Stories - 22 June 2022
Anies: Udara Tak Punya KTP, Bukan Cuma Salah Jakarta
Anies bilang kalau buruknya udara di Jakarta ini bukan semata-mata kesalahan Jakarta, tapi bisa saja karena faktor dari wilayah lain.

Context, JAKARTA - Beberapa hari terakhir, kualitas udara di Kota Jakarta jadi bahan perbincangan di media sosial. Alasannya, kualitas udara di ibu kota itu sempat menjadi yang terburuk di dunia. Mendengar kabar menghebohkan ini, akhirnya pada Rabu (22/6/2022), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun angkat bicara.
Menurutnya, masyarakat harus lebih kritis lagi saat membaca suatu informasi. Kata Gubernur DKI itu, jika kualitas udara selalu memburuk dalam jangka waktu dua bulan, maka itu ada yang salah, walaupun itu merupakan suatu hal yang normal. Tapi kalau udara Jakarta menjadi buruk di satu hari saja, berarti ada sesuatu yang terjadi pada hari itu.
"Saya ingin mengajak semua untuk membaca berita dengan kritis bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas buruk di hari itu. Tapi di hari sebelumnya dan di hari sesudahnya itu kita menemukan kondisi yang landau, pasti di hari itu ada sesuatu," kata Anies.
UDARA TIDAK PUNYA BATASAN WILAYAH
Lanjutnya, Anies juga bilang kalau buruknya udara di Jakarta ini bukan semata-mata kesalahan Jakarta, tapi bisa saja karena faktor dari wilayah lain. Alasannya, udara yang ada di Jakarta itu bisa saja datang dari wilayah lain. Bisa saja kualitas udara Jakarta memang sudah buruk karena emisi di Jakarta, tapi ada kemungkinan diperburuk oleh udara dari wilayah sekitar.
"Itu perlu kita lihat kualitas udara tidak ada pembatasan KTP atau administrasinya. Jadi memang ada emisi di dalam kota dan ada juga pergerakan dari berbagai wilayah. Saya mengajak teman-teman media untuk kritis melihat semua peristiwa saat angkanya sangat tinggi," jelasnya.
UPAYA MEMBERSIHKAN UDARA JAKARTA
Soal buruknya kualitas udara, Anies Baswedan sangat setuju. Ia menyatakan kalau pencemaran udara ini adalah pekerjaan rumah yangbelum bisa diselesaikan. Anies juga menyatakan kalau selama 4 tahun, upaya untuk membersihkan udara Jakarta telah dilakukan. Salah satunya dengan mensosialisasikan penggunaan transportasi umum untuk mengurangi emisi.
"Apakah Jakarta bersih? Belum. Kita ber-dekade menyaksikan adanya emisi kendaraan bermotor. Itulah mengapa empat tahun ini kita genjot serius soal transportasi umum tujuannya untuk mengurangi emisi yang terjadi di kota kita," papar Anies.
Sebelumnya pada 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membuat beberapa strategi untuk membersihkan kualitas udara Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Agung Pujo Winarno.
"Pemprov selalu berusaha meningkatkan perbaikan kualitas udara di DKI Jakarta. Karena kita semua peduli terhadap kondisi kualitas udara di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta,” kata Agung di tahun 2019.
Menurutnya, strategi-strategi yang dibuat oleh Pemprov DKI antara lain seperti meningkatkan layanan angkutan umum massal, meningkatkan perlengkapan uji emisi kendaraan bermotor, penambahan ruang terbuka hijau, dan penanaman pohon yang bisa menyerap PM 2,5 di udara yang kotor.
Tapi, nyatanya strategi-strategi yang sudah dijalankan tersebut belum mampu membuat kualitas udara Jakarta jadi lebih baik. Buktinya, setelah PPKM dilonggarkan, kualitas udara Jakarta sempat menjadi yang terburuk di dunia pada 14 Juni 2022 dengan indeks kualitas udara mencapai angka 199 berdasarkan data IQAir.
Penulis : Naufal Jauhar Nazhif
Editor : Putri Dewi
MORE STORIES

Pencemaran Udara Perlu Diiringi Penegakkan Hukum
Penyelesaian persoalan pencemaran udara perlu diiringi dengan penegakkan hukum
Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Polemik Utang Pemerintah ke BUMN
Pemerintah diminta untuk segera membayarkan utang atau tanggungannya kepada BUMN agar tidak mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut
Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kejagung Dalami Korupsi Dana Sawit di BPDPKS
Kerugian negara dalam dugaan korupsi di BPDPKS ini karena ada korporasi yang mendapatkan dana pengembangan biodiesel tapi hasilnya tidak sesuai
Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kementerian BUMN Gandeng Kejagung Awasi Dana Pensiun
Amburadulnya pengelolaan dana pensiun badan usaha milik negara (Dapen BUMN) yang dapat mengakibatkan kerugian besar menjadi perhatian pemerintah
Noviarizal Fernandez | 21-09-2023
A modern exploration of business, societies, and ideas.
Powered by Bisnis Indonesia.
Copyright © 2023 - Context
Copyright © 2023 - Context