Context.id, JAKARTA - Beberapa hari ini, tersiar kabar dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno tentang perombakan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menariknya, omongan Pratikno dengan omongan Presiden Jokowi berbeda. 

Sebelumnya, Jokowi justru membantah akan adanya reshuffle kabinet bulan ini. “Belum” kata Jokowi usai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jakarta pada Rabu (8/6/2022). 

Maka dari itu, pengamat politik, Ujang Komarudin menilai bahwa ini menandakan presiden dan menteri yang tidak kompak dan ini merupakan hal yang tidak bagus. “Saya tidak tahu pertama dari sisi komunikasi mereka, apakah pura-pura tidak tahu atau memang mereka komunikasinya jelek. Tentu tidak bagus ketika apa yang disampaikan oleh menteri berbeda dengan apa yang disampaikan presiden. Bagaimana negara ini dikelola kalau informasinya saja tidak sama antara menteri dengan presiden,” ujar Ujang.

Namun menurut Ujang, jika nantinya benar ada menteri yang akan diganti, dua di antaranya adalah Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi dan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin. Pasalnya, Mendag Lutfi hingga saat ini belum menuntaskan persoalan minyak goreng. Namun, untuk Menkes Budi Gunadi tidak disebutkan alasannya layak di reshuffle.

“Terkait minyak goreng sampai saat ini belum selesai dan belum tuntas jadi menteri perdagangan layak untuk reshuffle. Lalu menteri kesehatan. Tentu Jokowi punya standar sendiri terkait siapa saja yang layak di reshuffle itu,” ujar Ujang kepada Bisnis, Selasa (14/6/2022).

Namun, Ujang juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan presiden. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menunggu saja. “Kita tunggu saja reshuffle atau tidak, itu kewenangan presiden,” sebut Ujang.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira juga menilai Jokowi sebaiknya segera melakukan perombakan kabinet. Pasalnya, banyak menteri di sektor ekonomi yang justru sibuk dengan agenda politiknya menjelang Pemilu 2024.

Padahal, tantangan ekonomi Indonesia sedang berubah-ubah karena adanya inflasi global, kenaikan tingkat suku bunga, pengetatan likuiditas, hingga antisipasi krisis pangan. Oleh sebab itu, Indonesia sedang membutuhkan sosok yang betul-betul dapat memahami permasalahan sekarang ini, sehingga diharapkan menteri juga berfokus pada pekerjaannya.