Share

Home Stories

Stories 31 Januari 2025

Perlu Regulasi Jelas untuk Mencegah AI Mengulang Kesalahan Medsos

Kurangnya pengawasan medsos menghasilkan dampak negatif dan jangan sampai itu terulang di AI

Ilustrasi AI/Artguru

Context.id, JAKARTA - Teknologi kecerdasan buatan (AI) menawarkan potensi yang luar biasa untuk mengubah berbagai sektor industri dan masyarakat secara luas. 

Namun, saat merangkul kemajuan teknologi ini, kita juga harus belajar dari kesalahan yang terjadi pada perkembangan media sosial yang tidak diatur. 

Kurangnya regulasi yang jelas pada media sosial telah menyebabkan dampak etis yang signifikan, mulai dari masalah privasi hingga penyebaran informasi palsu. 

Seiring dengan berkembangnya AI yang semakin meluas, penting bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.

Saat media sosial pertama kali muncul, optimisme masyarakat sangat tinggi. 

Platform-platform ini menghubungkan orang dari seluruh dunia, memungkinkan komunikasi instan, dan memberikan kebebasan untuk berbagi konten. 

Namun, kurangnya pengawasan dan ketergantungan pada pengguna untuk memahami syarat dan ketentuan yang rumit, menghasilkan dampak negatif yang masih kita hadapi hingga kini.

Pesatnya perkembangan AI yang menyentuh semua sektor kehidupan membuat kita harus bersikap proaktif dalam menciptakan regulasi yang mencegah potensi risiko serupa. 

Tanpa batasan yang jelas, manfaat AI bisa dengan mudah tercemar oleh masalah etika. Tentunya tanggung jawab pengaturan AI tidak hanya terletak pada satu pihak. 

Tiga kelompok utama; pemerintah, perusahaan teknologi, dan pengguna harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem AI yang etis, transparan, dan bertanggung jawab. 

Pemerintah perlu menetapkan peraturan yang jelas, sementara perusahaan harus bertanggung jawab dalam merancang sistem AI yang aman dan tidak diskriminatif. 

Pengguna pun memiliki peran penting dalam mendidik diri dan memastikan standar etika dalam teknologi AI dipatuhi



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 31 Januari 2025

Perlu Regulasi Jelas untuk Mencegah AI Mengulang Kesalahan Medsos

Kurangnya pengawasan medsos menghasilkan dampak negatif dan jangan sampai itu terulang di AI

Ilustrasi AI/Artguru

Context.id, JAKARTA - Teknologi kecerdasan buatan (AI) menawarkan potensi yang luar biasa untuk mengubah berbagai sektor industri dan masyarakat secara luas. 

Namun, saat merangkul kemajuan teknologi ini, kita juga harus belajar dari kesalahan yang terjadi pada perkembangan media sosial yang tidak diatur. 

Kurangnya regulasi yang jelas pada media sosial telah menyebabkan dampak etis yang signifikan, mulai dari masalah privasi hingga penyebaran informasi palsu. 

Seiring dengan berkembangnya AI yang semakin meluas, penting bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.

Saat media sosial pertama kali muncul, optimisme masyarakat sangat tinggi. 

Platform-platform ini menghubungkan orang dari seluruh dunia, memungkinkan komunikasi instan, dan memberikan kebebasan untuk berbagi konten. 

Namun, kurangnya pengawasan dan ketergantungan pada pengguna untuk memahami syarat dan ketentuan yang rumit, menghasilkan dampak negatif yang masih kita hadapi hingga kini.

Pesatnya perkembangan AI yang menyentuh semua sektor kehidupan membuat kita harus bersikap proaktif dalam menciptakan regulasi yang mencegah potensi risiko serupa. 

Tanpa batasan yang jelas, manfaat AI bisa dengan mudah tercemar oleh masalah etika. Tentunya tanggung jawab pengaturan AI tidak hanya terletak pada satu pihak. 

Tiga kelompok utama; pemerintah, perusahaan teknologi, dan pengguna harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem AI yang etis, transparan, dan bertanggung jawab. 

Pemerintah perlu menetapkan peraturan yang jelas, sementara perusahaan harus bertanggung jawab dalam merancang sistem AI yang aman dan tidak diskriminatif. 

Pengguna pun memiliki peran penting dalam mendidik diri dan memastikan standar etika dalam teknologi AI dipatuhi



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025