaman Presiden Ukraina Zelensky mengenai larangan warga Rusia memasuki wilayah Eropa akan menjadi kenyataan. Baru-baru ini, 27 menteri luar negeri yang tergabung dalam Uni Eropa sudah sepakat untuk mengurangi jumlah visa baru kepada warga negara Rusia. 

Pasalnya, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyatakan telah banyak warga Rusia yang masuk ke wilayah Uni Eropa sejak pertengahan Juli, yang dapat meningkatkan risiko keamanan bagi negara-negara Uni Eropa. 

Menurut Badan Pengawas Perbatasan Uni Eropa (Frontex) dilansir dari Tempo, hampir satu juta turis dengan paspor Rusia datang ke Uni Eropa sejak perang di Ukraina berlangsung. Adapun para turis tersebut paling banyak mengunjungi Finlandia (333.000 orang), Estonia (234.000 orang), serta Lituania (132.000 orang).


Kenapa Seluruh Uni Eropa, Bukan Tiga Negara Tersebut?

 

Sebelumnya, 26 negara Eropa telah bekerja sama untuk menghapus perbatasan di antara mereka, sehingga penduduk bebas berpindah negara tanpa memerlukan visa. Namun, jika warga negara di luar negara yang bekerja sama ingin berkunjung, maka mereka harus membuat visa Schengen atau area penghapusan perbatasan tersebut. 

Area Schengen ini mencakup Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss. 

Oleh sebab itu, dikarenakan tiga negara tersebut tergabung dalam visa Schengen, maka untuk melarang adanya warga Rusia yang lebih banyak masuk ke negara mereka, dibutuhkan persetujuan dari ke-26 negara.


Apa Bisa Ada Larangan Pembuatan Visa?

 

Kanselir Jerman Olaf Scholz sebenarnya sempat menyatakan bahwa larangan perjalanan secara menyeluruh akan sulit karena hal tersebut akan berdampak pada warga yang tidak bersalah.  

Senada Komisi Uni Eropa juga menyatakan bahwa larangan visa menyeluruh terhadap orang Rusia akan sulit untuk diterapkan, apalagi hal tersebut akan melanggar hukum internasional. 


Emang Apa Saja Kondisi Khusus Pengeluaran Visa Schengen?

 

Dilansir dari Tempo, untuk mematuhi hukum internasional, beberapa bentuk perjalanan harus diizinkan, terutama atas alasan kemanusiaan. Mulai dari migran karena bencana hingga warga yang mengalami bahaya.


Bagaimana Cara Membuat Visa Schengen?

 

Dikutip dari Schengen Visa Info, cara pembuatan visa Schengen adalah sebagai berikut.

1. Pertama-tama Anda harus mengetahui apakah negara tujuan Anda dan negara asal Anda menjalin kerja sama dan membutuhkan visa Schengen atau tidak.
2. Jika iya, ketahui berapa lama Anda akan mengunjungi negara tujuan dan tujuan Anda mengunjungi negara tersebut.
3. Ketahui negara mana yang pertama kali Anda kunjungi. Lalu, cari tahu dimana Anda perlu melamar, apakah kedutaan/ salah satu konsulat/ pusat visa?
4. Ketahui kapan Anda perlu melamar visa tersebut. Diketahui, visa paling awal diajukan enam bulan sebelum Anda memulai perjalanan dan paling lambat 15 hari kerja sebelum anda memulai bepergian.
5. Setelah mengetahui jawaban dari langkah satu hingga empat, Anda dapat memesan janji temu visa Schengen di tempat pemesanan visa yang telah ditentukan sebelumnya.
6. Lalu, Anda melanjutkan dengan mulai mengisi informasi aplikasi visa dengan benar dan jujur, kumpulkan dokumen yang diperlukan, menghadiri wawancara visa, serta membayar biaya visa. 
7. Normalnya, waktu penerimaan visa dapat berlangsung 15 hingga 45 hari. Namun, seperti yang dipaparkan sebelumnya, khusus untuk warga negara Rusia akan memakan waktu lebih lama dari periode tersebut.



Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

Stories 01 September 2022

Polemik Larangan Visa Uni Eropa-Rusia

27 menteri luar negeri yang tergabung dalam Uni Eropa sudah sepakat untuk mengurangi jumlah visa baru kepada warga negara Rusia.

