Stories - 02 August 2022

Situs Judi Online Masuk PSE, Kemenkeu: Peluang Bagus!

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo menyatakan jika benar 10 platform tersebut adalah judi online, maka ini peluang bagus menangkapnya.


Pemblokiran beberapa situs dan platform oleh Kominfo.

Context.id, JAKARTA - Baru-baru ini, publik sempat dihebohkan dengan 10 laman yang diduga sebagai situs judi online, terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Namun, hal ini ternyata tidak diambil pusing oleh Kemkominfo. Pasalnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa sejumlah situs tersebut hanyalah permainan. “Kami sudah cek dan itu hanya permainan kartu, bukan judi online. Coba dicek saja,” ujar Semuel. 

Sementara di kesempatan berbeda, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyatakan, jika benar 10 platform tersebut adalah judi online, maka ini adalah peluang bagus untuk mengendus tindak pidana tersebut. 

Menurutnya, terdaftarnya kesepuluh platform tersebut bisa menjadi pintu masuk penegak hukum untuk memeriksa aspek legalitas dari bisnis tersebut.

Selain itu, Prastowo juga menyatakan bahwa PSE yang terdaftar di Kemkominfo dapat menjadi sumber informasi bagi Ditjen Pajak. Dimana, Ditjen Pajak dapat dengan mudah memeriksa kewajiban perpajakan yang ada di layanan serta perusahaan. 

“Bisa, mestinya (dimintai pajak). Tinggal nanti kami cek dari sisi regulasi, makanya kan dengan begitu kita jadi tahu yang daftar apa, pajaknya, begitu memenuhi syarat, jadikan PKP (pengusaha kena pajak) dan dia memungut (pajak). Bahkan mungkin bisa jadi dia memenuhi syarat sebagai subjek pajak, kita tidak tahu kan,” ujar Prastowo.

Menurut Prastowo, pengenaan pajak penghasilan (PPh) bisa tetap berlaku, meskipun terindikasi adanya praktik judi online di situs tersebut, karena PPh bisa berasal dari sumber manapun. 

“Ini kesempatan untuk mengintegrasikan, termasuk, katakanlah Polri di sini bisa masuk kalau itu terkait dengan judi, misalnya. Itu kan juga bisa terlibat dalam hal ini menurut saya. Misalnya secara regulasi tidak boleh, Polri harus masuk. Kalau ada kewajiban pajak yang belum dilunasi kan bisa ditagihkan sekalian sebenarnya,” ujar Prastowo.


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Teknologi Digital dan Solusi Perubahan Iklim

Teknologi digital bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi atau meminimalisir dampak perubahan iklim

Context.id | 01-03-2024

Ketika Raksasa OTT Saling Klaim Istilah Local Pride

Platform over the top (OTT) konten video streaming saling bersaing menguasai pasar Indonesia, salah satunya dengan embel-embel konten lokal.

Noviarizal Fernandez | 01-03-2024

Tolak Usul Prancis, Anggota NATO Enggan Masuk Wilayah Ukraina

Usulan Presiden Prancis agar pasukan NATO memasuki wilayah Ukraina untuk ikut memerangi Rusia mendapat penolakan keras dari negara-negara anggota ...

Context.id | 29-02-2024

Kans Indonesia Gabung Klub Negara Maju

Indonesia masih punya waktu 2-3 tahun untuk menyelesaikan proses menjadi anggota OECD

Context.id | 29-02-2024