Context.id, JAKARTA - Pada 18 Juli lalu, hakim federal di Texas menggelar sidang yang kemungkinan menjadi yang terakhir dalam kasus pemerintah Amerika Serikat melawan Boeing. 

Setelah lima tahun berperkara, hasilnya lebih menguntungkan Boeing dan menjadi kemunduran permanen bagi mereka yang berharap perusahaan ini bertanggung jawab atas pelanggaran keselamatan selama satu dekade.

Pada 2021, situasi Boeing terlihat sangat suram. Departemen Kehakiman AS menuduh Boeing bersekongkol untuk menipu pemerintah terkait perangkat lunak Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) pada 737 MAX. 

Perangkat ini terkait dengan kematian 346 orang dalam kecelakaan pesawat Lion Air 610 dan Ethiopian Airlines 302.

Setelah berlarut-larut dalam proses hukum, Boeing setuju mengaku bersalah pada Juli 2024 untuk menghindari pengadilan pidana. 

Melalui kesepakatan damai, Boeing harus membayar hampir US$2,5 miliar kepada maskapai, keluarga korban, dan pemerintah, serta menerima pengawasan selama tiga tahun oleh konsultan keselamatan independen. 

Namun, kesepakatan ini dibatalkan oleh hakim federal pada Desember dan tanggal sidang ditetapkan pada Juni 2025.

Jika dinyatakan bersalah, Boeing tidak bisa hanya melunasi denda dan bebas. Perusahaan akan dikenai pengawasan pemerintah yang ketat dan permanen dalam seluruh aspek bisnisnya. 

Sayangnya, kebijakan ini sudah dicabut oleh Kongres pada 2005 karena tekanan industri penerbangan dan pertahanan.

Sebagai informasi, Boeing menyumbang US$1 juta untuk dana pelantikan Trump dan CEO Boeing ikut mendampingi Trump selama kunjungan ke Qatar.

Pada Mei 2025, strategi penegakan hukum Departemen Kehakiman berubah, termasuk penyerahan kasus Boeing. 

Departemen menghentikan tuntutan pidana berat terhadap Boeing dan malah memilih denda finansial yang lebih ringan dengan beberapa persyaratan pengawasan internal di perusahaan.

Boeing berhasil lolos dari status pelaku kejahatan korporasi, sehingga tidak harus menjalani pengawasan ketat seperti model regulasi sebelum 2005. Mereka juga tetap diizinkan mengaudit sendiri produk-produk mereka. 

Hal ini sangat disayangkan oleh para korban kecelakaan dan pengamat, karena riwayat Boeing menunjukkan perusahaan ini sulit belajar dari kesalahan dan memprioritaskan keuntungan daripada keselamatan.

Kegagalan pengawasan ini memperlihatkan bagaimana Boeing memengaruhi keputusan hukum dan politik dengan menggunakan kekuatan ekonominya. 

Padahal Boeing melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan salah satu bencana penerbangan paling mematikan dalam sejarah. 

Meski mendapat denda besar dan harus membayar kompensasi, Boeing tetap bisa melanjutkan operasionalnya tanpa perubahan budaya mendasar yang diperlukan demi keselamatan penumpang.