Ilustrasi Uni Eropa. - Bloomberg -

Context.id, JAKARTA - Ancaman Presiden Ukraina Zelensky mengenai larangan warga Rusia memasuki wilayah Eropa akan menjadi kenyataan. Baru-baru ini, 27 menteri luar negeri yang tergabung dalam Uni Eropa sudah sepakat untuk mengurangi jumlah visa baru kepada warga negara Rusia. 

Pasalnya, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyatakan telah banyak warga Rusia yang masuk ke wilayah Uni Eropa sejak pertengahan Juli, yang dapat meningkatkan risiko keamanan bagi negara-negara Uni Eropa. 

Menurut Badan Pengawas Perbatasan Uni Eropa (Frontex) dilansir dari Tempo, hampir satu juta turis dengan paspor Rusia datang ke Uni Eropa sejak perang di Ukraina berlangsung. Adapun para turis tersebut paling banyak mengunjungi Finlandia (333.000 orang), Estonia (234.000 orang), serta Lituania (132.000 orang).


Kenapa Seluruh Uni Eropa, Bukan Tiga Negara Tersebut?

 

Sebelumnya, 26 negara Eropa telah bekerja sama untuk menghapus perbatasan di antara mereka, sehingga penduduk bebas berpindah negara tanpa memerlukan visa. Namun, jika warga negara di luar negara yang bekerja sama ingin berkunjung, maka mereka harus membuat visa Schengen atau area penghapusan perbatasan tersebut. 

Area Schengen ini mencakup Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss. 

Oleh sebab itu, dikarenakan tiga negara tersebut tergabung dalam visa Schengen, maka untuk melarang adanya warga Rusia yang lebih banyak masuk ke negara mereka, dibutuhkan persetujuan dari ke-26 negara.


Apa Bisa Ada Larangan Pembuatan Visa?

 

Kanselir Jerman Olaf Scholz sebenarnya sempat menyatakan bahwa larangan perjalanan secara menyeluruh akan sulit karena hal tersebut akan berdampak pada warga yang tidak bersalah.  

Senada Komisi Uni Eropa juga menyatakan bahwa larangan visa menyeluruh terhadap orang Rusia akan sulit untuk diterapkan, apalagi hal tersebut akan melanggar hukum internasional. 


Emang Apa Saja Kondisi Khusus Pengeluaran Visa Schengen?

 

Dilansir dari Tempo, untuk mematuhi hukum internasional, beberapa bentuk perjalanan harus diizinkan, terutama atas alasan kemanusiaan. Mulai dari migran karena bencana hingga warga yang mengalami bahaya.


Bagaimana Cara Membuat Visa Schengen?

 

Dikutip dari Schengen Visa Info, cara pembuatan visa Schengen adalah sebagai berikut.

1. Pertama-tama Anda harus mengetahui apakah negara tujuan Anda dan negara asal Anda menjalin kerja sama dan membutuhkan visa Schengen atau tidak.
2. Jika iya, ketahui berapa lama Anda akan mengunjungi negara tujuan dan tujuan Anda mengunjungi negara tersebut.
3. Ketahui negara mana yang pertama kali Anda kunjungi. Lalu, cari tahu dimana Anda perlu melamar, apakah kedutaan/ salah satu konsulat/ pusat visa?
4. Ketahui kapan Anda perlu melamar visa tersebut. Diketahui, visa paling awal diajukan enam bulan sebelum Anda memulai perjalanan dan paling lambat 15 hari kerja sebelum anda memulai bepergian.
5. Setelah mengetahui jawaban dari langkah satu hingga empat, Anda dapat memesan janji temu visa Schengen di tempat pemesanan visa yang telah ditentukan sebelumnya.
6. Lalu, Anda melanjutkan dengan mulai mengisi informasi aplikasi visa dengan benar dan jujur, kumpulkan dokumen yang diperlukan, menghadiri wawancara visa, serta membayar biaya visa. 
7. Normalnya, waktu penerimaan visa dapat berlangsung 15 hingga 45 hari. Namun, seperti yang dipaparkan sebelumnya, khusus untuk warga negara Rusia akan memakan waktu lebih lama dari periode tersebut.



Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025