Stories - 07 September 2022

Andika Tepis Isu Konflik dengan KSAD Dudung

Soal kabar ketidakharmonisan dirinya dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Andika mengatakan hal itu tidak benar.


Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dipanggul ramai-ramai oleh prajurit marinir. -Antara-

Context, JAKARTA - Kabar ketidakharmonisan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, disebut tidaklah benar.

Andika mengklarifikasi jika dirinya masih berhubungan baik dengan Dudung. Kabar mengenai adanya perbedaan pendapat antara dua jenderal tersebut ditepis oleh Andika. Menurutnya, semua hal yang dijalankan dirinya dan Dudung masih sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

"Kita tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan, jadi tidak ada yang berbeda pendapat dan kemudian melenceng dari tugas pokok fungsi kita," jelas Andika dikutip dari Bisnis.

Selain itu, Andika juga menyatakan bahwa dirinya saat ini hanya fokus kepada tugas pokok TNI. "Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya, manakala hal itu diterima A, B, C ya terserah bagaimana yang menyikapinya. Saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan," tegas Andika.

Lanjutnya, ia juga menyebutkan kalau beredarnya isu mengenai keretakan hubungan antara dirinya dan Dudung, tidak akan menjadi penghalang bagi mereka untuk bekerja bersama.


Dugaan Penyebab Konflik Panglima TNI dan KSAD

Dari kabar yang beredar, penyebab retaknya hubungan dua jenderal tersebut disebabkan oleh anak dari KSAD Dudung tidak lolos Akademi Militer (Akmil). Tidak jelas seperti apa detail dari permasalahannya. Namun, Andika membantah tentang hal ini.

Selain itu, Andika juga mengatakan jika anak dari Dudung saat ini sudah diterima masuk ke Akmil. "Sekarang sudah masuk, sudah masuk jadi bagian dari mereka yang diterima," jelas Andika.


Ditanggapi DPR

Menanggapi isu ini, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid mengatakan bahwa internal TNI harus solid. Maka dari itu, ia ingin isu soal keretakan hubungan antara dua petinggi TNI ini tidak diperpanjang, karena keduanya sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah di antara keduanya.

Kabar mengenai retaknya hubungan dua jenderal tersebut memang cukup meresahkan banyak pihak. Karena hal tersebut, DPR sempat menyinggungnya pada rapat dengar pendapat Komisi I bersama TNI. Pada saat itu, anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyinggung soal keretakan hubungan dua jenderal tersebut yang disebabkan oleh anak dari Dudung yang tidak lulus Akmil karena tidak cukup usia.

Namun sayangnya, pada rapat tersebut Dudung tidak bisa hadir, sehingga tidak bisa mengklarifikasi langsung soal isu ini. Namun, Meutya menyebutkan bahwa ketidakhadiran Dudung pada saat itu karena dirinya sedang kunjungan kerja ke luar kota.

“Jenderal Dudung minta maaf tidak dapat hadir, menjelaskan ketidakhadirannya semata karena ada urgensi beliau harus berangkat ke Lampung. Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik-baik saja dan jika diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya, beliau akan hadir," kata Meutya dikutip dari Tempo.


Penulis : Naufal Jauhar Nazhif

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Pencemaran Udara Perlu Diiringi Penegakkan Hukum

Penyelesaian persoalan pencemaran udara perlu diiringi dengan penegakkan hukum

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Polemik Utang Pemerintah ke BUMN

Pemerintah diminta untuk segera membayarkan utang atau tanggungannya kepada BUMN agar tidak mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kejagung Dalami Korupsi Dana Sawit di BPDPKS

Kerugian negara dalam dugaan korupsi di BPDPKS ini karena ada korporasi yang mendapatkan dana pengembangan biodiesel tapi hasilnya tidak sesuai

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kementerian BUMN Gandeng Kejagung Awasi Dana Pensiun

Amburadulnya pengelolaan dana pensiun badan usaha milik negara (Dapen BUMN) yang dapat mengakibatkan kerugian besar menjadi perhatian pemerintah

Noviarizal Fernandez | 21-09-2023