Share

Home Stories

Stories 04 Maret 2025

Negara dengan Pengeluaran Militer Terbesar di Dunia

Belanja militer global pada 2023 mencapai US2,44 triliun, naik 6,8% dari tahun sebelumnya

Tank/getimg.ai

Context.id, JAKARTA - Amerika Serikat tetap menjadi negara dengan anggaran militer terbesar di dunia, mengalokasikan US$880 miliar pada 2023 lebih besar dari gabungan delapan negara lain di bawahnya. 

China berada di posisi kedua dengan US$309 miliar, disusul Rusia (US$126 miliar), India (US$83 miliar) dan Arab Saudi (US$74 miliar). Hal itu terungkap dari laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).

Secara keseluruhan, belanja militer global pada 2023 mencapai US$2,44 triliun, naik 6,8% dari tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun 2000, angka ini meningkat lebih dari tiga kali lipat.

Kebijakan pertahanan AS mengalami perubahan besar sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Pada Januari, Trump meminta negara-negara NATO di Eropa meningkatkan anggaran pertahanan mereka hingga 5% dari PDB.

Saat ini, dua pertiga anggota NATO (23 dari 32 negara) telah memenuhi komitmen belanja militer minimal 2% dari PDB. Total anggaran pertahanan NATO pun meningkat menjadi US$1,47 triliun pada 2024.

Sementara itu, Eropa masih mencari cara merespons langkah Trump yang ingin bernegosiasi dengan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina tanpa melibatkan negara-negara Eropa. 

Pertemuan puncak darurat digelar di Paris setelah Konferensi Keamanan Munich, di mana Wakil Presiden AS JD Vance kembali menegaskan Eropa harus lebih mandiri dalam urusan pertahanan.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 04 Maret 2025

Negara dengan Pengeluaran Militer Terbesar di Dunia

Belanja militer global pada 2023 mencapai US2,44 triliun, naik 6,8% dari tahun sebelumnya

Tank/getimg.ai

Context.id, JAKARTA - Amerika Serikat tetap menjadi negara dengan anggaran militer terbesar di dunia, mengalokasikan US$880 miliar pada 2023 lebih besar dari gabungan delapan negara lain di bawahnya. 

China berada di posisi kedua dengan US$309 miliar, disusul Rusia (US$126 miliar), India (US$83 miliar) dan Arab Saudi (US$74 miliar). Hal itu terungkap dari laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).

Secara keseluruhan, belanja militer global pada 2023 mencapai US$2,44 triliun, naik 6,8% dari tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun 2000, angka ini meningkat lebih dari tiga kali lipat.

Kebijakan pertahanan AS mengalami perubahan besar sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Pada Januari, Trump meminta negara-negara NATO di Eropa meningkatkan anggaran pertahanan mereka hingga 5% dari PDB.

Saat ini, dua pertiga anggota NATO (23 dari 32 negara) telah memenuhi komitmen belanja militer minimal 2% dari PDB. Total anggaran pertahanan NATO pun meningkat menjadi US$1,47 triliun pada 2024.

Sementara itu, Eropa masih mencari cara merespons langkah Trump yang ingin bernegosiasi dengan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina tanpa melibatkan negara-negara Eropa. 

Pertemuan puncak darurat digelar di Paris setelah Konferensi Keamanan Munich, di mana Wakil Presiden AS JD Vance kembali menegaskan Eropa harus lebih mandiri dalam urusan pertahanan.



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Sushila Karki, Perdana Menteri Perempuan Pertama di Nepal

Setelah meredanya gelombang protes di Nepal, Sushila Karki ditunjuk sebagai Perdana Menteri Sementara dan disebut menandakan tumbuhnya kepercayaan ...

Renita Sukma . 16 September 2025

Penembak Aktivis Charlie Kirk Ditangkap Setelah 33 Jam Diburu

Tyler Robinson, pria 22 tahun dari Utah, berhasil ditangkap setelah buron 33 jam atas tuduhan membunuh aktivis konservatif Charlie Kirk

Renita Sukma . 14 September 2025

Setelah Penggerebekan Imigrasi AS, Pekerja Korea Selatan Dipulangkan

Sekitar 300 pekerja Korea Selatan akhirnya kembali ke negara setelah sempat ditahan oleh imigrasi AS.

Renita Sukma . 14 September 2025

Ada Tuntutan Bubarkan DPR, Secara Hukum Indonesia Bisa?

Tuntutan pembubaran DPR menggaung saat aksi demonstrasi 25 Agustus 2025. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut hal itu secara hukum tid ...

Renita Sukma . 14 September 2025