Context, JAKARTA - Akibat sejumlah data penting pemerintah dan orang-orang di dalamnya berkali-kali dibobol  Bjorka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim khusus untuk menangani hacker atau peretas tersebut.

Dalam rapat dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi membentuk tim khusus yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sebelumnya, “Bad Actor Bjorka” telah beberapa kali meretas dan membocorkan data-data negara yang bersifat rahasia, seperti data pribadi dari kartu Sim Card dan KPU, data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate, Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan yang terbaru data pribadi Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

Meskipun begitu, Johnny menyebutkan bahwa data-data yang dibocorkan tersebut bukanlah data-data spesifik, melainkan hanya data-data yang bersifat umum. Namun, hal ini tetap akan didalami oleh tim khusus tersebut. 

"Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” ujar Johnny, dikutip dari Bisnis.

Direspons Negatif Netizen

Keputusan yang dilakukan Jokowi untuk menangani Bjorka tersebut ternyata tidak disambut baik oleh banyak netizen. Diketahui, selama ini Bjorka memang sudah dianggap sebagai ‘pahlawan digital’. Pasalnya, Bjorka telah menyerang unsur-unsur pemerintah yang dianggapnya telah merugikan atau menyakiti hati netizen. 

Seperti contohnya, saat ia membocorkan data pribadi Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam unggahan Twitternya, Bjorka melancarkan aksinya tersebut karena Puan dianggap telah menyakiti hati rakyat karena merayakan hari ulang tahun di Gedung DPR pada saat rakyat berdemo soal kenaikan BBM.

"Apa kabar Bu @puanmaharani_ri? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor Anda?" tulis Bjorka melalui unggahannya di akun twitter @bjorkanism.

Selain itu, Cybersecurity Consultant Teguh Aprianto melalui akun Twitternya juga menyebutkan bahwa lebih baik tim khusus yang dibentuk oleh Jokowi tersebut digunakan untuk mengaudit Kominfo dan BSSN.

“Daripada tim ini dibikin cuma untuk ngurusin 1 orang atau 1 kelompok, mendingan dipakai untuk audit @kemkominfo dan @BSSN_RI secara keseluruhan. Periksa apakah selama ini mereka beneran kerja apa engga. Indikator kinerja mereka selama ini gimana?” tulis Teguh melalui akun Twitternya @secgron.

Pemerintah Perkuat Perlindungan Data Pribadi

Serangan bertubi-tubi yang dilakukan Bjorka dalam satu bulan terakhir ini sepertinya baru membuat pemerintah sadar bahwa sistem perlindungan data pribadinya sangatlah buruk. Karena itu, Johnny menyebutkan bahwa pemerintah akan terus membahas Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita,” harap Johnny.

Selain sedang berusaha memperkuat perlindungan data pribadi, Johnny juga meminta kerja sama dari seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama menghadapi bahaya di ruang digital. 

“Bahaya di dalam ruang digital itu adalah tentunya tindakan kriminal digital. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan,” ujarnya.