Share

Home Stories

Stories 12 Agustus 2025

Taman Bendera Pusaka, dari Padel Gratis hingga Penolakan Pedagang

Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membangun Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan yang bakal memiliki banyak fasilitas namun kehadirannya ditolak sebagian pedagang

Megawati hadir meninjau groundbreaking pembangunan Taman Bendera Pusaka yang digagas Pemprov Jakarta/ Context-Jessica Soehandoko

Context.id, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membangun Taman Bendera Pusaka, yang akan menggabungkan tiga taman di Jakarta Selatan. Taman seluas 5,6 hektare ini bakal memiliki fasilitas padel gratis hingga berfungsi membantu mengendalikan banjir. 

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di area taman akan diintegrasikan untuk mengurangi risiko banjir. Sementara untuk fasilitas padel, pengguna dapat menggunakannya secara cuma-cuma dan hanya perlu membawa peralatan sendiri.

Pramono menargetkan taman multifungsi ini rampung pada Desember 2025. Groundbreaking dilakukan pada Jumat (8/8/2025) pekan lalu tanpa ada woro-woro. Keputusan untuk tidak mengundang banyak pihak karena menurutnya ada pihak yang “ingin mengganggu” pembangunan taman ini. 

Pramono tidak menyebut pihak yang ditudingnya mengganggu, namun, sebagai informasi, pembangunan taman ini mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. Pramono sebelumnya sudah menugaskan Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas UMKM, dan Kepala Dinas Pertamanan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

Pramono juga menyebut, para pedagang sebenarnya sudah menandatangani kesepakatan sejak lebih dari sebulan lalu.

“Ya, saya gak mau ngomong ada sesuatu di belakangnya, tetapi kalau pada saatnya saya pasti akan buka,” jelas Pramono kepada media. 

Meski diwarnai polemik, Pramono menegaskan komitmennya menuntaskan proyek ini. Menurutnya, dengan dibangunnya taman ini, maka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta ke arah yang lebih baik. 

“Ya, saya bilang tetap saja kita selesaikan. Karena itu bagian tanggung jawab saya untuk membuat Jakarta lebih baik, lebih indah, tamannya lebih luas, dan ketika orang melihat apa yang nanti akan selesai di lokasi itu, saya yakin pasti akan memberikan kenyamanan, bagi orang yang akan datang ke taman itu,” pungkas Pramono.

Saat groundbreaking, terlihat kehadiran Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP). Pramono, yang juga kader partai berlogo banteng itu, mengungkapkan undangan untuk Megawati tak bernuansa politik, namun hanya sekadar kesukaannya pada tanaman. 

“Kalau Ibu Mega ini kan memang penggemar tanaman, dan beliau ikut karena sebagai penggemar tanaman, dan beliau bahkan akan menyumbang beberapa tanaman yang bisa di tempat itu. Saya juga baru tahu Ibu Mega dulu pernah belajar tanaman di tempat itu ketika muda,” jelas mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut. 

Jessica Soehandoko



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 12 Agustus 2025

Taman Bendera Pusaka, dari Padel Gratis hingga Penolakan Pedagang

Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membangun Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan yang bakal memiliki banyak fasilitas namun kehadirannya ditolak sebagian pedagang

Megawati hadir meninjau groundbreaking pembangunan Taman Bendera Pusaka yang digagas Pemprov Jakarta/ Context-Jessica Soehandoko

Context.id, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membangun Taman Bendera Pusaka, yang akan menggabungkan tiga taman di Jakarta Selatan. Taman seluas 5,6 hektare ini bakal memiliki fasilitas padel gratis hingga berfungsi membantu mengendalikan banjir. 

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di area taman akan diintegrasikan untuk mengurangi risiko banjir. Sementara untuk fasilitas padel, pengguna dapat menggunakannya secara cuma-cuma dan hanya perlu membawa peralatan sendiri.

Pramono menargetkan taman multifungsi ini rampung pada Desember 2025. Groundbreaking dilakukan pada Jumat (8/8/2025) pekan lalu tanpa ada woro-woro. Keputusan untuk tidak mengundang banyak pihak karena menurutnya ada pihak yang “ingin mengganggu” pembangunan taman ini. 

Pramono tidak menyebut pihak yang ditudingnya mengganggu, namun, sebagai informasi, pembangunan taman ini mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. Pramono sebelumnya sudah menugaskan Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas UMKM, dan Kepala Dinas Pertamanan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

Pramono juga menyebut, para pedagang sebenarnya sudah menandatangani kesepakatan sejak lebih dari sebulan lalu.

“Ya, saya gak mau ngomong ada sesuatu di belakangnya, tetapi kalau pada saatnya saya pasti akan buka,” jelas Pramono kepada media. 

Meski diwarnai polemik, Pramono menegaskan komitmennya menuntaskan proyek ini. Menurutnya, dengan dibangunnya taman ini, maka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta ke arah yang lebih baik. 

“Ya, saya bilang tetap saja kita selesaikan. Karena itu bagian tanggung jawab saya untuk membuat Jakarta lebih baik, lebih indah, tamannya lebih luas, dan ketika orang melihat apa yang nanti akan selesai di lokasi itu, saya yakin pasti akan memberikan kenyamanan, bagi orang yang akan datang ke taman itu,” pungkas Pramono.

Saat groundbreaking, terlihat kehadiran Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP). Pramono, yang juga kader partai berlogo banteng itu, mengungkapkan undangan untuk Megawati tak bernuansa politik, namun hanya sekadar kesukaannya pada tanaman. 

“Kalau Ibu Mega ini kan memang penggemar tanaman, dan beliau ikut karena sebagai penggemar tanaman, dan beliau bahkan akan menyumbang beberapa tanaman yang bisa di tempat itu. Saya juga baru tahu Ibu Mega dulu pernah belajar tanaman di tempat itu ketika muda,” jelas mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut. 

Jessica Soehandoko



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025