Peluang Ganjar Jadi Capres Lewat PDIP Mengecil?

Context, JAKARTA - Dalam Rakernas II PDIP pada Selasa (21/6/2022) kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kalau ia tidak ragu untuk memecat kadernya yang bermanuver dalam urusan pilpres 2024. Ia juga menyatakan kalau penentuan calon presiden dari partai banteng tersebut adalah hak prerogatif Ketua Umum.

"Saya diberi oleh kalian sebuah hak prerogatif, hanya ketua umum yang akan menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDIP. Ingat loh, lebih baik keluar deh, saya pecati loh kamu," tegas Megawati saat berpidato di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Semakin dekatnya Pilpres 2024 membuat banyak kader PDIP yang selalu memperhatikan hasil survei. Dari survei tersebut, terlihat siapa calon presiden yang memiliki elektabilitas paling tinggi. Namun, Megawati menyarankan agar para kader fokus bekerja tanpa dipengaruhi hasil survei.

"Saya mengatakan, jangan selalu melihat survei. Survei boleh dilihat, tetapi jangan menjadi pegangan, karena yang bergerak itu bukan surveinya, tetapi kita sendiri," kata Megawati.

Sifat tegasnya itu kemungkinan dipicu oleh adanya sedikit perpecahan yang terjadi di internal partai terkait pencalonan presiden 2024 nanti. Diketahui, sebelumnya dikabarkan memang ada beberapa nama capres yang muncul dari kubu PDIP. Dua nama yang paling menonjol adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

PDIP INGIN MENGUSUNG PUAN MAHARANI?

Sebelumnya, nama Puan Maharani sempat dikabarkan sebagai tokoh yang akan diusung PDIP sebagai calon presiden 2024 nanti. Jika mengusung Puan Maharani, PDIP sebenarnya tidak perlu persetujuan partai lain karena tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Partai “wong cilik” ini adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan capres dan cawapres tanpa koalisi. 

Dukungan-dukungan internal partai PDIP kepada anak dari Megawati ini juga mulai terlihat. Sadar tidak memiliki elektabilitas tinggi, PDIP sempat menyebar baliho Puan dengan tagline “Kepak sayap kebhinekaan” yang sempat viral beberapa waktu yang lalu.  

Dukungan kepada Puan juga semakin terlihat dari munculnya relawan-relawan pemenangan. Salah satunya adalah Relawan Mbak Puan untuk Indonesia (Rempuni) yang telah mendeklarasikan dukungannya untuk Puan.

Menurut peneliti politik Saiful Mujani, ada beberapa cara yang bisa dilakukan PDIP jika ngotot mengusung Puan. Pertama, jika tidak ada pesaing, maka Puan bisa menjadi capres dari PDIP. Kedua, PDIP memang bisa mencalonkan Capres dan Cawapresnya sendiri. Namun, hal itu tidaklah etis dalam dunia politik, serta bisa menghambat pemerintahan jika partai itu berkuasa. 

Karena itu, PDIP juga membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain. Salah satu partai yang dikabarkan akan berkoalisi dengan PDIP adalah Gerindra. Sejauh ini, capres dari Gerindra adalah Prabowo yang elektabilitasnya jauh lebih tinggi dari Puan. Dengan begitu, jika berkoalisi dengan Gerindra, kemungkinan besar Puan hanya akan menjadi wakil presiden.

PELUANG GANJAR MAKIN KECIL JIKA BERTAHAN DI PDIP

Jika PDIP benar-benar ingin mengusung Puan, maka peluang Ganjar Pranowo untuk menjadi Capres akan semakin kecil jika tetap bertahan di PDIP. Diketahui, Ganjar Pranowo menjadi salah-satu tokoh yang elektabilitasnya sangat tinggi. Dari beberapa survei terakhir, nama Ganjar Pranowo selalu menempati peringkat dua capres dengan elektabilitas tertinggi. Berdasarkan Survei Indikator pada April lalu, Ganjar berada diperingkat kedua dengan elektabilitas 19,8 persen.

Karena elektabilitas tinggi, Ganjar kerap diusulkan untuk pindah ke partai lain. Bahkan, baru-baru ini dalam Rakernas Partai NasDem, Surya Paloh menyebutkan jika NasDem akan mengusung Ganjar dan 2 nama lainnya sebagai calon presiden. Ini merupakan salah satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan Ganjar jika ingin menjadi presiden.

Ganjar tidak bisa hanya berharap PDIP akan mengusungnya karena elektabilitasnya tinggi. Alasannya, Megawati sudah bilang kalau partainya tidak akan berpegang oleh hasil survei elektabilitas. Karena itulah, jika tidak bertindak cepat, bisa saja kesempatan Gubernur Jawa Tengah itu untuk menjadi presiden di tahun 2024 kandas begitu saja.